Indeks Komisi Yudisial

Komisi Yudisial (KY) akan memeriksa hakim PN Jakpus terkait putusan kontroversial yang memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menunda Pemilu 2024.

Sejumlah kasus kejahatan hakim muncul salah satunya karena lemahnya pengawasan.

KY buka suara terkait sidang peristiwa Kanjuruhan yang tidak kondusif merespons sejumlah personel Satuan Brimob berteriak di lokasi sidang.

Pemantauan dilakukan KY tak hanya terhadap hakim agung nonaktif Sudrajat Dimyati saja yang sudah menjadi terdakwa, tetapi seluruh terdakwa.

KY juga dibatasi jangka waktu pelaksanaan seleksi calon hakim Ad Hoc HAM hanya 6 bulan dan batas usia minimal 50 tahun.

Dalam video viral tersebut hakim Wahyu dinarasikan sedang membocorkan vonis untuk Ferdy Sambo kepada Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto.

Elly Tri Pangestu merupakan salah satu tersangka kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA dan masih dalam proses penyidikan di KPK.

KY akan memverifikasi laporan yang dilayangkan pengacara Kuat Ma'ruf, apakah layak untuk ditindaklanjuti atau tidak.

KY menyebut aktivitas perekaman dan publikasi persidangan tak bisa dihindarkan dalam sistem peradilan elektronik yang sedang digalakkan Mahkamah Agung.

KY menegaskan pihaknya tidak diam melihat penetapan tersangka dua hakim agung pada Mahkamah Agung.

Pengamanan gedung MA menggunakan TNI dikritik masyarakat sipil. KY akan bertemu dengan MA guna membahas hal tersebut. KY yakin MA mendengar masukan publik.

KY akan melakukan pemantauan hingga sidang perkara pembunuhan Brigadir J selesai diputus oleh pengadilan.

Sudrajad Dimyati tidak terbukti dalam isu melobi anggota Komisi III DPR sehingga pada tahun berikutnya ia lolos dalam seleksi calon hakim agung.

KY akan mendukung penuh upaya KPK dalam pengungkapan kasus dugaan korupsi yang melibatkan hakim agung.

Sejumlah orang yang terjaring OTT tengah diperiksa intensif di Gedung Merah Putih KPK.

11 hakim yang terbukti melanggar kode etik mendapat sanksi sedang sebanyak 8 orang dan 3 lainnya dijatuhi sanksi berat berupa pemberhentian tidak hormat.

KY sudah mengajukan rekomendasi pemecatan dua hakim PN Rangkasbitung yang diduga tersandung kasus sabu. Rekomendasi diberikan ke Majelis Kehormatan Hakim.

Arsul Sani ingin dua orang hakim PN Rangkasbitung yang terjerat kasus narkoba diganjar sanksi oleh MA sebelum proses hukumya inkrah.

KY berharap kejadian hakim mengonsumsi narkotika seperti di PN Rangkasbitung tidak terulang kepada para hakim di seluruh Indonesia.

Pembahasan 11 calon hakim agung dan hakim ad hoc baru akan dilakukan usai reses DPR pada 17 Mei 2022.