tirto.id - Presiden Joko Widodo belum mengambil keputusan soal rencana Upacara Kemerdekaan 17 Agustus 2024 di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur. Jokowi mengatakan hal itu merupakan usulan sejumlah menteri di kabinetnya.
"Kita lihat nanti seperti apa. Kalau memang istana dan beberapa kementerian sudah jadi atau fasilitas lain lain bisa saja. Tapi nantilah kita putuskan setelah keliatan progresnya," kata Jokowi sebagaimana disiarkan akun YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (15/3/2022).
Jokowi berencana menempati Kawasan Inti Pusat Pemerintah (KIPP) di IKN Nusantara sebelum 16 Agustus 2024. Akan tetapi, ia tidak menargetkan upacara peringatan hari ulang tahun (HUT) Republik Indonesia di sana.
Dalam kesempatan yang sama, Jokowi menyampaikan sejumlah hal terkait IKN Nusantara. Pertama, Jokowi mengatakan pemilihan Titik Nol IKN Nusantara beradasarkan penghitungan geospasial oleh Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Sementara lokasi Istana Negara berada di titik tertinggi.
"Di sini titik istananya, tempat yang tertinggi dari permukaan laut kira-kira 80 meter, paling tinggi di sini sehingga bisa melihat seluruh penjuru kanan-kiri," kata Jokowi.
Menurut Jokowi, pemindahan ibu kota negara sudah direncanakan sejumlah presiden RI sebelumnya. Ia menceritakan upaya Soekarno memindahkan ibu kota pada 1957, upaya Soeharto memindahkan IKN ke Jawa Barat, hingga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Di 2014 saya perintahkan saat itu kepada Menteri Bappenas untuk membuka dan melakukan kajian lagi sehingga dari banyak lokasi diciutkan menjadi tiga, kemudian diputuskan di Kalimantan timur di penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara karena memang ini titik paling tengah kalau kita ambil dari barat timur Utara Selatan," kata Jokowi.
Faktor lain pemindahan IKN ke Kalimantan adalah ketersediaan lahan. Ia menyebut lahan di Kalimantan sangat luas sehingga bisa menjadi ibu kota baru.
"Tetapi yang paling penting adalah perpindahan ini untuk pemerataan, untuk keadilan karena kita memiliki 17 ribu pulau yang 56 persennya ada di Jawa, 156 juga populasi indonesia ada di pulau Jawa padahal kita punya 17 ribu pulau," kata Jokowi.
Jokowi menegaskan pemindahan IKN dari Jakarta ke Nusantara dilakukan untuk pemerataan ekonomi. Ia ingin pertumbuhan ekonomi tidak terpusat di Pulau Jawa, khususnya di Jakarta.
"PDB ekonomi 58 persen ada di Jawa. Saat ini magnetnya ada di DKI Jakarta. 56 persen populasi ada di Jawa sehingga terjadi ketimpangan ekonomi, ketimpangan infrastruktur," kata dia.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Gilang Ramadhan
