Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, terus memantau perkembangan pemulihan di sejumlah wilayah terdampak.
Dia pun mendorong semua kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (pemda) terkait segera menjalankan rencana program rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon).
Hal itu disampaikan Tito dalam Rapat Internal terkait Update Data Bencana Sumatera di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Jumat (21/8/2026).
Melalui rapat itu, Tito mengevaluasi progres penyaluran anggaran rehab-rekon sekaligus mendorong percepatan pencairan anggaran bagi sejumlah K/L yang masih dalam proses.
Tito mengatakan sejumlah K/L telah menerima anggaran dan mulai melaksanakan program pemulihan. Di antaranya Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan Kementerian Sosial (Kemensos).
“Kebutuhan masyarakat saat ini jelas. Yang pertama adalah jalan. Jalan dan jembatan yang rusak. Saya bersyukur Menteri PU sudah mendapatkan anggaran,” ujar Tito.
Dia juga menyoroti pemulihan sekolah, madrasah, pesantren, lahan pertanian, tambak dan usaha perikanan, bantuan sosial, serta rumah ibadah yang perlu segera dikebut.
Tito sekaligus tidak lupa untuk meminta perhatian terhadap sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terdampak akibat kerusakan tempat usaha.
Terhadap anggaran yang sudah tersedia, Tito meminta Satgas memastikan program segera dilaksanakan tanpa penundaan. Sementara itu, untuk anggaran yang masih dalam proses, ia meminta pihak terkait berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan agar pencairannya dapat dipercepat.
Tito juga menginstruksikan Satgas PRR melakukan pemantauan langsung ke daerah secara berkala. Pemantauan ini tidak hanya mencakup progres pekerjaan rehab-rekon, tetapi juga pemetaan kendala di lapangan dan kebutuhan masyarakat yang belum terakomodasi.
Dia menambahkan, pemantauan juga perlu dilakukan terhadap penggunaan tambahan anggaran yang telah disalurkan kepada Pemda. Dana tersebut harus dimanfaatkan secara optimal untuk mempercepat pemulihan di wilayah terdampak.
“Jadi selain pusat, K/L yang sudah turun juga bekerja. Daerah yang sudah menerima anggaran juga harus bergerak,” katanya.
Tito menegaskan, percepatan rehab-rekon harus terus dikawal oleh kementerian/lembaga maupun pemda terkait. Langkah ini penting agar anggaran yang telah dialokasikan dapat segera direalisasikan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat terdampak bencana.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
