tirto.id - Sekretaris Dewan Kehormatan Golkar Priyo Budi Santoso mengaku kecewa dengan keputusan rapat pleno DPP Golkar Rabu (13/12/2017) lalu yang menetapkan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum Golkar definitif pengganti Setya Novanto.
"Saya khawatir ini langkah berisiko dan menjadi lubang delegitimasi. Kita ingin bangun Golkar yang solid," kata Priyo di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (15/12/2017).
Menurut Priyo, penetapan ketua umum Golkar tidak bisa dilakukan dalam rapat pleno, melainkan harus melalui mekanisme Musyawarah Nasional (Munas) atau Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).
"Satu-satunya jalan yang legal dan halal menurut AD/ART adalah lewat Munaslub kalau terjadi [masalah] kepemimpinan di tengah jalan," kata Priyo.
Sehingga, Priyo meminta kepada DPP Golkar agar memikirkan ulang perihal penetapan Airlangga sebagai ketua umum Golkar dan agenda Munaslub tidak hanya sebatas mengesahkan yang bersangkutan.
"Buka pintu lebar-lebar siapapun figur yang ingin maju, perlakukan semuanya dengan adil dan fair, tidak perlu ada penghalangan atau cara-cara berlebihan yang itu bisa berakibat fatal dan berisiko," kata Priyo.
Secara pribadi, mantan Ketua Fraksi Golkar ini menyatakan keinginannya mencalonkan diri sebagai ketua umum Golkar di Munaslub yang akan digelar 18-20 Desember di Jakarta.
"Saya mohon izin maju sebagai calon ketua umum," kata Priyo.
Perihal banyaknya dukungan dari DPD I dan elite Golkar lainnya kepada Airlangga, Priyo mengaku tak mempersoalkannya. Sebab, pencalonannya bukan soal menang atau kalah, tapi membangun nilai-nilai dan mempertahankan tradisi demokrasi dan kontestasi yang sehat untuk Golkar yang hebat dan berjaya.
Baca: Nasib Kemenperin Setelah Airlangga Hartarto Jabat Ketum Golkar
Menanggapi Priyo, secara terpisah Wasekjen Golkar Sarmuji menyatakan keputusan rapat pleno mengangkat Airlangga sebagai ketua umum sudah sesuai dengan AD/ART Pasal 13 dan 14 perihal posisi lowong di Golkar.
Namun, ia menilai keputusan Priyo mencalonkan diri sah-sah saja dan mekanisme itu juga dimungkinkan di Munaslub Golkar. "Persoalannya nanti pas pandangan umum ada yang mengajukan dia enggak," kata Sarmuji kepada Tirto, Jumat (15/12/2017).
Pasalnya, kata dia, dalam Munaslub diperlukan dukungan untuk menjadi calon ketua umum. Sementara, Sarmuji mengklaim DPD I dan DPD II Golkar telah menyepakati Airlangga sebagai ketua umum.
"Kalau nanti setengah plus satu sudah dukung Airlangga, berarti dia jadi ketum," kata Sarmuji.
Sebelumnya, rapat pleno DPP Golkar memutuskan mengangkat Koordinator Bidang Perekonomian Golkar Airlangga Hartarto sebagai ketua umum pengganti Setya Novanto.
Ketua Harian DPP Golkar Nurdin Halid menyatakan pengangkatan Menteri Perindustrian itu karena jabatan ketua umum dinyatakan lowong saat pembacaan dakwaan Novanto dalam sidang tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
"Pengisian jabatan lowong dilakukan melalui rapat pleno dan memutuskan pergantian ketua umum dari Pak Setya Novanto ke Pak Airlangga," kata Nurdin saat menyampaikan putusan pleno di DPP Golkar, Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (13/12/2017) malam.
Penulis: M. Ahsan Ridhoi
Editor: Alexander Haryanto
