Kemenkes Gandeng IDI Soal Kebijakan Dokter Layanan Primer

tirto.id - Kementerian Kesehatan akan menggandeng Ikatan Dokter Indonesia mengenai Dokter Layanan Primer (DLP) yang akan memungkinkan para dokter umum untuk mendapatkan gelar SpDLP. Sejumlah universitas bahkan akan membuka program studi guna melahirkan dokter spesialis kesehatan umum.

Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Bambang Wibowo saat temu media “Kupas Tuntas DLP” di Jakarta, Senin (31/10/2016).

Menurut Bambang, sebagaimana dikutip dari Antara, DLP menjadi ranah Kemenkes, Kemenristek, IDI serta pihak terkait lain, yang nantinya akan memungkinkan para dokter umum untuk mendapat sertifikasi SpDLP yang setara dengan dokter spesialis lainnya.

Bambang menilai, dengan adanya DLP maka angka rujukan dari Puskesmas ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi akan berkurang. Hal ini menandakan persoalan kesehatan masyarakat sudah ditangani dengan baik oleh dokter DLP di Puskesmas. Dampaknya, pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk rujukan dapat berkurang dan alokasi anggaran dapat dipakai untuk persoalan kesehatan lain.

Senada dengan Bambang, Kepala Divisi Kedokteran Keluarga Departemen Ilmu Kedokteran Komunitas Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Dhanasari Vidiawati Sanyoto menyebut, sejumlah perguruan tinggi akan membuka program studi guna melahirkan para dokter bergelar SpDLP.

“Dengan adanya prodi untuk DLP maka lembaga pendidikan akan mudah mengembangkan riset dan keilmuan terkait DLP,” kata Dhanasari seraya menambahkan bahwa hingga kini baru sejumlah kampus yang memenuhi syarat untuk melahirkan dokter DLP.

Menanggapi pernyataan Kemenkes tersebut, perwakilan dari IDI belum memberikan komentarnya. IDI yang telah melayangkan protes program DLP lewat aksi damai turun ke jalan pada hari ulang tahunnya itu, menilai DLP hanya pengulangan studi dan memberatkan para dokter yang sudah menempuh pendidikan dokter umum sebelumnya.

Selain hanya akan menambah masa studi para dokter, IDI juga menilai bahwa DLP tidak menyelesaikan persoalan kesehatan. Pemerintah seharusnya memperbaiki infrastruktur dan SDM kesehatan di Indonesia.

Meski begitu, Bambang berharap hubungan IDI dengan Kemenkes tetap berjalan harmonis. “Jangan sampai kita memutus tali silaturahmi, karena beberapa dari kami juga bagian dari IDI,” ujar Bambang. Ia juga mengatakan bahwa dengan pola komunikasi yang baik maka akan ditemui solusi yang menguntungkan bagi banyak pihak.