Masuk tirto.id
tirto.id - Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Firman Soebagyo, menegaskan, persoalan kerusakan hutan di Indonesia bukan lah masalah yang muncul dalam satu atau dua tahun terakhir, melainkan akumulasi dari kebijakan dan praktik buruk yang berlangsung sejak era sebelumnya.
Dia menilai, Raja Juli tidak bisa disalahkan secara sepihak atas kondisi kerusakan hutan yang kini menjadi sorotan publik. Firman mengingatkan, kerusakan ekologis telah terjadi jauh sebelum menteri saat ini menjabat.
“Pak Menteri (Raja Juli Antoni) ini cuci piring, makanya saya bela. Makanya waktu diminta (Muhaimin Iskandar) tobat nasuha saya bela karena kejadian perusakan hutan ini, bukan satu tahun atau dua tahun. Setelah reformasi, hutan kita hancur,” katanya dalam rapat kerja Komisi IV DPR bersama Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni, yang membahas bencana banjir dan longsor di beberapa daerah di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (4/12/2025).
Firman juga menyoroti kebijakan reforma agraria yang menurutnya turut berkontribusi terhadap kerusakan kawasan hutan dan memperburuk risiko bencana.
“Hentikan reforma agraria, ini juga salah satu penyebab kerusakan hutan kita,” jelasnya.
Firman pun menggambarkan betapa rentannya kondisi geologis sejumlah kawasan di Indonesia. Firman pun mengaku merasakan langsung risiko tersebut ketika melintasi wilayah rawan longsor.
“Saya miris, jangankan yang di Sumatera, bahkan kami yang duduk di ruangan ini kadang-kadang takut waktu lewat Puncak takut ada tanah longsor, mau lewat ke mana takut ada jalan tiba-tiba putus seperti yang di Aceh,” ujarnya.
Firman menyebut peristiwa bencana di Sumatra Barat (Sumbar), Sumatra Utara (Sumut), dan Aceh seharusnya menjadi alarm bagi semua pihak untuk fokus pada penyelamatan lingkungan. Firman pun menyayangkan masih adanya aktivitas pengangkutan kayu di tengah situasi krisis tersebut, meski dengan izin legal.
“Dalam situasi kondisi bencana sedemikian rupa masih ada yang mengangkut kayu, walaupun masih punya izin. Saya minta kepada pak menteri ditindak tegas. Kalau perlu dicabut izinnya karena mereka itu sense of crisis, itu pelecehan kepada negara. Pelecehan kepada rakyat yang ada di sana (Sumbar, Sumut dan Aceh),” pungkasnya.
Penulis: Nabila Ramadhanty
Editor: Andrian Pratama Taher
