tirto.id - Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon menilai banyak persoalan yang belum diselesaikan KPU sebelum pencoblosan berlangsung, salah satunya masalah dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019.
"Temuan ada 17,5 juta DPT yang dianggap bermasalah, baik itu kategorinya adalah ganda, kategorinya invalid, manipulatif, ya mungkin boleh juga dikatakan sebagai siluman. Siluman itu artinya orangnya benar-benar tidak ada," kata Fadli di Kompleks DPR RI, Jakarta pada Selasa (16/3/2019).
Oleh karena itu, ia menilai sudah seharusnya KPU segera menyelesaikan permasalahan DPT agar tak ada lagi hal-hal krusial yang belum terselesaikan saat pencoblosan berlangsung.
"[DPT] Yang bermasalah ini yang harus segera diselesaikan, jangan sampai ada ketidakpercayaan kepada penyelenggara pemilu," kata Anggota Dewan Pengarah BPN Prabowo-Sandiaga tersebut.
"Harus ada satu jawaban yang tegas [dari KPU]. Saya yakin ini bukan mencari siapa yang salah. Karena kalau siapa yang salah, sudah pasti itu dari data awal di Kemendagri," tambah Fadli.
Fadli menyatakan hal itu di sela-sela seminar terbuka yang digelar oleh gabungan aliansi Relawan Ganti Presiden (RGP), Aliansi Pencerah Indonesia (API), APPSI-BKMT, APTSI DSKS, Barisan Saksi Umat, Laskar TPS, TPM, UPN, FORSAP, dan TU WAI, pada hari ini.
Seminar tersebut dihadiri oleh Amien Rais, Rocky Gerung, Fadli Zon, Chusnul Mariyah, Adhyaksa Dault, dan Agus Maksum.
Aliansi itu menilai KPU belum menyelesaikan persoalan yang paling krusial, yakni DPT yang tidak valid, transparan, dan kredibel.
Bersama BPN Prabowo-Sandi, mereka pernah menemui KPU untuk melaporkan temuannya soal DPT bermasalah, pada 1 Maret 2019. Namun, mereka menilai KPU belum memperbaikinya.
Mereka mengklaim menemukan lima masalah dalam DPT Pemilu 2019.
Pertama, mereka menemukan ada pemilih dengan tanggal kelahiran 1 Januari, 1 Juli, dan 31 Desember dalam jumlah, masing-masing 2,3 juta, 9,8 juta, dan 5,4 juta orang.
Kedua, mereka menemukan DPT invalid, ganda dan tidak melalui pencocokan dan penelitian (coklit). Misalnya, ditemukan 228 pemilih yang lahir pada tanggal yang sama di satu TPS. Mereka mengklaim temuan seperti itu ada di ratusan TPS dan terkonsentrasi pada daerah tertentu.
Ketiga, mereka menduga ada data KK atau NIK yang terduplikasi sehingga berimplikasi pada jumlah DPT ganda mencapai jutaan di 5 provinsi di Pulau Jawa.
Keempat, mereka mengklaim ada data KK yang dimanipulasi. Sebab ditemukan ada satu KK berisi ratusan hingga ribuan anggota keluarga di Banyuwangi, Magelang dan sejumlah daerah lain.
Kelima, mereka menemukan kasus DPT invalid dalam jumlah terbesar di Jawa Timur, Jawa Tengah dan Yogyakarta. Bila ditambah dengan temuan di wilayah lain, total DPT yang diduga bermasalah meliputi 18 juta kasus.
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Addi M Idhom
