tirto.id - Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengomentari kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) saat ini "sudah tepat dan aman" untuk menekan laju persebaran virus corona (COVID-19) dan jumlah kematian yang ditimbulkannya. Ia seakan menggampangkan data kasus COVID-19 di Indonesia yang terus merangkak naik.
“Kenapa jumlah meninggal sampai hari ini—maaf sekali lagi—enggak sampai 500 orang padahal penduduk Indonesia, kan, 270 juta jiwa?" kata Luhut dalam konferensi pers secara virtual, Selasa kemarin (14/4/2020).
Luhut menyebut jumlah yang terinfeksi positif 4.000-an lebih, "katakan kali sepuluh, hasilnya 50.000 kasus,” katanya. (Angka persis positif COVID-19 per 14 April kemarin adalah 4.839 kasus.)
Angka-angka itu, menurut Luhut, "masih lebih baik" dibandingkan kondisi kasus COVID-19 di Amerika Serikat, yang jumlah penduduknya 330 juta jiwa.
"Beda penduduk 60 jutaan, yang meninggal 22.000 orang, yang terinfeksi hampir 500 ribu," kata Luhut menyebut kasus corona di AS. (Angka persis kasus COVID-19 di AS per 14 April adalah 603.009 kasus positif dan 25.136 kasus meninggal.)
"Kami mungkin kurang testing kit-nya," tambahnya. Meski masih minim penduduk Indonesia menjalani tes COVID-19, Luhut kembali menyebut dengan angka positif sekarang dikali 10, hasilnya 50.000-an; menurut dia, tetap lebih baik dari kasus di AS.
Luhut berkata kebijakan PSBB akan dievaluasi jika berjalan tidak efektif. Jika diperlukan, pemerintah juga akan memperketat aturan pembatasan fisik dan sosial (physical & social distancing), tambahnya.
"Tentu penanganan ini harus hati-hati, cermat, dan tidak grusa-grusu," ujarnya.
Ia menolak pemerintahan Jokowi dibilang lambat menangani pandemi corona. "Semua cermat, kami lakukan," katanya, mencontohkan alokasi anggaran Rp110 triliun untuk jaring pengaman sosial, di dalamnya termasuk program Kartu Prakerja, bagi "rakyat-rakyat kecil."
Berdasarkan data global pandemi COVID-19 per 14 April kemarin, Indonesia masih minim menjalankan tes COVID-19 bagi penduduknya. Perbandingannya, Indonesia baru bisa memeriksa 116 orang per 1 juta penduduknya. Ia tak lebih baik dari negara-negara macam Namibia, Uganda, Gambia, India, Kenya, dan sebagainya. AS, negara yang dibanding-bandingkan oleh Luhut, telah melakukan tes ke 9.155 orang per 1 juta penduduknya.
Aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang disebut Luhut "sudat tepat dan aman" hingga Rabu hari ini (15/4) telah diterapkan oleh DKI Jakarta, Depok, Bogor, Bekasi, Tangerang Raya, dan Pekanbaru. Prosedur daerah melakukan PSBB harus disetujui oleh Menteri Kesehatan Terawan. Beberapa daerah, di antaranya Palangkaraya dan Sorong, ditolak pengajuan PSBB oleh Terawan dengan alasan "belum memenuhi syarat."
Prosedur PSBB yang birokratis—di antaranya harus ada data kasus transmisi lokal dan kurva epidemiologi—dinilai sebagai musuh utama menghadapi pandemi.
"Langkah pencegahan maksimal harus diterapkan di daerah-daerah yang jumlah pasien positif COVID-19 masih relatif sedikit, bukan justru menunggu jumlahnya meningkat signifikan," ujar Ainun Najib dari Kawal COVID-19, salah satu yang mengkritik lantang pendekatan birokratis Menkes Terawan.
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Fahri Salam
