KPAI Desak Polisi Usut Hak Anak di Insiden Pesta Rakyat Garut

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendorong pihak kepolisian mengecek dugaan pengabaian hak anak dalam olah tempat kejadian perkara (TKP) insiden tiga orang tewas di pesta pernikahan anak Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Hal ini disampaikan Wakil Ketua KPAI Jasra Putra yang mengacu UU 35/2014 tentang Perlindungan Anak.

“Pengabaian hal ini yang perlu diperhatikan Kepolisian saat mengolah TKP. Mungkinkah pengabaian hal tersebut bisa menjadi pijakan awal dalam mengungkap peristiwa,” kata Jasra kepada Tirto, Minggu (20/7/2025).

Jasra menilai lantangnya suara perlindungan anak oleh Pemerintah daerah Jawa Barat, tak selantang di kasus meninggalnya seorang anak di tengah perayaan pernikahan putra Dedi Mulyadi dan putri dari Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Karyoto.

Kejadian dipicu gelaran Pesta Rakyat dengan agenda makan gratis pada pernikahan Maula Akbar (putra Dedi Mulyadi) dengan Wakil Bupati Garut, Luthfianisa Putri Karlina (putri dari Karyoto), di gedung Pendopo, Jumat (18/7) lalu.

Acara itu mengakibatkan tiga orang meninggal dunia dan sekitar 27 orang luka-luka. Dua diantaranya warga sipil yakni seorang bocah, Vania Aprilia (8 tahun) dan seorang lansia, Dewi Jubaedah (61 Tahun). Sementara korban lainnya yakni anggota polisi, Bripka Cecep Saeful Bahri (39 tahun).

“KPAI mendorong dalam situasi apapun keberpihakan kepada kelompok rentan harus menjadi pertimbangan utama. Terutama anak, lansia, ibu hamil, disabilitas, orang sakit,” ujar Jasra.

Menurut Jasra, insiden ini menjadi ujian bagi pemprov Jabar untuk lebih berani lagi bicara perlindungan anak.

Dalam acara itu, Jasra menyayangkan kesiapan pihak penyelenggara. Seringkali godaan panitia dalam mengukur kesuksesan sebuah acara, dihitung dari massa yang datang.

Namun, kata dia, kesuksesan itu berpotensi menjadi keterlenaan dalam pengawasan kondisi di lapangan yang sewaktu-waktu sangat membahayakan .

Padahal, kata Jasra, pihak penyelenggara acara sebetulnya sudah tahu acara akan menjadi perhatian massa. Namun gegap gempita acara tidak diantisipasi, terutama dengan hadirnya kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia.

“Ruh Jawa Barat sebagai kota pelindung anak harus disegarkan kembali. Setiap jajaran di Jawa Barat harus merasa setiap anak Jawa Barat adalah anak anak kita. Termasuk korban,” terang Jasra.

Diberitakan sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengaku siap dan tidak mempermasalahkan diperiksa pihak kepolisian terkait dengan pesta rakyat yang berakhir tragis di Alun-alun Garut, Jumat (18/7/2025).

Hal ini, kata Dedi, guna mendukung upaya penyelidikan oleh Polda Jabar yang menyatakan akan melakukan mendalami soal kejadian yang merenggut tiga korban jiwa tersebut.

Kan semua orang kedudukannya sama di depan hukum. Mau anak saya, mau diri saya sendiri kan kalau dipanggil harus datang dan memberikan keterangan secara benar. Saya enggak ada masalah," kata Dedi di Gedung DPRD Jabar, di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (19/7/2025).