Peluang Atalia Maju Pilkada Bandung & Potensi Dinasti Politik RK

tirto.id - Atalia Praratya Kamil disebut punya peluang besar maju dalam pemilihan kepala daerah serentak Kota Bandung pada 2024. Nama istri Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil atau RK ini mencuat setelah Indonesian Politics Research & Consulting (IPRC) mempublikasikan hasil surveinya akhir 2022.

Berdasarkan data IPRC tersebut, elektabilitas Atalia menempati posisi kedua tertinggi, jauh unggul dari sejumlah nama lain. Perempuan kelahiran 20 November 1973 ini hanya kalah dari Wali Kota Bandung, Yana Mulyana.

Survei IPRC bertajuk “Pertarungan Calon Wali Kota Bandung 2024” ini menempatkan nama Wali Kota Bandung, Yana Mulyana di peringkat pertama, yaitu 28,5%, disusul Atalia Praratya Kamil (25,6%). Sementara nama populer seperti Nurul Arifin hanya 3,8%, Raffi Ahmad (3,8%), M. Farhan (3,5%), dan Budi Dalton (2,6%). Sedangkan 21,4% persen warga belum menentukan pilihannya.

IPRC melakukan survei di 30 kecamatan di Kota Bandung dengan responden sebanyak 800 orang dengan metode penarikan sampel melalui multistage random sampling. Survei ini memiliki margin of error rata-rata sebesar ± 3,5% pada tingkat kepercayaan 95%.

Berdasar demografi responden, Atalia Praratya menang pada pemilih atau responden perempuan dan Yana Mulyana pada responden atau pemilih laki-laki.

“Pemilih Atalia Praratya didominasi kelompok umur 17-40 tahun dan Yana Mulyana pada kelompok umur 41-70 tahun,” demikian kesimpulan suvei IPRC yang diterima kontributir Tirto, di Bandung, Jawa Barat.

Perempuan pencipta Senam Sekoci (SeKoper Cinta) itu sempat menanggapi hasil survei IPRC tersebut. “Saya masih belum memutuskan,” kata Atalia seperti dilansir Antara.

Meski demikian, Atalia mengaku bahwa sang suami, Ridwan Kamil alias RK, sudah memberikan 'restu' jika kelak ia turut terjun ke dunia politik.

Efek Ridwan Kamil?

Pengamat politik dari Universitas Jenderal Achmad Yani, Arlan Siddha menilai, situasi politik kini masih sangat cair. Meski Atalia mengaku belum memutuskan, tapi tidak menutup peluang tetap turut serta dalam Pilwakot Bandung 2024.

Sementara terkait elektabilitas Atalia yang unggul dari nama-nama populer, lanjut Arlan, harus diakui bahwa hal itu efek dari sosok Ridwan Kamil, yang juga merupakan Wali Kota Bandung ke-15 (2013-2018). Keuntungan demikian sangat mungkin dimanfaatkan sebagai modalitas politik untuk maju di Pilwakot Bandung.

“Ada domino efek dari RK itu bisa kita iya-kan, karena bagaimanapun sebagai istri gubernur akan membantu elektabilitasnya," kata Arlan kepada kontributor Tirto, Senin (20/2/2023).

Hal senada diungkapkan dosen Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Parahyangan, Pius Sugeng. Ia menilai, keluarga petahana kerap memiliki modalitas politik yang lebih mapan dibandingkan kandidat lain.

“Ketika seseorang mempunyai kesempatan politik, maka seringkali yang harus dilihat adalah dari mana kesempatan itu diperoleh? Untuk konteks yang sekarang, Bu Atalia, memang suka tidak suka, kita bisa menilai bahwa ada opportunity dari Bu Atalia ketika mendampingi gubernur, istri dari petahana. Ada sisi keuntungan itu, sama seperti kasus Gibran (Wali Kota Solo), dia anak presiden. Itu juga menjadi variabel untuk menilai,” kata dia.

Lebih lanjut, Arlan mengatakan, jika Atalia Praratya maju sebagai kandidat calon Pilwakot Bandung dan kemudian menang, maka kondisi itu akan memperkuat posisi politik Ridwan Kamil di Jawa Barat.

Di sisi lain, saat ini RK memiliki posisi strategis di Partai Golkar sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Penggalangan Pemilih dan Co-Chair Badan Pemenangan Pemilu. Hal ini disebut akan membuat posisi RK di Jawa Barat semakin kuat. Jika ia tidak bisa maju pilpres, maka besar kemungkinan maju pilgub.

Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, Ace Hasan Syadzily mengakui jika masuknya RK ke Golkar menjadi amunisi tambahan bagi partai beringin untuk memenangkan pemilu di Jawa Barat. Ace juga memastikan jika Ridwan Kamil tidak akan mempengaruhi kontestasi capres internal karena Golkar satu suara dukung Airlangga Hartarto.

Arlan menilai, keputusan Ridwan Kamil bergabung ke Golkar, tentu ia telah menghitung kondisi tersebut. Ia sebut RK tidak akan maju di Pilpres 2024 karena Golkar menjagokan Airlangga, tapi ia mempersiapkan amunisi lebih jauh dan menjadikan 2024 hanya sebagai pra-kondisi.

Menurut Arlan, RK akan kembali berebut kursi Gubernur Jawa Barat untuk periode kedua, lalu Atalia Praratya jadi kandidat di Pilwalkot Bandung. Jika keduanya menang, kata dia, maka kondisi ini bisa jadi prakondisi untuk pemilu berikutnya.

“Jika kita boleh berandai-andai, memang akan mengokohkan cengkraman politik, apalagi kalau didorong dari partai yang sama. Kita berbicara ke depan, saya kira bisa menguntungkan mereka di 2029. Walau, ya, kondisinya masih cair,” kata Arlan.

Berpotensi Melahirkan Dinasti Politik Baru?

Berkaca pada Pilkada 2020, politik dinasti atau kandidat yang memiliki pertalian darah atau perkawinan dengan politisi yang sudah mapan menunjukkan adanya peningkatan. Tercatat ada 158 kandidat yang teridentifikasi jadi bagian politik dinasti dan 67 di antaranya berpotensi menang berdasarkan hasil sistem informasi rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (Sirekap KPU).

Data banyaknya jumlah politik dinasti di Pilkada 2020 itu berdasarkan riset yang dilakukan oleh Yoes C. Kenawas, kandidat doktor ilmu politik dari Universitas Northwestern, Amerika Serikat. Jika dibandingkan Pilkada 2015 dengan total 269 daerah penyelenggara pilkada, hanya ada 52 kandidat politik dinasti. Sementara Pilkada 2020 yang diselenggarakan di 270 daerah memiliki jumlah kandidat politik dinasti yang jumlahnya tiga kali lipat dari 2015.

“Berdasarkan hitungan saya, ada 158 politisi dinasti yang ikut terlibat dalam gelaran Pilkada 2020,” kata Yoes dalam webinar ‘Dinasti Politik Jokowi & Pandemi COVID-19’ yang diselenggarakan Tirto dan Kurawal Foundation saat itu (16/12/2020).

Potensi politik dinasti kerap membayangi di tiap-tiap pemilihan umum. Ketika Atalia Praratya maju di Pilwalkot Bandung dan Ridwan Kamil kembali berkontestasi di Pilgub Jawa Barat, bukan tak mungkin dinasti politik itu akan terbangun ketika keduanya memenangi kontestasi.

“Di sinilah kenegarawanan seseorang itu kemudian diuji. Parameternya, dalam tanda petik, adalah isu kepantasan. Kepantasannya seperti apa, ketika katakanlah, dua-duanya maju pilkada, sebaiknya, kalau saya mau mengatakan tegas, tidak (pantas),” kata Pius.

Pius menambahkan, “Meskipun semua punya peluang, tapi etika politik, nilai kepantasan, harus dimasukkan sebagai variabel yang mesti dipertimbangankan oleh para politisi.”

Aktor-aktor politik yang tengah memegang kekuasaan selalu diuji untuk menjauhi politik dinasti. Politik dinasti dinilai mendekatkan kekuasaan pada politik yang korup. Pembatasan kekuasaan dipandang sebagai upaya menampik watak politik yang demikian. Menukil istilah lama, Pius Sugeng mengingatkan, power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely.

“Kekuasaan itu cenderung korup, (pembatasan kekuasaan) untuk mencegah, itu saja,” lanjut Pius.

Aktor politik selayaknya memiliki orientasi kepentingan dan kesejahteraan publik, diharapkan tidak hanya mengutamakan kepentingan serta kepuasan perorangan atau suatu golongan semata, tidak bercita-cita sekadar memperkuat dan memanjangkan kekuasaan.

“Insan politik harus semakin dewasa dalam arti yang dipikirkan itu bukan semata-mata kepentingan sendiri, atau dalam bahasa lain jangan ephitumia, hanya memikirkan perut, di bawah perut. Harus demi kepentingan warga negara, itu orientasi demokrasi dan kesejahteraan,” tandas Pius.