tirto.id - Dirty Vote merupakan sebuah film dokumenter yang tayang pada masa tenang Pemilu 2024, yakni 11 Februari 2024. Dirty Vote mengulas perjalanan menuju Pilpres 2024 serta dugaan kecurangan yang terjadi di dalamnya.
Film yang disutradarai oleh Dandhy Dwi Laksono ini menggandeng lima peneliti untuk membahas kasus-kasus kecurangan dalam pemilu dengan pendekatan analisis hukum tata negara. Para peneliti tersebut antara lain, Helmi Lavour, Kafin Muhammad, Nurdinah Hijrah, Rino Irlandi, dan Joni Aswira.
Dirty Vote menampilkan tiga pakar hukum tata negara, yakni Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari. Ketiganya tampil di film untuk memaparkan bagaimana berbagai instrumen negara dimanfaatkan untuk tujuan politik tertentu.
Serangkaian bukti kecurangan pemilu yang tampil di Dirty Vote dinilai telah merusak tatanan demokrasi. Film ini juga mengkritisi penggunaan infrastruktur kekuasaan yang kuat secara terbuka demi mempertahankan status quo.
Setelah ditayangkan film Dirty Vote sangat menyita perhatian publik hingga sempat terkena shadow banned di YouTube. Dirty Vote telah ditonton sebanyak 6.901.838 kali serta mendapat puluhan ribu komentar selama dua hari penayangan.
Alasan Dirty Vote Tayang Saat Masa Tenang
Film Dirty Vote yang ditayangkan pada masa tenang Pemilu 2024, menuai berbagai respons dari berbagai pihak. Lantas, kenapa Dirty Vote tayang saat masa tenang Pilpres 2024?
1. Menjadi tontonan reflektif di masa tenang Pemilu 2024
Sutradara film Dirty VoteDandhy Dwi Laksono, menjelaskan alasan kenapa Dirty Vote tayang saat masa tenang Pilpres 2024. Ia menyebut bahwa tujuan film ini tayang di masa tenang agar bisa menciptakan ruang diskusi yang luas jelang pemungutan suara.
Ia mengajak masyarakat untuk menonton film ini, tanpa memandang pilihan politik tertentu.
“Ada saatnya kita menjadi pendukung capres-cawapres. Tapi hari ini, saya ingin mengajak setiap orang untuk menonton film ini sebagai warga negara,” kata Dandhy melalui keterangannya.
Melalui film ini, ia juga ingin memberikan edukasi kepada publik mengenai berbagai bentuk kecurangan dalam pemilu. Kecurangan tersebut termasuk penggunaan dana desa, peningkatan anggaran bansos jelang pemilu, dan berbagai strategi manipulasi lainnya.
2. Menjadi landasan untuk menghukum para pelanggar Pemilu 2024
Penayangan Dirty Vote selama masa tenang Pemilu 2024 juga sebagai landasan untuk melakukan penghukuman terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Hal ini diungkapkan oleh Zainal Arifin Mochtar melalui film Dirty Vote.
"Jika Anda menonton film ini, saya punya pesan sederhana, tolong jadikan film ini sebagai landasan Anda untuk melakukan penghukuman," katanya dalam pembukaan film Dirty Vote yang tayang Minggu (11/12/2024).
Zainal juga menjelaskan bahwa Dirty Vote membongkar desain kecurangan yang diduga telah disusun oleh pihak-pihak yang memiliki kekuasaan. Ia menyoroti bahwa desain kecurangan tersebut kemungkinan besar bakal jatuh ke tangan mereka yang sedang memegang kendali kekuasaan.
Zainal mengingatkan kembali bahwa para penguasa kini bisa mempertahankan kepentingannya dengan memanfaatkan aparatur dan sumber daya negara.
3. Menunjukkan adanya kerusakan demokrasi jelang Pilpres 2024
Bivitri Susanti juga mengungkapkan alasan penayangan Dirty Vote jelang Pemilu 2024. Menurut Bivitri, penayangan film ini bertujuan untuk menyoroti adanya kerusakan dalam proses demokrasi jelang pemilihan presiden.
Bivitri menegaskan ia terlibat dalam produksi film karena ingin menyadarkan masyarakat akan adanya kecurangan yang sangat signifikan.
“Saya mau terlibat dalam film ini karena banyak orang yang akan makin paham bahwa telah banyak kecurangan yang luar biasa sehingga pemilu ini tidak bisa dianggap baik-baik saja,” ucapnya dengan tegas dalam film Dirty Vote.
Lebih lanjut, Bivitri menegaskan bahwa kecurangan yang terjadi tidak boleh diabaikan atau didiamkan atas nama kelancaran jalannya proses pemilu. Dia menyatakan bahwa desain kecurangan yang terungkap dalam film tersebut sebenarnya tidaklah sesuatu yang luar biasa.
Menurutnya kecurangan yang terjadi saat ini sudah menjadi pola umum yang dilakukan oleh rezim-rezim sebelumnya, baik di dalam negeri maupun di banyak negara.
“Karena itu, untuk menyusun dan menjalankan skenario kotor seperti ini, tak perlu kepintaran atau kecerdasan. Yang diperlukan cuma dua, mental culas dan tahan malu,” lanjut dia.
4. Mendidik publik tentang kecurangan Pemilu 2024
Alasan penayangan Dirty Vote selanjutnya adalah untuk mendidik publik tentang adanya kecurangan dalam proses pemilihan presiden. Hal ini disampaikan oleh pemeran Dirty Vote sekaligus salah satu ahli hukum tata negara Feri Amsari.
Feri menegaskan bahwa film ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang praktik-praktik curang yang terjadi dalam pemilu. Ia juga berharap bahwa film dapat membongkar bagaimana politisi memanfaatkan strategi tertentu untuk memenangkan kepentingan pribadi mereka.
Feri mengungkapkan bahwa semua rencana kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Ia menegaskan bahwa serangkaian upaya mengakali pemilu tidak disusun secara spontan.
Rencana kecurangan ini pun juga disusun secara bersama-sama oleh pihak terkait, yaitu pemegang kekuasaan di Indonesia selama dekade terakhir.
“Mereka adalah kekuatan yang selama sepuluh tahun terakhir berkuasa bersama,” ucap Feri dalam penutupan film Dirty Vote.
Penulis: Umi Zuhriyah
Editor: Iswara N Raditya & Yonada Nancy
