Kemlu Bantah Indonesia Gabung BoP demi Negosiasi Tarif dengan AS

tirto.id - Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Vahd Nabyl Mulachela, mengatakan keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) tidak ada hubungannya dengan proses negosiasi tarif terhadap pemerintahan Amerika Serikat (AS).

Hal itu sebagai bentuk tanggapan atas kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke AS yang bertepatan dengan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT BoP) dan di saat bersamaan Prabowo menemui Presiden AS Donald Trump untuk membahas isu tarif resiprokal.

"Enggak, kalau kami melihatnya ini adalah betul-betul keberlanjutan dari serangkaian upaya kami di tahun lalu, yang dilakukan melalui mekanisme dengan negara-negara lain, termasuk di dalam perangkat PBB," kata Vahd di Kantor Kemlu, Jakarta Pusat, Kamis (19/2/2026).

Vahd mengatakan keterlibatan Indonesia di dalam BoP selaras dengan amanah UUD 1945 yang memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Oleh karenanya, dia kembali menyampaikan bahwa tidak ada kaitan antara negosiasi tarif dengan BoP.

"Sebetulnya, kami sudah sampaikan beberapa kali juga bahwa keterlibatan Indonesia di dalam BoP ini ada latar belakangnya dengan proses mendukung kedamaian di Palestina berdasarkan pada resolusi Dewan Keamanan. Artinya, interpretasi kita terhadap keterlibatan Indonesia ini perlu dimaknai dalam konteks tersebut," tegasnya.

Dirinya mengungkapkan bahwa proses pertemuan multilateral BoP tidak akan membahas mengenai isu tarif maupun ekonomi lainnya. Namun dia menjelaskan bahwa proses agenda diplomatik di Amerika Serikat tersebut masih bersifat tentatif.

"Ya, itu di luar BoP, jadi sifatnya pertemuan bilateral yang masih di luar agenda utama," terangnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo telah menyampaikan bahwa kehadirannya di KTT BoP atas undangan Donald Trump guna membahas rencana gencatan senjata di Gaza dan sejumlah isu lain di Palestina. Dia menjanjikan bahwa keikutsertaan Indonesia demi mewujudkan perdamaian dunia tanpa memihak blok kekuatan tertentu.

"Kami melanjutkan kebijakan luar negeri non-blok, menghormati semua kekuatan besar. Saya menyatakan tekad untuk menjalankan kebijakan 'Good Neighbor Policy'," kata Prabowo dalam Forum Bisnis dengan US Chamber of Commerce di Washington D.C., Amerika Serikat (AS), Rabu (18/2/2026).