tirto.id - Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) tanda tangan kontrak kerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam rangka menciptakan kader antinarkoba. Kedua lembaga mencanangkan target sebanyak 39 ribu kader dapat terjaring.
Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora) Alfitra Salamm di sela penandatangan perjanjian kerja sama antara Kemenpora dengan BNN, di Jakarta, Kamis ( 7/4/2016) mengatakan, tujuan utama program ini adalah untuk mengembangkan “Penurunan Minat Penyalahgunaan Narkoba” sebagai bagian integral dari gaya hidup sehat tanpa narkoba untuk mencapai target 'Zero Growth Pemuda Anti Narkoba 2025.'
Program tersebut merupakan pengembangan dari program bertajuk "Pemuda Anti Narkoba di 1.500 Desa.”
Demi kelancaran pelaksanaan program, Kemenpora dan BNN serta instansi lain yang terkait berkomitmen menggelar pelatihan, penugasan, pendampingan yang disertai dengan monitoring dan evaluasi program yang sudah dijalankan.
"Kita akan terus memantau dan mengontrol progam ini. Yang jelas program Pemuda Anti Narkoba ini merupakan satu dari 13 program unggulan Kemenpora di bidang kepemudaan," kata Alfitra.
Sementara itu, Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNN, Bachtiar Tambunan menyatakan kerjasama ini merupakan langkah maju karena selama ini banyak pihak sudah melakukan MoU namun tidak ada perkembangan dan tindak lanjutnya.
"Kita peduli dengan program ini. Selama ini banyak MoU sleeping. Setelah MoU masuk media tetapi tindak lanjutnya tidak ada. Kami berharap program ini bisa berlanjut," kata Bachtiar usai menandatangi kerjasama.
Kontrak perjanjian kerjasama ditandatangi oleh Alfitra Salamm sebagai wakil dari Kemenpora dan Deputi Pemberdayaan Masyarakat Bachtiar Tambunan sebagai wakil dari BNN. Teken kontrak dilakukan di lantai 3 gedung Kemenpora Senayan, Jakarta, Kamis (7/4/2016).
Pelaksanaan program pada tahap pertama akan difokuskan di tiga provinsi yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Masing-masing provinsi mencetak kader inti pemuda sebanyak 500 pemuda dan selanjutnya kader ini akan mencetak masing-masing 25 pemuda di 500 desa.
"Tiga provinsi ini adalah percontohan. Kenapa DKI Jakarta tidak masuk dalam percontohan karena program ini fokusnya untuk desa. Dan anggaran untuk tiga provinsi ini Rp23 miliar," kata Alfitra. (ANT)
