Kapolri Jamin Tak Toleransi Preman yang Ganggu Iklim Investasi

tirto.id - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, menegaskan bahwa Polri tidak akan menoleransi praktik premanisme yang berpotensi mengganggu iklim investasi di Indonesia.

“Terkait dengan bagaimana menjaga iklim investasi, saya kira kita tidak tolerir terkait dengan aksi-aksi yang akan mengganggu iklim investasi. Sebagai contoh, premanisme,” kata Listyo kepada para wartawan di Lapangan Bhayangkara Mabes Polri, Selasa (29/7/2025).

Menurutnya, hingga saat ini Polri sudah menangkap sekitar 13 ribu oknum preman. Dia menyebut 3 ribu sudah ditetapkan sebagai tersangka dan 10 ribu lainnya menjalani pembinaan.

“Beberapa waktu yang lalu terkait dengan premanisme kita sudah amankan kurang lebih 13 ribu. Tiga ribu kita proses dan ditetapkan sebagai tersangka. 10 ribunya karena masih bisa kita bina, kita serahkan ke Dinas Sosial untuk bisa kemudian dilakukan perbaikan,” ucap Listyo.

Untuk memastikan iklim investasi terbebas dari gangguan premanisme, Polri disebutnya akan menegakkan aturan serta memberikan pendampingan bagi para perusahaan yang akan masuk ke Indonesia.

Pendampingan itu dilakukan bagi para perusahaan yang masih belum memahami tentang berbagai ketentuan dan regulasi yang berlaku di Indonesia.

“Terkait dengan wilayah industri, bagaimana menjaga iklim investasi, Polri tentunya akan melakukan penegakan aturan, memberikan pendampingan,” sebutnya.

Agar iklim investasi dapat terjaga dengan baik, Listyo mengaku sudah menginstruksikan jajarannya untuk melakukan pengawasan. Sebab, menurutnya, iklim investasi yang baik dapat membuat lapangan pekerjaan baru terbuka.

“Saya meminta kepada seluruh jajaran untuk mengawal, menjaga, agar iklim investasi terus bertumbuh, agar industri baru terus bertumbuh, sehingga kemudian membuka lapangan pekerjaan baru,” jelas Listyo.

Listyo mengatakan Polri juga berkomitmen untuk menyediakan lapangan pekerjaan baru bagi para buruh yang sempat mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) maupun angkatan kerja baru.

Hingga 2026 mendatang, menurutnya akan ada sekitar 70 ribu lapangan pekerjaan baru yang difasilitasi oleh Polri melalui Desk Ketenagakerjaan.

“Kondisi terakhir menyampaikan masih ada lowongan sampai dengan tahun 2026 ya, kurang lebih 70 ribu lapangan pekerjaan baru,” pungkasnya.