Indeks Komisi Yudisial

Habiburokhman turut menyinggung polemik ijazah Hakim Konstitusi, Arsul Sani yang diduga palsu.

Agenda ini dimulai dengan mendengarkan hasil seleksi Pansel pemerintah, selanjutnya pengambilan nomor urut dan uji kelayakan pada pukul 11.00 WIB.

Dalam insiden terbakarnya rumah Hakim Khamozaro, Komisi Yudusial menduga terjadi perbuatan merendahkan kehormatan hakim (PMKH).

Ketiga hakim itu dilaporkan Lembong ke KY atas putusan kasus importasi gula.

Juru Bicara KY, Mukti Fajar Nur, meminta majelis hakim yang menangani perkara Tom Lembong agar kooperatif.

Sebanyak 13 calon Hakim Agung dan tiga calon hakim ad hoc HAM dinyatakan lolos seleksi Hakim Agung siap menjalani uji kelayakan di DPR.

KY memastikan laporan Tom Lembong akan ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan yang berlaku dan tidak ada perbedaan perlakuan dengan laporan lain.

KY akan menyerahkan hasil seleksi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc HAM ke DPR RI.

Tom Lembong melaporkan tiga hakim yang menangani perkara kasus impor gula usai mendapatkan abolisi dari Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Tom Lembong, kehadirannya di KY sebagai komitmen memperbaiki penegakan hukum di Indonesia.

KY menerima laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang diajukan Tom Lembong melalui kuasa hukumnya.

Ari mengatakan, pihaknya mempermasalahkan pernyataan hakim dalam pertimbangan putusan vonis Tom Lembong yang disebut tidak sesuai fakta persidangan.

Mantan pimpinan KPK yang lolos calon Anggota Komisi Yudisial adalah Nawawi Pomolango dan Laode M Syarif.

Pansel KY mestinya diisi oleh tokoh yang berintegritas dan memiliki rekam jejak baik terkait reformasi peradilan.

Pansel Anggota Komisi Yudisial (KY) akan menggandeng PPATK, KPK, BIN, BNPT, dan BNN, untuk memastikan rekam jejak dari para peserta yang mendaftar.

Presiden Prabowo Subianto, resmi menunjuk lima nama Panitia Seleksi Calon Anggota Komisi Yudisial (KY) 2025-2030.

Eks pimpinan KPK, Nurul Ghufron, diketahui mendaftar seleksi hakim agung MA untuk kamar pidana.

KY siap berkoordinasi dengan MA dan Kejaksaan Agung untuk mendalami kasus rasuah tersebut bila diperlukan.

KY berharap melalui revisi KUHAP, penasihat hukum dapat mendampingi pihak yang berperkara hingga saat proses pengajuan kasasi dan PK di MA.

KY mengeluhkan kekurangan biaya operasional imbas anggaran lembaganya terkena efisiensi 54 persen.