Menuju konten utama
Kebijakan Pertambangan

Jokowi Tetap Lakukan Hilirisasi Meski Kalah Gugatan di WTO

Meski kalah di WTO soal larangan ekspor bahan tambang mentah, Jokowi tetap akan melanjutkan hilirisasi.

Jokowi Tetap Lakukan Hilirisasi Meski Kalah Gugatan di WTO
Presiden Joko Widodo memberikan sambutan dalam pembukaan Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda 2023 di SICC, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/1/2023). Dalam Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda 2023 yang diikuti oleh 4.545 peserta tersebut mengambil tema “Penguatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/hp.

tirto.id - Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah tetap akan melakukan hilirisasi dengan cara melarang ekspor bahan tambang mentah meski berpotensi digugat di Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Saat ini, Jokowi telah melarang ekspor nikel dan sebentar lagi bauksit.

Hal itu diungkapkan Jokowi saat menghadiri Mandiri Investment Forum di Jakarta, Rabu (1/2/2023). Dalam acara itu, Jokowi mengingat momen pemerintah takut digugat usai putusan larangan ekspor nikel.

Jokowi menilai, hal itu sebaiknya dihadapi sambil membangun industri di dalam negeri. Hal itu dilakukan agar Indonesia bisa menjadi negara maju.

“Kok pada takut? Digugat ya siapkan lawyer yang baik, tapi kita kalah. Kalah kita, sudah kalah nikel ini, kita sudah kalah. Terus kalua kalah gimana? Ya terus saja hilirisasi. Kenapa kalah? Banding. Enggak tahu menang atau kalah nanti kalau banding. Kalah ya tetep terus,” kata Jokowi.

Jokowi juga menjawab alasan pemerintah “ngotot” melarang ekspor bahan mentah, termasuk bauksit. Ia menilai Indonesia tidak mau mendapatkan nilai tambah dari pengelolaan bahan mentah ke barang setengah jadi dan barang jadi.

Eks Wali Kota Solo itu menyayangkan pemerintah lebih suka ekspor bahan mentah daripada ekspor bahan jadi seperti panel surya yang mendapat manfaat mencapai 194 kali.

“Kenapa berpuluh-puluh tahun tidak kita lakukan? Apa yang salah dari kita? Kita terlalu nyaman dengan ekspor mentahan. Karena memang paling cepat dapat duitnya dan tidak pusing pikirannya. Udah gali kirim, gali kirim. Nikel juga sama. Gali kirim, gali kirim. Gak mau mikir kita. Memang mengindustrikan itu pusing kita memang, tapi nilai tambah tadi,” kata Jokowi.

Jokowi bercerita, Indonesia adalah negara peringkat ketiga pengekspor bauksit mentah. Akan tetapi, ekspor bahan setengah jadi seperti alumunium di peringkat 33, sementara ekspor panel surya di peringkat 31.

“Padahal bahannya ada di sini dan kalau kita ini, kita kerjakan panel surya itu, nilai tambahnya sampai 194 kali. Perkaliannya coba nikel sudah 30 kali. Yang ini bisa 194 kali," kata Jokowi.

Hal ini berbeda dengan China. Negeri tirai bambu itu merupakan pengekspor bauksit di peringkat 18, tetapi ekspor panel surya di peringkat pertama. Ia menduga kebijakan pelarangan bauksit sudah akan memicu gugatan baru setelah gugatan nikel.

“Terus barangnya ini dari mana ini? Barang mentahnya dari mana ini? 80 persen lebih dari kita. Hati-hati, nanti bauksit setelah kita setop, ini saya tengak-tengok, oh belum ada yang gugat,: kata dia.

Jokowi menambahkan, “Barangnya sudah jadi, industrinya sudah jadi, ekosistemnya sudah jadi. Jangan mundur. Kalau mundur sudah lah. Kalau mundur, sudah lah jangan berharap kita ini menjadi negara maju.”

Baca juga artikel terkait LARANGAN EKSPOR atau tulisan lainnya dari Andrian Pratama Taher

tirto.id - Ekonomi
Reporter: Andrian Pratama Taher
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Abdul Aziz