tirto.id - Vaksin digadang-gadang menjadi peluru perak yang akan menghentikan pandemi COVID-19. Atas dasar keyakinan tersebut, berbagai negara memilih menggratiskan vaksinasi untuk warga.
Salah satunya adalah negara tetangga Indonesia, Singapura. Dilaporkan Straits Times, kelompok pertama yang akan mendapat vaksin gratis adalah tenaga kesehatan, warga lanjut usia, dan warga rentan lain. Perdana Menteri Lee Hsien Loong bilang dirinya sendiri dan para anggota kabinet juga termasuk yang pertama divaksin dalam rangka “menunjukkan kepada Anda... bahwa vaksin itu aman.”
Diproyeksikan seluruh warga Singapura akan mendapat vaksin pada akhir tahun depan.
Langkah menggratiskan vaksin, selain untuk kepentingan kesehatan masyarakat, juga dalam rangka menyokong pemulihan ekonomi Singapura yang mengalami kontraksi hingga 5,8 persen pada kuartal III tahun ini. “Setelah vaksin tersedia, kita bisa melihat cahaya di akhir terowongan ini,” ujar Lee, Senin (14/12/2020).
Singapura telah menganggarkan lebih dari 1 miliar dolar AS (sekitar Rp10,6 triliun) untuk membeli vaksin Pfizer-BioNTech, Moderna Inc, dan Sinovac. Vaksin yang pertama disebutkan direncanakan datang bulan ini.
Negara tetangga lain, Filipina, pun berencana menggratiskan vaksin. Hal ini dinyatakan Presiden Rodrigo Duterte pada Oktober lalu.
“Saya punya uang untuk membeli vaksin, tetapi saya akan mencari lebih banyak uang lagi karena, Anda tahu, saat ini ada 113 juta warga Filipina... Bagi saya, idealnya mereka harus mendapat vaksin tanpa terkecuali,” kata Duterte, mengutip Rappler. Sikap Duterte berubah karena dia sebelumnya bilang pemerintah tidak akan membantu kelompok kaya karena mereka mampu membeli vaksin sendiri.
Negara dengan populasi yang jauh lebih besar daripada Indonesia, India, juga berencana memberikan vaksin COVID-19 gratis bagi warganya. Dilansir dari Times of India, Menteri Peternakan dan UMKM India Pratap Sarangi mengatakan vaksin gratis adalah komitmen Perdana Menteri India Narendra Modi sejak awal pandemi.
“Perdana Menteri telah menyampaikan dengan jelas sejak awal bahwa vaksin akan disediakan tanpa biaya bagi semua orang. Alokasi dananya telah disiapkan,” kata Pratap, Oktober lalu. Ditargetkan masing-masing titik vaksinasi yang disebar di seluruh negara mampu menyuntik 100-200 orang per hari.
Sebuah artikel yang tayang di BBC menjabarkan apa saja kesulitan yang bakal dihadapi India untuk memvaksin gratis lebih dari 1 miliar orang meski mereka punya rekam jejak imunisasi besar-besaran selama bertahun-tahun.
Brasil, yang dipimpin presiden kontroversial Jair Bolsonaro, pun bakal melakukan kebijakan serupa. Melalui akun Twitter @jairbolsonaro, 7 Desember, ia mengatakan pemerintah bakal menawarkan vaksin “untuk semua, gratis, dan tidak wajib.” Kementerian Perekonomian Brazil pun telah menyiapkan sumber dananya.
Selain negara-negara yang telah disebut, vaksin gratis untuk semua orang juga disediakan oleh pemerintah Jepang, Perancis, Belgia, Kanada, bahkan Arab Saudi.
Pentingnya Vaksin Gratis
Seorang pakar kesehatan menjelaskan apa pentingnya vaksin gratis bagi seluruh masyarakat. Vaksin gratis dapat mempercepat kekebalan komunitas--setidaknya 70 persen populasi divaksinasi--atau herd immunity. Ketika mayoritas kebal, maka virus akan sulit menemukan inang untuk menumpang hidup dan berkembang.
Maka ketika pemerintah Indonesia awalnya merencanakan tak membebaskan biaya vaksin bagi semua masyarakat, kritik bermunculan. Awalnya sebanyak 107 juta penduduk diproyeksikan akan divaksinasi, tetapi hanya 30 persen yang akan mendapatkannya secara cuma-cuma.
Ketua Terpilih Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat (IAKMI) Dedi Supratman mengatakan jika program vaksinasi dibedakan antara gratis dan mandiri, maka bakal muncul masalah klasik: soal pendataan.
“Itu acuannya apa nanti? Mau acu ke data? Data kita berantakan. BPJS saja misalnya, miskin dan enggak miskin kan sering enggak tepat sasaran,” kata Dedi kepada reporter Tirto, Selasa (15/12/2020). “Jika swasta mau berpartisipasi mendukung vaksinasi secara berbayar, tentu dipersilakan, tapi opsi gratis untuk seluruh rakyat tetap harus diberikan.”
Ketua Umum Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia (MHKI) Mahesa Pranadipa menjelaskan, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi, ada dua jenis imunisasi: imunisasi program dan imunisasi pilihan. Imunisasi program dibagi menjadi imunisasi rutin, imunisasi tambahan, dan imunisasi khusus. Pasal 9 beleid itu menjelaskan, imunisasi khusus dilaksanakan untuk melindungi masyarakat terhadap penyakit tertentu pada situasi tertentu. Salah satu yang dimaksud “situasi tertentu” adalah kondisi kejadian luar biasa/wabah. COVID-19 masuk kategori ini.
Namun, beleid itu tidak mengatur mengenai asal pembiayaan vaksinasi. Oleh karena itu Mahesa berpandangan pemerintah harus kembali kepada konstitusi yang menyatakan negara hadir untuk melindungi segenap bangsa. “Kalau melindungi segenap, artinya seluruh rakyat dianggap sama. Saat ini Presiden, kan, belum mencabut status kedaruratan. Artinya dalam status darurat kepentingannya adalah kepentingan seluruh rakyat,” kata dia kepada reporter Tirto, Selasa.
Setelah kritik-kritik seperti ini bermunculan, Presiden Joko Widodo akhirnya memutuskan “vaksin COVID-19 untuk masyarakat gratis.” Jokowi mengatakan ini dalam keterangan pers dari Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (16/12/2020). “Sekali lagi, gratis, tidak dikenakan biaya sama sekali.”
Demi merealisasikan kebijakan tersebut, Jokowi memerintahkan seluruh pembantunya untuk merealokasi anggaran untuk tahun depan, “sehingga tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak mendapatkan vaksin.”
Penulis: Mohammad Bernie
Editor: Rio Apinino
