tirto.id - Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 (PA 212) Slamet Ma'arif mengatakan temuan adanya 17,5 juta pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019 yang dianggap tak wajar bukan persoalan sepele.
“Ini masalah besar, bukan hal sepele dan harus segera ditangani. Kalau tidak ditangani artinya Komisi Pemilihan Umum (KPU) berlaku zalim,” ujar dia dalam orasi di depan kantor KPU, Jakarta Pusat, Minggu (31/3/2019).
KPU, lanjut Ma'arif, dianggap zalim terhadap keluarga dan masyarakat jika masalah ini tidak diselesaikan. “Wahai KPU, kalau Anda membiarkan perkara ini maka Anda zalim ke istri dan keluarga bahkan zalim ke rakyat Indonesia,” sambung dia.
Ma'arif menegaskan adanya 17,5 juta DPT invalid itu lebih besar daripada selisih suara hasil Pemilu 2014.
Ia menambahkan jika KPU selaku penyelenggara pemilu bisa menerapkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adik (luber jurdil), maka akan tercipta kedamaian di Indonesia.
Tuntutan mereka bermula ketika Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga menyambangi KPU untuk mengadukan temuan adanya 17,5 juta DPT tersebut.
Direktur Komunikasi dan Media BPN Prabowo-Sandi, Hashim Djojohadikusumo mengatakan data pemilih tak wajar yang ditemukan tersebut didapat berdasarkan penyisiran Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHB2) oleh tim IT BPN.
"Menurut kami juga tim IT kami, masih ada masalah sejumlah nama kurang lebih 17 juta 500 ribu nama, itu minimal. Itu dianggap ganda bisa juga dinilai invalid," ujar Hashim di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (11/3/2019).
BPN mencatat ada 17.553.708 data pemilih mencurigakan itu ditinjau dari kesamaan tanggal lahir. Adik Prabowo Subianto itu merinci sebanyak 9.817.003 pemilih tercatat lahir pada tanggal 1 Juli, 5.377.401 lahir pada 31 Desember dan 2.359.304 lahir pada 1 Januari.
Penulis: Adi Briantika
Editor: Dipna Videlia Putsanra
