tirto.id - Presiden Joko Widodo mencanangkan pembentukan lembaga baru bernama Manajamen Talenta Indonesia. Hal itu Jokowi janjikan sebagai bentuk realisasi pembangunan sumber daya manusia (SDM), selain juga memperhatikan kesehatan ibu dan anak.
Jokowi belum menyebut nomenklatur lembaga tersebut. Ia hanya mengatakan lembaga itu punya tugas khusus mengurusi talenta orang Indonesia agar memiliki daya saing global dan bisa mempercepat pembangunan.
“Pemerintah akan mengidentifikasi, memfasilitasi, dan memberi dukungan pendidikan dan pengembangan diri bagi talenta Indonesia,” ucap Jokowi di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Jawa Barat, Minggu (14/7/2019).
Namun, Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), Abdillah Ahsan menilai lembaga yang dicanangkan Jokowi tersebut bakal mubazir dan tugasnya tumpang tindih dengan lembaga serta program yang sudah ada.
Abdillah mencontohkan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), politeknik dan berbagai program pemerintah untuk mendorong pendidikan vokasi.
Abdillah juga menilai wacana tersebut kontradiktif dengan pidato Jokowi sendiri yang berjanji bakal mengoptimalkan lembaga yang sudah ada, bahkan mengurangi lembaga yang tidak perlu.
“Lembaga Manajemen Talenta SDM tidak ada urgensinya karena setiap lembaga pemerintahan dan swasta sudah memiliki Manajemen SDM yang fungsinya mencari talenta terbaik,” kata Abdillah saat dihubungi reporter Tirto, Selasa (16/7/2019).
Abdillah menambahkan kehadiran lembaga baru justru akan memperpanjang rantai koordinasi dan rentan disalahgunakan. Ia pun menduga penambahan lembaga hanya untuk bagi-bagi kekuasaan setelah Jokowi menang dalam Pilpres 2019.
“Hanya untuk bagi-bagi kursi saja itu,” ujarnya.
Tak Bisa Asal Bentuk
Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE), Mohammad Faisal juga mempertanyakan tujuan Jokowi membentuk lembaga Manajamen Talenta Indonesia.
“Ini harus didefinisikan dulu. Apakah belum ada kelembagaan yang bisa menangani itu dari yang sudah ada? Kenapa enggak bisa diakomodasi lembaga-lembaga yang sudah ada?” ucap Faisal saat dihubungi reporter Tirto, Selasa (16/7/2019).
Menurut Faisal, lembaga baru ini tidak bisa sembarangan dibentuk. Ia mengingatkan pemerintah untuk memastikan lapangan pekerjaan yang dapat diisi oleh keluaran lembaga talenta tersebut.
Ia mencontohkan banyak ilmuwan dan ahli yang akhirnya bekerja di luar negeri karena tidak terfasilitasi di Indonesia.
“Jangan sampai hanya menjaring lalu dididik, tapi tidak ada jaminan karier di Indonesia nanti mereka lari ke luar negeri,” ujar Faisal.
Faisal juga khawatir lembaga ini hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa. Ia mengatakan perlu ada jaminan masyarakat yang ada di timur Indonesia atau wilayah lainnya memiliki kesempatan yang sama.
“Kalau dibiarkan bersaing bebas bisa ada ketimpangan. Lembaga ini harus memperhatikan nasib Indonesia Timur jadi enggak cuma Jawa dan Indonesia Barat saja,” ucap Faisal.
Selain itu, Faisal menuturkan lembaga yang dicanangkan Jokowi ini akan sulit terbentuk karena terkendala anggaran. Pasalnya, penambahan lembaga baru pasti membutuhkan anggaran sehingga menaikkan belanja APBN.
Padahal, kata dia, anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dikurangi sekitar Rp1 triliun. Lalu anggaran Bekraf juga terus turun dari tahun ke tahun sejak 2016, yang semula Rp1,1 triliun kini hanya tinggal Rp639 triliun.
“Ini jelas jadi hambatan. Perlu sumber daya finansial besar di sana," ujar Faisal.
Menanggapi wacana ini, Ketua Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Triawan Munaf belum mau berkomentar. Ia mengatakan belum sempat berbicara dengan Presiden untuk mengetahui detail lembaga ini.
“Saya belum sempat bicara dengan Pak Presiden. Jadi belum bisa komentar ya,” ucap Triawan saat dihubungi reporter Tirto, Rabu (17/7/2019).
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Gilang Ramadhan
