Indeks Komisi Yudisial

Jubir KY, Mukti Fajar Nur Dewata, menegaskan bahwa kasus ini menjadi fokus sinergisitas KY dan MA untuk menyelesaikannya.

KY mendukung langkah Kejaksaan Agung untuk melakukan penegakan hukum kasus dugaan suap vonis bebas Ronald Tannur.

Anggota KY, M. Taufiq, mengaku, iuran Rp50 ribu itu dikenal dengan istilah dana perjuangan dan juga digunakan untuk operasional menerima tamu hakim asing.

Salah satu hakim, Khadijah, kerap mendapat ketidakadilan saat menjalani sidang cerai padahal berstatus hakim yang menangani perkara perceraian.

KY mengeklaim telah melakukan seleksi calon hakim agung secara transparan, partisipatif, objektif, dan akuntabel.

Komisi Yudisial telah menindaklanjuti sejumlah kasus yang dilaporkan, di antaranya kasus bebasnya Gazalba Saleh dan Gregorius Ronald Tannur.

Hakim yang membebaskan Ronald Tannur memberikan pertimbangan hukum yang berbeda dengan hasil visum et repertum dan keterangan ahli.

Pemeriksaan terhadap tiga hakim yang memvonis bebas Ronald Tannur dilakukan KY di Surabaya.

Dalam pemeriksaan hari ini, kuasa hukum Dini Sera membawa sejumlah bukti yang diperlihatkan kepada hakim KY.

Fickar memandang vonis bebas Ronald Tannur memang patut dipertanyakan.

Komisi Yudisial tidak menutup peluang untuk mengirim tim dan mencari dugaan pelanggaran etik hakim dalam putusan bebas Ronald Tannur.

Banyak spekulasi yang mengatakan ada unsur politis dalam putusan Hakim MA. Namun, KY hanya akan fokus pada aspek dugaan pelanggaran kode etik.

Komisi Yudisial (KY) akan memanggil KPK sebagai pelapor dalam waktu dekat ini untuk dimintai keterangan.

Kuasa hukum Pegi Setiawan meminta KY mengawasi proses praperadilan hingga tingkat pengadilan.

Mukti menilai hakim seharusnya perlu menjaga rasa keadilan masyarakat sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap putusan tersebut.

KY akan menurunkan tim investigasi untuk menelusuri hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang memutus bebas terdakwa kasus suap, Gazalba Saleh.

Mahkamah Agung (MA) memutasikan tiga hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut ke pengadilan dengan kelas lebih rendah.

Amzulian mengatakan KY juga memiliki keterbatasan wewenang untuk mengawasi setiap tindak tanduk hakim.

Ketua KY Amzulian Rifai mengatakan seleksi calon hakim agung sangat berat. Bahkan dirinya belum tentu bisa lolos jika mengikuti pemilihan tersebut.

Hakim Danu mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.