tirto.id - Gelombang kekecewaan publik terhadap Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan terus meluap. Seruan boikot pajak di media sosial Twitter pun ramai tak terhindarkan. Ajakan boikot pajak bahkan sempat menjadi salah satu trending topic.
Wakil Presiden (Wapres), Ma’ruf Amin mengimbau agar masyarakat tidak anti membayar pajak akibat kasus yang menerpa pejabat Ditjen Pajak tersebut.
“Saya kira tidak tepatlah, kalau kemudian hal yang seperti itu, menjadi isu dan kemudian timbul ketidakpercayaan [membayar] pajak,” tegasnya saat memberikan keterangan pers di Alila Hotel Solo, Rabu (01/03/2023).
Sebab, lanjut Ma'ruf Kemenkeu saat ini telah melakukan berbagai perbaikan sistem perpajakan bahkan melalui digitalisasi.
“Boleh dikatakan Kemenkeu paling baik dalam melakukan perbaikan-perbaikan dalam masalah sistem perpajakan, termasuk masalah-masalah digitalisasi dan semua, kemudian juga sistem pajak online, kemudian juga penertiban aparaturnya dan sebagainya,” yakinnya.
Meskipun di dalamnya masih terdapat kasus, hal tersebut tidak boleh menjadi alasan masyarakat tidak membayar pajak. Menurutnya, apa yang terjadi di Ditjen Pajak saat ini mungkin juga terjadi di tempat lain.
“Dan apa yang terjadi dengan peristiwa penganiayaan, kemudian orang tuanya dianggap memiliki kekayaan yang terlalu besar, saya kira Menkeu sudah melakukan langkah perbaikan dan bahkan akan terus juga melakukan penelitian (pemeriksaan) kepada yang lain-lain,” ujarnya.
Bahkan, kata Ma'ruf, pejabat Ditjen Pajak yang bermasalah tersebut kini telah dipecat dan hartanya juga diperiksa oleh instansi yang berwenang.
“Langkah itu, antisipasinya saya kira sudah betul itu, sudah dilakukan,” ungkapnya.
Pada dasarnya, orang nomor dua di RI itu menyepakati apabila ada tuntutan masyarakat agar Kemenkeu terus melakukan pembenahan dan perbaikan. Namun, apabila tuntutan tersebut enggan membayar pajak, dirinya menganggap hal tersebut sebagai tindakan yang tidak benar.
“Jangan sampai orang [tidak mau] membayar pajak, saya kira itu tidak tepat,” tegasnya lagi.
Sebagaimana diketahui, seorang remaja berinisial MDS menjadi tersangka kasus penganiayaan anak dan menjadi trending topic di media sosial. Setelah ditelusuri warganet, ternyata ia adalah anak seorang Pejabat Ditjen Pajak berharta puluhan miliar rupiah.
Akibat ulah MDS yang juga dianggap sering bergaya hidup mewah, kini harta orang tuanya pun mengundang kecurigaan publik karena dirasa tidak wajar. Untuk itulah kini warganet ramai-ramai melayangkan protes bahkan dengan ancaman enggan membayar pajak.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Reja Hidayat
