tirto.id - Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 56 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, Dan Staf Khusus Wakil Presiden.
Revisi beleid ini memungkinkan Wakil Presiden memiliki 10 staf khusus (stafsus) dari yang sebelumnya hanya 8 orang.
"Staf Khusus Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari paling banyak 10 (sepuluh) Staf Khusus Wakil Presiden," bunyi perubahan pasal 36 ayat 2 Perpres Nomor 56 tahun 2020, yang diterima oleh redaksi Tirto, Rabu (15/4/2020).
Dalam Perpres yang ditandatangani 6 April 2020, staf khusus wakil presiden bertanggung jawab kepada Wapres, sekaligus secara secara administratif kepada Sekretaris Kabinet.
Selain itu, para stafsus wapres memiliki dua asisten, termasuk asisten pribadi wapres adalah asisten dari stafsus wapres.
Sekretaris pribadi wapres dibantu lima pembantu asisten. Sekretaris pribadi Wapres dapat menerima arahan langsung dari Wapres.
Kemudian dalam pasal 45A, jabatan asisten setara eselon 2A, sementara pembantu asisten setara eselon 3A.
Para pembantu asisten diberhentikan oleh Sekretaris kabinet.
"Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas, tata cara pengangkatan dan pemberhentian, dan tata kerja serta pembiayaan pelaksanaan tugas asisten dan pembantu asisten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Pasal 45A, Pasal 458, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 478, dan Pasal 47C diatur oleh Sekretaris Kabinet dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan," mengutip Pasal 48 dalam Perpres tersebut.
Pada November 2019, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengangkat delapan staf khusus. Mereka adalah:
1. Masduki Baidlowi sebagai Staf Khusus bidang Komunikasi dan Informasi
2. Mohamad Nasir sebagai Staf Khusus bidang Reformasi Birokrasi
3. Satya Arinanto sebagai Staf Khusus Wapres bidang Hukum
4. Sukriansyah S. Latief sebagai Staf Khusus bidang Infrastruktur dan Investasi
5. Lukmanul Hakim sebagai Staf Khusus bidang Ekonomi dan Keuangan
6. Muhammad Imam Aziz sebagai Staf Khusus bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Otonomi Daerah
7. Robikin Emhas sebagai Staf Khusus bidang Politik dan Hubungan Antar-Lembaga
8. Masykuri Abdillah sebagai Staf Khusus bidang Umum
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Hendra Friana