Kader PDIP Jateng Masih Ragu Dukung Ganjar Terkait Kasus e-KTP

tirto.id - Kader PDIP Jawa Tengah di tingkat bawah masih menunggu kepastian status Gubernur Ganjar Pranowo terkait kasus dugaan korupsi e-KTP, sebelum partai ini mengusungnya di Pilgub Jateng 2018.

"Jangan tanya pengurus yang di atas, kader di tingkat bawah banyak ragu dengan masalah itu," kata Ketua PAC Cilacap Utara Sri Sudorowertdi Semarang, Rabu (3/1/2017).

Sri menyatakan bahwa kepastian tentang status Ganjar itu sudah disampaikan secara remi oleh seluruh PAC ke DPC Cilacap. "Kami sampaikan kepada DPC agar meminta penjelasan secara langsung tentang hal itu," katanya.

Menurut dia, kasus korupsi e-KTP yang diduga menyeret Ganjar dengan cepat menyebar ke masyarakat karena mudah dalam mengakses informasi terutama melalui media online.

Baca: Menelusuri Keterlibatan Ganjar Pranowo dalam Korupsi e-KTP

Untuk itu, ia berharap PDIP bisa mempertimbangkan kondisi saat ini terutama dalam memberikan rekomendasi bakal calon gubernur yang akan diusung di Pilgub Jateng.

Senada dengan Sri, Ketua PAC Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen, Sarmanto menyatakan, meskipun elektabilitas Ganjar Pranowo sebagai petahana cukup tinggi dibanding bakal calon lain. Namun, tetap menjadi ganjalan kader di bawah karena berkaitan dengan kasus e-KTP.

"Kader di bawah tetap was-was karena persoalan itu belum jelas," katanya.

Sementara itu, Ketua DPC PDIP Kota Salatiga Teddy Sulistio berharap DPP PDIP bisa memberikan rekomendasi kepada bakal calon yang berasal dari struktur partai.

"Selama ini rekomendasi diberikan kepada calon dari luar struktural, termasuk pada pilgub terdahulu saat mengusung Pak Bibit Waluyo," katanya.

Padahal, kata Teddy, dengan mengusung calon yang berasal dari struktur partai, maka yang bersangkutan sudah memahami kondisi rakyat yang akan dipimpinnya nanti. "Jadi ketua partai itu sudah merasakan bagaimana `ditangisi` oleh `rakyatnya`," tambahnya.

Untuk itu, ia berharap agar calon gubernur yang akan diusung PDIP akan menghidupkan Musrenbang Partai apabila terpilih, sehingga selalu ada komunikasi antara partai dan eksekutif.