Masuk tirto.id
tirto.id - Kementerian Sosial (Kemensos) berusaha mempercepat penyediaan lahan untuk gedung Sekolah Rakyat permanen di berbagai daerah.
Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, menegaskan hal tersebut dalam audiensi bersama perwakilan Pemerintah Kota (Pemkot) Padang di kantor Kemensos, Kamis (20/11/2025).
Menurut Agus Jabo, program Sekolah Rakyat merupakan mandat langsung Presiden yang ditargetkan bisa hadir di setiap kabupaten/kota. Di sisi lain, kesiapan lahan menjadi faktor penentu percepatan pembangunan gedung-gedung permanen untuk Sekolah Rakyat.
“Ini program negara. Setiap kabupaten/kota harus memiliki Sekolah Rakyat, dan itu perlu kesiapan lahan yang jelas dari pemerintah daerah,” kata Agus Jabo.
Dia juga mendorong Pemkot Padang lekas menyediakan lahan untuk Sekolah Rakyat. Agus Jabo menegaskan, meskipun Sekolah Rakyat rintisan untuk sementara diarahkan ke wilayah Dharmasraya, Kota Padang tetap harus memiliki sekolah permanen yang dibangun di lahan milik pemkot.
“Rintisan bisa berjalan sambil menunggu proses, tetapi lokasi permanennya tetap harus jelas dan disiapkan oleh pemerintah kota,” kata Agus Jabo kepada peserta audiensi.
Audiensi dihadiri Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir, Ketua DPRD Kota Padang Muharlion, Ketua Komisi IV Iskandar, dan Sekretaris Dinsos Kota Padang Budi Kurniawan. Di forum ini, hadir pula Herman Kuswara, Sekretaris 1 Sekolah Rakyat dan Kepala Sekretariat Komite Nasional Disabilitas (KND) Kemensos.
Sementara itu, Maigus Nasir, menyatakan Pemkot Padang berkomitmen menyediakan lahan untuk gedung Sekolah Rakyat permanen.
Dia bilang, Pemkot Padang telah menyiapkan beberapa opsi lahan, termasuk tanah seluas 2,7 hektare yang masih dapat diperluas. Pemkot Padang juga telah memasukkan rencana anggaran pembebasan lahan dalam RAPBD 2026.
“Sejak program ini diluncurkan Presiden, kami sangat berharap Padang bisa segera memiliki Sekolah Rakyat. Alternatif lahan sudah kami siapkan dan sedang kami matangkan bersama balai dan diklat,” ujar Maigus.
Maigus menambahkan, lahan yang bakal diusulkan itu rencananya ditetapkan atas nama Pemkot Padang sehingga dapat digunakan melalui skema pinjam-pakai untuk pembangunan Sekolah Rakyat oleh Kemensos.
Adapun Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, mengatakan masyarakat menunggu kehadiran sekolah tersebut. “Sekolah Rakyat adalah kebutuhan mendesak. Pembahasan anggaran sedang berjalan, dan kejelasan lokasi akan sangat menentukan langkah kami,” ujar dia.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang, Iskandar, juga menyampaikan bahwa Pemkot Padang telah menyiapkan skema penguatan lahan hingga mencapai standar 6,7 hektare. Skema itu bisa dijalankan lewat penggunaan aset pemda maupun pembebasan lahan tambahan.
Pada kesempatan yang sama, Herman Kuswara memaparkan standar teknis dan kebutuhan pembiayaan.
Dia mencatat, pembangunan gedung Sekolah Rakyat memerlukan anggaran sekitar Rp200 miliar untuk lahan ukuran standar. Jika lahan lebih luas, anggarannya mencapai Rp300 miliar.
“Indeks biaya per siswa berada di kisaran Rp4 juta per bulan, dan sementara ini masih akan ditanggung oleh Kemensos. Ke depan, pengelolaan bisa dialihkan ke daerah jika kapasitas dan regulasinya memungkinkan,” jelas Herman.
Pertemuan ditutup dengan kesepakatan bahwa Pemkot Padang akan segera melengkapi administrasi untuk usulan lahan Sekolah Rakyat dan menyampaikan dokumen formal kepada Kemensos.
Selanjutnya, Kemensos akan melakukan verifikasi teknis dan peninjauan lapangan sebelum menetapkan lokasi final Sekolah Rakyat di Kota Padang.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
