tirto.id - Komisi Yudisial (KY) menyatakan, sepanjang tahun 2017 ada beberapa kasus hukum yang erat kaitannya dengan kepentingan politik sehingga menjadikan dunia peradilan berada dalam tekanan politik.
"Sepanjang tahun ini dunia peradilan kita berada dalam tarikan yang luar biasa yaitu pusaran politik terkait dengan kepentingan-kepentingan politik di seputar kasus-kasus tersebut," kata Ketua KY Aidul Fitriciada Azhari di Gedung Komisi Yudisial Jakarta, Rabu (20/12/2017).
Namun, Aidul menyatakan, tekanan politik sepanjang tahun 2017 itu membuat KY harus mempertahankan independensi peradilan dan imparsialitas agar putusan hakim memiliki akuntabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan.
"Tarikan politik itu sangat keras, baik yang tampak di publik maupun yang tidak terlihat," ujar Aidul.
Berdasarkan data KY sepanjang tahun 2017, tekanan itu juga langsung ditujukan ke hakim, bahkan seringkali mengancam keamanan hakim dan keluarganya.
Aidul menyatakan KY banyak menerima laporan terkait hakim-hakim yang menangani kasus-kasus dengan tekanan politik yang berat tersebut. Meski pihaknya menerima semua laporan, namun KY tidak akan memihak.
"Kami hanya bertugas untuk memastikan agar peradilan tetap dalam rel independensi dan hakim bersikap imparsial," tukas Aidul.
Untuk diketahui, sepanjang tahun 2017 ini, ada banyak kasus hukum yang menyita perhatian publik seperti persidangan "kopi bersianida" dengan terpidana Jessica Kumala Wongso, kasus Basuki Tjahaja Purnama, kasus Buni Yani, dan terakhir adalah kasus korupsi e-KTP dengan tersangka Setya Novanto.
Penulis: Alexander Haryanto
Editor: Alexander Haryanto
