tirto.id - Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa untuk menjadikan Nusantara sebagai nama untuk Ibu Kota Negara (IKN) baru.
Hal tersebut tercetus dalam rapat kerja pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU IKN antara DPR, DPD, dan Pemerintah di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Senin (17/1/2022).
"Presiden perintahkan saya Jumat (14/1/2022) lalu. Ibu Kota Negara ini namanya Nusantara. Karena Nusantara sudah dikenal sejak dulu; ikonik di internasional, mudah, dan menggambarkan kenusantaraan kita semua," ujar Suharso Monoarfa dalam rapat kerja tersebut.
Ibu Kota Negara yang direncanakan bernama Nusantara itu akan menjadi satuan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi.
Akan tetapi, usulan nama tersebut belum disetujui mayoritas anggota Pansus RUU IKN. Ecky Awal Muncharam, anggota Pansus Fraksi PKS, merasa pemerintah perlu menjelaskan penggunaan bahasa dalam menentukan nama untuk IKN.
"Frasa Ibu Kota Negara Nusantara seolah-olah nama Indonesia tersubtitusi dengan Nusantara. Hemat kami, perlu ada, selanjutnya masih disebut apa, apa Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara atau apa," ujarnya dalam kesempatan yang sama.
Kemudian, Anggota DPD RI Agustin Teras Narang meminta pemerintah menjelaskan pemilihan kata Nusantara secara sosiologis, filosofis, dan historis.
"Ini tidak sederhana. Ini masalah nama Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Ada pertanggungjawaban kita terhadap hal ini," ujarnya dalam kesempatan yang sama.
Sementara itu, Ketua Pansus RUU IKN dari Fraksi Golkar Ahmad Doli Kurnia khawatir penggunaan kata Nusantara dalam penamaan Ibu Kota Negara akan multitafsir. Sehingga pemilihan bahasa mesti tepat.
"Jangan-jangan negara kita berubah jadi negara Nusantara," ujar Ahmad Doli.
Penulis: Alfian Putra Abdi
Editor: Gilang Ramadhan
