tirto.id - Presiden Joko Widodo kembali menegaskan sikapnya untuk melawan pihak yang menggugat penghentian ekspor bahan mentah bauksit. Ia pun siap melawan jika ada pihak yang menggugat putusan tersebut dan memenangkan sidang di WTO.
Saat menghadiri acara Muktamar XVIII Pemuda Muhammadiyah di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (22/2/2023), Jokowi kembali menyinggung bagaimana manfaat penghentian ekspor bahan mentah dan hilirisasi.
Ia menceritakan kembali bahwa larangan ekspor mentah nikel ditambah hilirisasi membuat Indonesia mendapatkan keuntungan berkali-kali lipat, yakni dari Rp17 triliun menjadi Rp450 triliun. Ia mengakui kebijakan tersebut digugat Uni Eropa ke WTO dan kalah. Ia menegaskan pemerintah akan melawan putusan WTO.
“Tahun kemarin kita kalah. Digugat Uni Eropa kita kalah, tapi saya sampaikan pada menteri jangan juga berhenti. Lawan sehingga kita banding,” kata Jokowi.
“Kita banding, enggak tahu nanti banding kalah lagi, tapi kalau kita belok sekali lagi jangan harap negara ini jadi negara maju," lanjut Jokowi.
Jokowi kemudian menegaskan bahwa pemerintah akan menghentikan ekspor bauksit di pertengahan 2023. Ia pun mengaku sudah memperkirakan bahwa akan ada pihak yang menentang keputusan pemerintah. Ia memastikan pemerintah akan melawan seperti kasus nikel di WTO.
“Setop bauksit nanti digugat lagi kita, pasti akan ada yang gugat lagi. (lawan) ya kita lawan lagi. Kalah ya tetep maju terus. Jangan kalah,” kata Jokowi.
Mantan Wali Kota Solo itu menegaskan bahwa aksi larangan ekspor adalah upaya Indonesia untuk mendapatkan benefit lebih. Ia menegaskan pemerintah tidak menolak kehadiran asing, tetapi menolak untuk ekspor bahan mentah.
"Saya sampaikan waktu bertemu dengan Uni Eropa. Indonesia ini tidak menutup diri, kita terbuka, tapi jangan paksa kami untuk mengekspor bahan mentah. Ndak. Sudah ndak mau kita," kata Jokowi.
“Kurang apa kita? Kamu boleh bekerja sama dengan perusahaan di Indonesia, kamu boleh bekerja sama dengan BUMN Indonesia, kamu juga boleh mendirikan sendiri di Indonesia, juga tidak apa-apa, tetapi industrimu, pabrikmu itu ada di Indonesia bukan ada di Eropa," tegas Jokowi.
Ia juga menjawab soal hilirisasi menguntungkan pihak asing. Ia menjelaskan Indonesia bisa mendapat keuntungan karena adanya penyerapan tenaga kerja akibat bonus demografi. Kedua, Indonesia bisa mendapatkan pendapatan pajak perusahaan, karyawan, royalti, penerimaan negara bukan pajak, bea ekspor dan royalti ketika memiliki perusahaan asing seperti Freeport. Pendapatan itu dikembalikan ke daerah dalam bentuk dana transfer daerah, dana desa, bansos dan lainnya.
“Kalau ekosistem besar ini kita dapatkan dan sudah bertelur mereka, telurnya tinggal kita minta, kita ambil. Inilah konsep besarnya. Jangan sampai ada yang berpendapat kan dapat perusahaan besar. Kita pun juga mendapatkan itu dari yang tadi saya sampaikan," kata Jokowi.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Abdul Aziz
