Masuk tirto.id
tirto.id - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudi mengatakan, Jakarta diperkirakan kehilangan hingga 186 juta dolar AS atau sekitar Rp3,37 triliun (kurs Rp18.124 per dolar AS) per tahun akibat risiko banjir, kerusakan infrastruktur, bangunan, serta hilangnya lahan produktif.
Menurut dia, dampak perubahan iklim tidak hanya mengancam masyarakat Jakarta, tetapi juga berpotensi menekan aktivitas ekonomi nasional mengingat sebagian besar kegiatan ekonomi terkonsentrasi di Pulau Jawa.
"Jakarta sendiri diperkirakan bisa kehilangan setidaknya Rp186 juta setiap tahun akibat risiko banjir, kerusakan infrastruktur, bangunan, dan hilangnya lahan produktif," ujar Rachmat dalam agenda Kenaikan Muka Air Laut yang disiarkan secara langsung di YouTube, Senin (13/7/2026).
Ia menyampaikan, perekonomian di kawasan Pantai Utara (Pantura) menyumbang sekitar 27 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional. Selain itu, sekitar 60 persen industri nasional berada di pesisir wilayah Jawa.
Rachmat menyebutkan, lebih dari 60 persen PDB nasional berada di Pulau Jawa, lebih dari 70 persen berada di wilayah utara Jawa, serta lebih dari 26 persen berada di kawasan Jabodetabek. Karena itu, banjir maupun rob di sejumlah kawasan tersebut dinilai akan berdampak langsung terhadap perekonomian nasional.
"Kalau itu tergenang, itu terendam, maka otomatis PDB kita langsung berpengaruh. Bukan hanya orang-orang yang berpengaruh, tetapi perekonomian kita yang berpengaruh," tuturnya.
Menurut Rachmat, perubahan iklim juga berpotensi menimbulkan kerugian sosial ekonomi yang besar. Saat ini, terdapat 319 kabupaten/kota dengan tingkat kerentanan iklim sangat tinggi.
Potensi kerugian di ratusan wilayah itu mencapai Rp544 triliun atau lebih dari Rp2.000 triliun pada 2029, jika perubahan iklim tidak kunjung diatasi. Menurut dia, besarnya potensi kerugian tersebut menunjukkan dampak perubahan iklim dapat menggerus kapasitas fiskal pemerintah.
"Ini berarti dua per tiga dari APBN kita bisa habis hanya gara-gara kerentanan iklim yang harus kita atasi," ucapnya.
Selain kerugian ekonomi, Rachmat mengatakan, perubahan iklim juga memicu kerugian sosial, budaya, hingga politik. Tenggelamnya pulau-pulau kecil akibat kenaikan muka laut disebut berpotensi mengubah batas wilayah dan memengaruhi kedaulatan negara.
Pemerintah, lanjut Rachmat, telah menyiapkan strategi mitigasi melalui pengendalian air tanah, rehabilitasi mangrove, reboisasi, hingga pembangunan Giant Sea Wall di sepanjang pesisir utara Jawa.
"Menghadapi kenyataan ini, pemerintah tidak hanya tinggal diam. Kita telah menyusun strategi pencegahan dan mitigasi melalui tiga pendekatan utama," sebut Rachmat.
Penulis: Muhammad Naufal
Editor: Hendra Friana
