Mahasiswa RI Meninggal Saat Pandu Kunjungan Pejabat di Austria

tirto.id - Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) di Belanda mengungkap kabar duka terkait meninggalnya anggota PPI Groningen, Muhammad Athaya Helmi Nasution yang wafat pada Rabu (27/8/2025) lalu. Athaya diduga meninggal saat mendampingi kunjungan tertutup pejabat di Wina, Austria pada 25–27 Agustus 2025.

Melansir siaran pers PPI Belanda, Athaya yang baru berusia 18 tahun meninggal dunia ketika bertugas sebagai pemandu dalam rangkaian kegiatan yang melibatkan pejabat DPR, OJK, dan Bank Indonesia. Hasil autopsi forensik menyebutkan Athaya diduga mengalami dehidrasi dan asupan nutrisi hingg kelelahan, yang mengakibatkan gangguan elektrolit dan hipoglikemia yang berujung pada stroke. Athaya disebut bertugas sebagai pemandu dari sejak pagi hingga malam.

“Turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas wafatmya salah satu anggota kami, Muhammad Athaya Helmi Nasution yang merupakan anggota PPI Groningen dalam rangka mendampingi sebuah kunjungan tertutup yang melibatkan pejabat publik (DPR, OJK dan Bank Indonesia) pada tanggal 25-27 Agustus 2025 di Wina Austria,” dilansir melalui siaran pers PPI Belanda, Senin (8/9/2025).

PPI Belanda menyesalkan sikap pihak penyelenggara acara (event organizer/EO) maupun koordinator liaison officer (LO) yang dinilai abai. Pasalnya, pihak EO dinilai tetap melanjutkan persiapan acara bersama pejabat publik.

Selain itu, pihak keluarga juga menilai ada indikasi penutupan informasi mengenai kegiatan yang dipandu almarhum.

Atas peristiwa ini, PPI Belanda menolak keras segala bentuk permintaan maupun praktik pemfasilitasan perjalanan dinas pejabat publik oleh mahasiswa, terlebih jika dilakukan tanpa kontrak resmi, perlindungan hukum, dan mekanisme yang jelas. PPI Belanda juga mengimbau agar seluruh mahasiswa Indonesia di Belanda agar tidak menerima tawaran untuk memfasilitasi perjalanan tanpa kejelasan.

“Menegaskan bahwa keterlibatan mahasiswa/i dalam memfasilitasi kunjungan pejabat publik di luar neger berpotensi menempatkan mereka pada situasi yang tidak aman dan penuh risiko,” katanya.

PPI Belanda juga meminta agar setiap ajakan pemfasilitasan segera dilaporkan kepada PPI Belanda, baik melalui sosial media atau menghubungi pengurus PPL. Termasuk, menuntut akuntabilitas, transparansi, dan pertanggungjawaban dari pihak EO terhadap peristiwa yang menimpa Athaya.

“Koordinator Liaison Officer harus segera merespons peristiwa meninggalnya Almarhum,” ujar PPI Belanda.

PPI Belanda juga menuntut akuntabilitas dari KBRI Den Haag serta KBRI di berbagai negara lainnya untuk menghentikan pelibatan mahasiswa dalam kunjungan atau perjalanan pejabat publik di luar negeri tapa koordinasi resmi dengan PPI. Sebagai perwakilan negara, disebutnya, sudah seharusnya memberikan perlindungan dan keamanan untuk setiap WNI, termasuk pelajar Indonesia di Belanda.

“Meminta kerja sama PPI di seluruh dunia untuk meningkatkan kewaspadaan dan mencegah keterlibatan mahasiswa/i dalam praktik serupa, agar tidak ada lagi korban di kemudian hari,” katanya.

“Serta, mendorong peran PPI Dunia untuk segera mempercepat pembahasan Undang Undang Perlindungan Pelajar seta membawa diskusi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pelajar kepada pemangku kebijakan,” sambung PPI Belanda melalui siaran persnya.