Kementerian BUMN Turun Tangan Evaluasi Kinerja PT Pos

Kinerja Keuangan PT Pos Indonesia yang tengah mengalami tekanan kini jadi sorotan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal tersebut disampaikan oleh Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno.

Kendati demikian, ia belum bisa memberitahu apa saja masalah yang membuat kinerja keuangan PT Pos tertekan. Menurut Fajar, instansinya masih perlu waktu untuk memeriksa hambatan arus kas yang dihadapi perusahaan jasa pengiriman tertua di Indonesia tersebut.

"Kita lagi evaluasi kinerjanya (PT Pos Indonesia)," kata Fajar saat ditemui di Kementerian BUMN, Selasa (12/2/2019).

Sebelumnya, Direktur Keuangan PT Pos Indonesia (Persero) Eddi Santosa menyampaikan bahwa pendapatan perseroannya mulai seret sejak hilangnya proyek pengiriman bantuan sosial dari pemerintah.

Hal itu menyebabkan pendapatan dari sektor jasa keuangan PT Pos turun 14,3 persen menjadi Rp1,11 triliun pada 2015. Selain itu, capaian tersebut juga hanya memenuhi 73% dari target perusahaan saat itu sebesar Rp1,53 triliun.

"Bisa dibayangkan likuiditas yang tadinya selalu ada kemudian ditarik begitu saja, sejak 2004-2016 pos dapat tugas menyampaikan PKH ini atau bantuan langsung tunai itu," tutur Eddi saat ditemui di kantornya, pekan lalu (7/2/2019).

Pada 2018, kata Eddi, diperkirakan laba PT Pos bakal kembali susut ke angka Rp100-an miliar dari yang sebelumnya di angka Rp355 miliar pada 2017. Namun, angka pastinya masih dalam proses audit sehingga belum bisa dibuka ke publik. 2018 masih untung tapi labanya turun," ungkapnya.

Selain karena hilangnya proyek dari dana bansos, seretnya keuangan PT Pos juga disebabkan layanan pos universal, yakni layanan public service obligation (PSO) yang tidak dibayarkan penuh oleh pemerintah.

"Persoalannya begini, postal masih melayani pos universal yang sebetulnya itu PSO. Tapi berbeda dengan PSO, yang diberikan kepada Pertamina, PLN, PT KAI yang pemerintah membayar full cost recovery. Untuk PT Pos, PSO-nya sebagian ditombokin oleh PT Pos sendiri," tuturnya.

Jika penugasan itu bisa dibayarkan pemerintah secara penuh, seperti mekanisme pembayaran layanan penugasan lainnya kepada perusahaan BUMN lainnya, Eddi yakin laba perseroan bisa meroket mendekati target yang dipatok pada 2018, sebesar Rp400 miliar.

"Jadi, kalau diberikan full, laba kita melompat tambahannya bisa Rp200 miliar-Rp300 miliar. Tetapi, sebagian laba kita biayakan subsidi yang kurang itu, akhirnya laba tergerus ke bawah. Jadi, pos melayani tugas seluruh Indonesia, ada 2.600 kantor untuk layanan pos universal yang kategori subsidi, tetapi dibatasi," pungkasnya.

Baca juga artikel terkait DEMO KARYAWAN POS INDONESIA atau tulisan lainnya dari Hendra Friana