tirto.id - Sejak berhasil menggulingkan kekuasaan Raja Idris I pada 1 September 1969, lalu berkuasa penuh sejak 16 Januari 1970—tepat hari ini 52 tahun silam, Muammar Khadafi langsung menjadi sorotan dunia. Dia yang kala itu baru berusia 27 tahun muncul sebagai pemimpin tertinggi Libya dan mencitrakan dirinya sebagai ikon anti-Barat dari Afrika Utara.
Di awal berkuasa, Khadafi langsung membuat dua kebijakan yang terbilang berani. Pertama, mencabut izin markas militer Amerika Serikat dan Inggris secara sepihak sekaligus mengusir mereka dari Libya. Kedua, melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing. Sejak itu, sebagian negara Barat menganggap Libya sebagai ancaman baru yang akan menghalangi langkah mereka.
Membuat Jalan Sendiri
Kebijakan luar negeri Khadafi tidak dapat dianggap sepele meskipun dirinya tergolong orang baru dalam dinamika politik global kala itu. Landasan politik luar negerinya tidak terlepas dari keinginan untuk menyebarkan ideologi revolusinya ke luar Libya.
Pakar kawasan Afrika Alison Pargeter dalam Libya: The Rise And Fall of Qaddafi (2012) menyebut Khadafi ingin membuat kubu baru dalam perpolitikan global. Kelak, dia akan menaungi negara-negara dunia ketiga untuk menghadapi sekelompok negara besar dunia. Singkatnya, dia ingin membuat kebijakan luar negerinya bebas dari campur tangan Amerika Serikat dan Uni Soviet serta menolak mengikuti dinamika Perang Dingin.
Langkah pertama penguasa kelahiran 7 Juni 1942 tersebut dalam mewujudkan mimpi hegemoni globalnya ialah dengan mendekati negara-negara Arab. Tidak lama setelah mendaulatkan dirinya sebagai Perdana Menteri Libya, Khadafi dan Menteri Luar Negeri Saleh Busair melakukan kunjungan diplomatik ke beberapa negara Arab. Tujuannya adalah untuk menawarkan gagasan nasionalisme Arab, yakni menyatukan bangsa-bangsa Arab menjadi satu negara berdaulat.
Selain itu, kampanye itu juga bertujuan untuk melenyapkan Israel. Tentu saja, banyak pemimpin Arab yang menganggap tawaran penyatuan ini tidak masuk akal. Pasalnya, negara-negara Arab sendiri kerap berselisih. Belum lagi, beberapa pemimpin Arab juga meragukan Khadafi karena menganggapnya minim pengalaman dan bukan orang penting dalam percaturan politik regional.
Pada kondisi ini, masih menurut Alison Pargeter, Khadafi gagal memahami situasi regional, terkesan sombong, dan cenderung egois dalam mewujudkan gagasan nasionalisme Arab.
Negara-negara Arab memang menyukai gagasannya, tapi hanya sebatas sebagai sarana untuk meningkatkan solidaritas pascakekalahan melawan Israel pada 1967. Mereka tidak hendak terlibat lebih jauh, apa lagi hingga proses penyatuan sistem politik. Meski begitu, Khadafi tetap saja ngotot dengan ideologinya persatuan Arab-nya.
Dari sinilah, terpantik rasa ketidaksukaan pemimpin Arab terhadap Khadafi. Apalagi, Khadafi juga makin berani memosisikan dirinya sebagai penerus Gamal Abdul Nasser—pemimpin Mesir yang sangat dihormati di antero dunia Arab yang meninggal pada September 1970. Lebih dari itu, dia juga percaya bisa melampaui Nasser dan menyatukan dunia Arab.
Akibat sikapnya yang arogan itu, Khadafi akhirnya harus berhadapan dengan gelombang ketidaksukaan atas kepemimpinannya. Meski begitu, dia tidak tinggal diam dan justru menyerang balik para pemimpin Arab. Tercatat, Libya berulang kali terlibat konflik dengan beberapa negara Arab.
Menantang Barat
Sejak itu, Khadafi menyadari bahwa satu-satunya langkah untuk tetap relevan dalam percaturan politik regional Arab adalah dengan mengupayakan kemerdekaan Palestina.
Bagi Khadafi, sebagaimana disampaikan oleh Ronald Bruce dalam “Terrorism and Libya Foreign Policy 1981-1986” (1986), Palestina adalah bagian integral dari dunia Arab. Palestina tidak akan pernah benar-benar bebas sebelum musuh utamanya, yaitu Israel dan kekuatan Barat penyokongnya, dihancurkan. Pemikiran Khadafi itu tentu saja mengusik negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat, yang tidak ingin “anak kesayangannya” dihancurkan begitu saja.
Itulah awal mula perseteruan antara Khadafi dan Negeri Paman Sam sekaligus juga dunia Barat.
Untuk merealisasikan kemerdekaan Palestina, Khadafi mendukung Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP) yang kerap dicap radikal dan berbahaya. Secara resmi, rezim Khadafi menyediakan pusat-pusat pelatihan untuk gerilyawan PFLP. Khadafi juga menyediakan sumber dana untuk mendukung pejuang Palestina.
Pada saat yang bersamaan, Khadafi juga mendukung gerakan pembebasan dan revolusioner di berbagai wilayah dunia. Apa pun orientasi politik mereka, Khadafi hanya peduli pada sikap antiimperialisme Baratnya. Mulai dari Irlandia Utara (IRA, Irish Republican Army), Filipina (MNLF, Moro National Liberation Front), Spanyol (ETA, Euskadi Ta Aktasuna), Indonesia (GAM, Gerakan Aceh Merdeka), dan berbagai kelompok pembebasan lainnya.
Khadafi melembagakan dukungan politik bagi gerakan-gerakan itu melalui World Revolutionary Center (WTC). WTC aktif mengadakan pelatihan, penyaluran logistik, hingga bantuan dana. Semua itu dilakukannya dalam kurun waktu 10 tahun pertama sejak berkuasa dan ditujukan khusus untuk menaikkan pamornya di mata dunia.
Pusaran Aksi Teror Global
Dalam perjalanannya, gerakan-gerakan tersebut melakukan beragam tindak kekerasan dan teror. Libya secara tak langsung terlibat dalam pusakan aksi teror global. Dalam kurun 1980-an, terdapat tiga aksi teror yang melibatkan rezim Khadafi di balik layarnya.
Pertama, pada dini hari tanggal 5 April 1986. Ledakan dahsyat mengguncang diskotek La Belle di Berlin Barat, Jerman Barat. Peristiwa itu dilaporkan menewaskan 3 orang dan membuat 200 orang luka-luka.
Kedua, pada September 1986. Empat pria asal Pakistan membajak penerbangan maskapai Pan American Airlanes rute Karachi-New York. Para pembajak yang berafiliasi dengan gerakan pembebasan Palestina itu berhasil membunuh 20 orang dan melukai puluhan penumpang selama 16 jam penawanan.
Terakhir, berselang tiga tahun dari pembajakan sebelumnya, penerbangan maskapai asal Perancis UTA 772 jadi sasaran aksi terorisme. Ketika pesawat sedang melakukan penerbangan dari Chad ke Paris, sebuah koper di bagasi yang ternyata berisi bom meledak. Pesawat pun langsung meledak dan hancur seketika. Keseluruhan penumpang dan awak kabin yang berjumlah 170 orang dilaporkan tewas.
Peristiwa tersebut hanyalah tiga dari puluhan kasus lainnya yang menyeret nama Khadafi dan Libya. Keterlibatan Khadafi dalam beragam aksi teror membuat Libya menjadi negara yang paling dimusuhi di seluruh dunia. Beragam sanksi pun dijatuhkan guna membatasi geraknya.
Amerika Serikat menjadi yang paling geram pada rezim Khadafi. Sejak 1975, Presiden Gerald Ford (menjabat 1974-1977) memasukkan Libya dalam daftar negara pendukung terorisme. Tindakan serius AS ini terus berlanjut pada masa presiden berikutnya.
Kegeraman AS kemudian memuncak pada 1986. Seperti dilansir History, AS melancarkan serangan militer ke Tripoli sebagai reaksi atas aksi terorisme di Berlin Barat. Presiden Ronald Reagan (menjabat 1981-1989) memberikan julukan menohok kepada Khadafi: “Anjing Gila dari Timur Tengah”
Kendati demikian, serangan tersebut tidak serta-merta menghentikan langkah Khadafi—sekali pun negaranya terancam terperosok ke jurang kegagalan. Dikutip dari artikel Boaz Ganor berjudul “Libya and Terrorism” (1998), dalam pidatonya di KTT Non-Blok 1986, Khadafi memberikan pernyataan bahwa, “Mereka yang melakukan serangan-serangan itu [aksi terorisme] bukanlah teroris, melainkan pejuang kemerdekaan.”
Pernyataan tersebut secara implisit menunjukkan bahwa Khadafi mengafirmasi aksi terorisme itu. Terlebih bagi Khadafi, setiap upaya negosiasi dengan negara imperialis adalah hal yang sia-sia karena dipastikan akan gagal. Maka dia berargumen bahwa pembebasan nasional hanya dapat dicapai melalui perjuangan bersenjata.
Penulis: Muhammad Fakhriansyah
Editor: Fadrik Aziz Firdausi
