Menuju konten utama

Kenapa Mahfud MD Dikaitkan dengan Film Dirty Vote?

Alasan kenapa Mahfud MD dituduh berkaitan dengan produksi film dokumenter viral Dirty Vote, yang tayang pada 11 Februari 2024.

Kenapa Mahfud MD Dikaitkan dengan Film Dirty Vote?
Menko Polhukam Mahfud MD memberikan keterangan pers usai menyampaikan permohonan pengunduran diri dari Menko Polhukam kepada Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (1/2/2024). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

tirto.id - Nama Mahfud MD ramai di media sosial usai penayangan film dokumenter Dirty Vote, di Youtube, Minggu (11/1/2024). Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) itu dikaitkan dengan pembuatan film.

Namun, kenapa Mahfud MD Dikaitkan dengan film Dirty Vote? Tuduhan Mahfud MD berkaitan dengan pembuatan film Dirty Vote disampaikan oleh politikus sekaligus anggota DPR dari Fraksi Gerindra, Fadli Zon.

Melalui media sosial X, Fadli Zon menyebut bahwa aktor yang terlibat dalam produksi Dirty Vote merupakan anggota Tim Percepatan Reformasi Hukum. Tim tersebut adalah tim khusus yang dibentuk Mahfud MD, yang kini maju sebagai calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 bersama Ganjar Pranowo.

"Aktor dalam film (Dirty Vote) di masa tenang rupanya timnya Pak @Mohmahfudmd? Sebuah kebetulan yang presisi," tulis Fadli melalui akun X @Fadlizon, Minggu (11/1/2024).

Melalui unggahan yang sama Fadli mengutip salah satu artikel berita dari Tempo yang menyebut bahwa Tim Percepatan tersebut terdiri dari Bivitri Susanti, Feri Amsari, dan Zainal Arifin Mochtar. Ketiganya sama-sama tampil di film Dirty Vote.

Klaim keterlibatan Mahfud MD dengan film Dirty Vote ini lantas menuai beragam respons dari warganet. Beberapa warganet meragukan adanya keterlibatan Mahfud, namun ada juga yang setuju dengan klaim Fadli.

Apa Itu Tim Percepatan Reformasi Hukum?

Tim Percepatan Reformasi Hukum adalah tim untuk membenahi persoalan hukum di Indonesia yang dibentuk oleh Mahfud MD. Pembentukan tim ini seiring dengan turunnya Surat Keputusan (SK) Menkopolhukam Nomor 63/2023 per tanggal 23 Mei 2023.

Mengutip Antara, tim tersebut terdiri atas pengarah, ketua, wakil ketua, sekretaris, dan empat kelompok kerja. Pengarah tim dipegang langsung oleh Mahfud MD, sedangkan ketua tim adalah Sugeng Purnomo.

Sugeng adalah Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam. Anggota-anggota tim diisi oleh para ahli di bidang hukum dan staf di Kemenko Polhukam.

Para anggota tim termasuk Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, Feri Amsari, Erwin Moeslimin Singajuru, Aminuddin Ilmar, dan Erasmus A.T.

Tugas-tugas Tim Percepatan Reformasi Hukum adalah merumuskan reformasi hukum dan pengadilan. Masalah hukum yang ditangani oleh tim ini berkaitan dengan masalah mafia tanah, pemberantasan korupsi, dan sebagainya.

Rapat perdana tim telah berlangsung pada 9 Juni 2023. Selama kurang lebih empat bulan bertugas, Tim telah menghasilkan 55 rekomendasi bersifat jangka pendek dan jangka panjang terkait reformasi hukum.

Saat ini Tim Percepatan Reformasi Hukum sudah tak lagi bertugas untuk pemerintahan. Berdasarkan SK yang sama, masa tugas tim yang diketuai oleh Sugeng Purnomo itu hanya memiliki telah berakhir pada 31 Desember 2023.

Hal ini juga yang membuat sejumlah warganet meragukan soal keterlibatan Tim Percepatan Reformasi Hukum dan Mahfud MD atas produksi film Dirty Vote.

Apa Itu Film Dirty Vote?

Film Dirty Vote merupakan film dokumenter garapan sutradara Dandhy Laksono. Dandhy sebelumnya sudah dikenal publik saat menggarap film dokumenter lainnya berjudul Sexy Killers.

Film Dirty Vote tayang di Youtube, 11 Februari 2024. Film ini menjadi viral di media sosial seiring dengan perilisannya yang hanya berselang tiga hari sebelum pemungutan suara Pemilu 2024 berlangsung pada Rabu (14/2/2024).

Film Dirty Vote menyoroti rangkaian kecurangan yang terjadi jelang pemilihan umum (Pemilu) 2024. Film ini menampilkan Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, dan Feri Amsari. Ketiga ahli hukum dan akademisi itu memaparkan bukti-bukti kecurangan selama jalannya Pemilu 2024.

Bentuk-bentuk kecurangan yang disorot dalam film Dirty Vote terkait upaya Presiden RI dan beberapa figur di pemerintahan memenangkan salah satu pasangan calon di Pemilu 2024. Film ini mengkritik adanya pelanggaran etik hingga penggunaan fasilitas dan aparatur negara oleh penguasa secara terang-terangan.

Pihak produksi film juga mengkritik bahwa tindakan-tindakan kecurangan yang dilakukan oleh penguasa dinilai dengan tujuan "mememangkan pemilu dan merusak tatanan demokrasi."

Sejak tayang kurang dari 24 jam, film ini telah disaksikan oleh jutaan orang. Per Senin, 12 Februari 2024, pukul 9.30 WIB, film Dirty Vote telah meraih lebih dari 3.353.000 penonton.

Baca juga artikel terkait DIRTY VOTE atau tulisan lainnya dari Yonada Nancy

tirto.id - Sosial budaya
Kontributor: Yonada Nancy
Penulis: Yonada Nancy
Editor: Iswara N Raditya