Jawaban Menkes atas Protes FKUI soal Arah Pendidikan Dokter

tirto.id - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyatakan transformasi sektor kesehatan yang dijalankan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) saat ini berbasis kepentingan masyarakat.

Ia menyebut kondisi ini membuat kepentingan stakeholder kesehatan lainnya seperti organisasi profesi bahkan kementerian jadi kurang diprioritaskan.

Hal ini disampaikan Menkes Budi demi menanggapi protes lebih dari 70 Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) dalam acara diskusi publik di Jakarta Pusat, Sabtu (17/5/2025).

Sebelumnya, pada Jumat (16/5/2025), lebih dari 70 Guru Besar FKUI melayangkan protes dan kritik terhadap arah kebijakan kesehatan dan pendidikan dokter di Indonesia. Ketua Dewan Guru Besar FKUI, Prof. Siti Setiati, menyatakan keprihatinannya melihat kebijakan pemerintah terkait kesehatan dirasa jauh dari semangat kolaboratif dan berpotensi menurunkan kualitas pendidikan dokter dan dokter spesialis.

Menjawab kritik tersebut, Menkes Budi menyebut ada pergeseran prioritas."Kesehatan ini stakeholdernya banyak, ada masyarakat, RS, ada pabrik obat, ada organisasi profesi, kementerian dan banyak. Tapi stakeholder yang paling besar yang menerima layanan kesehatan ini 280 juta rakyat ini," ucap Menkes Budi.

Pergeseran prioritas yang tengah dijalankan Kemenkes dinilai akan membuat beberapa pihak salah paham dan merasa tidak nyaman. Namun, ia menegaskan bahwa semua yang tengah dijalankan ini agar transformasi kebijakan kesehatan lebih berbasis kepentingnan masyarakat.

"Kita akan kurang memprioritaskan kepentingan kementerian, kepentingan misalnya profesi menteri pekerjaannya seperti apa, kepentingan menteri ini alumni dari mana," sambung Budi.

Menkes mengeklaim Kementerian Kesehatan terus membuka jalur komunikasi jika ada pihak-pihak yang merasa tidak nyaman dengan arah transformasi kesehatan.

"Sekarang kan bergeser, kita geser utamakan masyarakat, pasti akan menjadi ketidaknyamanan. ‘Loh saya dulu bisa begini, sekarang enggak,’ ya karena begreser kepentingannya lebih ke masyarakat," ucap Menkes.

Budi sekaligus berterima kasih atas pandangan dari para Guru Besar FKUI. Menurutnya, sudah banyak kebijakan-kebijakan kesehatan di Indonesia melibatkan para stakeholder dari FKUI.

Meskipun begitu, Menkes memahami belum semua stakeholder di FKUI dilibatkan dalam pembentukan kebijakan kesehatan.

"Kebijakan-kebijakan yang kita bikin sekarang ini melibatkan banyak khususnya guru besar dari FKUI, karena mereka adalah orang-orang yang baik. Apakah semuanya [terlibat]? Mungkin belum, tapi banyak guru besar FKUI yang memberikan masukan," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, puluhan Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) mengkritik kebijakan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Setidaknya ada 6 keprihatinan yang diungkapkan Guru Besar FKUI mulai dari sikap pemerintah yang ingin menyederhanakan pendidikan dokter dan dokter spesialis; pendidikan dokter di luar sistem universitas; pemisahan fungsi akademik dan rumah sakit pendidikan; kualitas tenaga medis; kebijakan pembentukan dan mutasi staf RS; serta independensi kolegium kedokteran.