Masuk tirto.id
tirto.id - Kompolnas angkat bicara mengenai reformasi Polri yang akan dilakukan pemerintah melalui tim khusus. Reformasi Polri disebut tidak harus dilakukan dengan memulainya dari nol.
"Mana yang diperkuat, mana yang diperbaikin, mana yang harus diganti. Nah itu ada, itu yang mungkin bisa menjadi semacam roadmap atau jalan bagaimana penguatan kepolisian untuk memastikan kepolisian kita profesional dan humanis," ungkap Komisioner Kompolnas, M. Choirul Anam dalam keterangan resmi, Sabtu (13/9/2025).
Anam mengungkap, terdapat beberapa instrumen yang memang harus dipastikan dalam upaya mereformasi Polri. Salah satunya, kata dia, adalah bagaimana menjadikan Polri yang selalu mengedepankan hak asasi manusia (HAM).
"Pentingnya misalnya mempertebal soal-soal instrumen hak sasi manusia, perilaku hak asasi manusia, dan lain sebagainya dalam pendidikan di kepolisian. Itu juga penting misalnya begitu. Jadi dari instrumen yang ada terus dari budaya," tutur Anam.
Menurut Anam, jika masih ada budaya kekerasan atau penggunaan kewenangan berlebihan, reformasi harus dilakukan dengan mengubah kultur di internal Polri. Mengubah kultur, kata dia, harus dilakukan mulai dari jenjang pendidikan paling dasar di Polri.
Seluruh anggota Polri, kata Anam, harus memiliki persepsi yang sama bagaimana menghadapi, memastikan perlindungan terhadap ekspresi, pendapat, dan berkumpulnya anak-anak remaja. Bagaimana sikap jajaran Polri terhadap hal itu saat ini, ujar Anam, harus disesuaikan dengan perkembangan zaman.
"Sehingga bisa memastikan perlindungan masyarakat, jaminan hak masyarakat itu bisa maksimal. Kemudian, memang masih terdapat banyak, terutama kalau kita melihat dari catatan beberapa NGO, masih banyak tindakan represif misalnya begitu ketika menghadapi masa," ujar dia.
Sebelumnya, Pendeta Gomar Gultom menyatakan Presiden Prabowo Subianto menyetujui pembentukan tim reformasi polri. Hal ini ia nyatakan usai Gomar yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB) menemui Prabowo di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (11/9/2025).
Menurut dia, reformasi Polri merupakan bagian dari tuntutan masyarakat yang digaungkan selama rentetan aksi unjuk rasa se-Indonesia mulai 25 Agustus 2025.
"Tadi juga disampaikan oleh Gerakan Nurani Bangsa perlunya evaluasi dan reformasi kepolisian, yang disambut juga oleh Pak Presiden akan segera membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian. Saya kira ini juga atas tuntutan dari masyarakat yang cukup banyak," ucapnya di Istana Negara, Kamis.
Penulis: Ayu Mumpuni
Editor: Dwi Aditya Putra
