tirto.id - Kementerian Perdagangan menjelaskan alasan pemerintah melakukan impor tepung telur. Kepala Badan Kebijakan Perdagangan, Kasan menilai impor dilakukan lantaran kebutuhannya belum bisa dipenuhi dari produksi dalam negeri.
"Mungkin karena kebutuhannya belum bisa dipenuhi dari dalam negeri sehingga itu ada (importasinya). Saya tahu juga soal impor tepung telur itu. Tapi kalau misalnya bisa dipenuhi dan itu kan mungkin teknologinya tidak terlalu canggih," kata Kasan saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (21/6/2023).
Walaupun masih melakukan impor tepung telur, Kasan mengklaim saat ini sudah ada industri tepung telur lokal di tanah air. Tetapi belum mencukupi kebutuhan pasar.
"Tapi saya harus pastikan lagi, tapi yang saya tahu ada data impor tepung telur. Tapi kan harus saya cek produsen dalam negeri. Kan kita kalo produksi tepung telur kan jelas jelas bahkan cukup untuk memenuhi konsumsi dalam negeri," bebernya.
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia melakukan impor tepung telur sejak awal tahun hingga Mei 2023 sebesar 772,3 ton senilai 5,1 juta dolar AS. Kode komoditas tepung telur yaitu HS 0408. Kode HS ini memiliki spesifikasi telur unggas, tanpa cangkang, dan kuning telur, segar, dikeringkan, dikukus atau direbus, dibentuk, beku atau diawetkan secara lain, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun tidak.
Impor ini justru masuk ditengah klaim Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi, yang menyebut produksi telur surplus 10 persen. Namun, ia tak menampik adanya impor tepung telur.
"Coba tolong dicek, kok telur itu susah kita [malah] impor. Mungkin tepung telur. Karena kalau telur mindahin dari sini ke Papua saja susah. Ngapain impor dan neraca kita surplus 10 persen kok untuk telur," katanya kepada media beberapa waktu lalu.
Sementara itu, Pengamat Pertanian Center of Reform on Economic (CORE) Eliza Mardian mengatakan, Indonesia sebetulnya bisa memproduksi apapun termasuk tepung telur. Tetapi produksi tersebut perlu dibantu dengan pendampingan, agar bisa memenuhi standar.
"Hanya saja yang menjadi soal adalah UMKM ini seringkali bingung menjualnya kemana. Mereka bisa saja memproduksinya kalau ada marketnya. Disitulah peranan pemerintah seharusnya bisa mempertemukan antara supply dan demand. Karena tidak ketemu jadinya ya menempuh jalan instan dengan impor," ucap Eliza saat dihubungi Tirto, Jakarta, Senin (19/6/2023).
Penulis: Hanif Reyhan Ghifari
Editor: Intan Umbari Prihatin
