Jepang Temui Mendag RI untuk Bahas Pesiapan G20

tirto.id - Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Industri (METI) Jepang Hiroshige Seko mengunjungi Kantor Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita siang ini untuk membahas persiapan G20 pada 28-29 Juni 2019 di Osaka Jepang.

"Ini cukup panjang pembahasnnya karena detail. Satu persiapan dalam rangka materi yang akan dibahas dalam G20 ministry meeting di Tsukuba Jepang tangal delapan sampai sembilan Juni," kata Enggartiasto di kantor Kementerian Perdagangan, Rabu (29/5/2019).

Ia menjelaskan, dalam pembahasan nantinya pemerintah Jepang dan Indonesia akan menyepakati beberapa hal. Enggar menjelaskan, Jepang menginginkan adanya free flow with trust, yaitu membahas mengenai keterbukaan informasi yang bisa diakses oleh Jepang ke Indonesia maupun sebaliknya.

"Hal yang Jepang usulkan itu mengenai data free flow with trust. Indonesia dapat terima permintaan itu dengan beberapa catatan dan itu sudah disampaikan. Jepang sudah terima dan sudah dibahas. Data strategis harus tetap di kita secara rinci kami sudah sampaikan dari hasil konsultasi kita dengan Kominfo," jelas dia.

Keterbukaan informasi yang akan dibuka kepada pihak Jepang yaitu terkait sikap mengenai proteksionesme yang terjadi di dunia saat ini yang meningkat. Keterbukaan ini yang kemudian dibahas oleh Jepang.

Enggar mengatakan, pihak Jepang juga sudah melakukan pembahasan ini juga dengan negara lain dengan tujuan untuk beberapa negara saling memperluas pasar.

"Proteksionisme di dunia kita menyatakan ada multilateral trading system yang sudah menjadi ancaman atau kita tetap bertahan multilateral trading system itu adalah sesuatu yang kita pegang bersama," papar dia.

Jika sebuah negara terlalu tertutup pada negara lain mengenai skema dagang. Maka perjanjian dagang yang saat ini sudah mengalir akan terganggu. Enggar mengatakan, terlebih tak hanya satu negara, saat ini sudah mulai beberapa negara yang melakukan proteksionsme.

"Kemduain sekarang kecenderungan seluruh dunia ada proteksionisme ini yang harus kita atasi, kita harus menyuarakan suara yang sama jangan ada proteksionisme yang berlebihan. Kalau itu terjadi maka liberalisasi perdagangan yang kita sepakati tidak akan berjalan," jelas dia.