tirto.id - Presiden Joko Widodo menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini merupakan lembaga bagus dengan sistem baik. Namun, ia tetap mendorong ada evaluasi lembaga agar ada perbaikan bila ditemukan kekurangan.
Hal tersebut disampaikan Jokowi usai peninjauan Pasar Brahrang, Binjai, Sumatera Utara pada Jumat (25/8/2023). Pernyataan Jokowi ini merespons pertanyaan media tentang isu pembubaran KPK. Isu ini ramai saat Jokowi sedang di luar negeri melakukan kunjungan kerja ke sejumlah negara di Benua Afrika.
“Lembaganya, kan, bagus. Sistemnya sudah bagus. tiap bulan juga ada OTT,” kata Jokowi.
Akan tetapi, Jokowi tetap sepakat bahwa setiap lembaga perlu dievaluasi. Ia menilai lembaga penegak hukum seperti KPK juga punya kekurangan sehingga perlu diperbaiki.
“Ya mesti ada yang perlu dievaluasi, diperbaiki, saya kira semua lembaga ada kurangnya. Saya kira itu yang harus diperbaiki, dievaluasi,” kata Jokowi.
Isu pembubaran KPK ini bermula dari cerita Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri yang pernah mengusulkan agar lembaga antorasuah tersebut dibubarkan saja.
Dalam acara Sosialisasi Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Pada Satuan Pendidikan Pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka di The Tribrata Darmawangsa, Senin (21/8/2023), Megawati menyoroti soal kondisi rakyat yang masih miskin, sementara ada pihak yang melakukan korupsi.
Saat itu, Megawati juga menyebut para penegak hukum tidak mau menjalankan hukum yang sudah dibuat di eranya saat menjadi presiden. Lembaga yang dimaksud Megawati adalah KPK.
Megawati lantas menyinggung soal keberadaan sekitar 300 ribu kredit macet. Setelah resmi membentuk KPK pada 2002, Megawati malah dikritik karena persoalan kredit macet tersebut.
“Saya sampai kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi, udah deh bubarin aja KPK itu pak. Menurut saya enggak efektif. Ibu nih kalau ngomong ces pleng, lho aku sing nggaweke kok (lho saya yang bikin kok)," kata Megawati.
Pernyataan Megawati lantas menimbulkan kritik publik dalam komitmen pemberantasan korupsi. PDIP lantas mengklarifikasi pernyataan Megawati tersebut. Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto malah menyebut pernyataan Megawati dipelintir media.
“Itu dipelintir. Maksud Bu Mega, beliau yang mendirikan KPK, (tapi korupsi) masih jadi persoalan pokok,” kata Hasto menjawab pertanyaan wartawan di Yogyakarta dalam keterangan tertulis yang dikirim ke media.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Abdul Aziz
