tirto.id - Presiden Joko Widodo berjanji untuk menindaklanjuti keluhan sejumlah sopir truk saat meninjau proses vaksinasi COVID-19 di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (10/6/2021).
Jokowi bahkan langsung menghubungi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta dibereskannya aksi pungutan liar (pungli) dan aksi premanisme yang menyerang para sopir truk.
Kejadian tersebut diawali saat Jokowi menggelar tatap muka dengan para sopir truk di dermaga Jakarta Internasional Container Terminal (JICT). Jokowi mengklaim dirinya melihat keluhan seorang sopir truk kontainer di media sosial terkait masih banyak pungli dan aksi kriminal yang dialami para sopir.
"Driver mestinya merasa nyaman semuanya. Jangan sampai ada yang mengeluh karena banyaknya pungutan. Itu yang mau saya kejar," ungkap Jokowi.
Sebagai catatan, sebuah cuitan berisi video curhat seorang sopir kontainer sempat viral di Twitter. Dalam video yang diunggah ulang oleh akun @ferry_kdg di Twitter itu, sopir minta perhatian ke Jokowi untuk menertibkan tiga depo yaitu Fortune, Dwipa dan New Priok Container Terminal One (NCPT 1).
"Andai saja statusku dibaca oleh Pak Presiden, saya tidak minta apa-apa tidak minta uang, tidak minta mobil, tidak minta kekayaan ke Pak Presiden. Cuma satu tolong bubarkan Depo Fortune, NPCT 1, sama Depo Dwipa," demikian rintihan sopir dalam video tersebut.
Tak jauh berbeda, seorang sopir kontainer, Agung Kurniawan juga menyampaikan keluh kesahnya selama menjadi sopir kontainer kepada Jokowi. Pria kelahiran Ngawi, 38 tahun silam ini menjelaskan bahwa para sopir kontainer kerap menjadi sasaran tindak premanisme.
"Begitu keadaan macet, itu di depannya ada yang dinaiki mobilnya, naik ke atas mobil bawa celurit atau nodong begitu, itu enggak ada yang berani menolong, Pak. Padahal itu depan, belakang, samping, kanan itu kan kendaraan semua, dan itu orang semua, dan itu sangat memprihatinkan," ujar Agung.
"Karena dia takut, kalau posisinya nanti dia membantu, preman-preman itu akan menyerang balik ke dirinya. Maka dia lebih memilih tutup kaca. Dan itu memprihatinkan sekali begitu, Pak," lanjutnya.
Hal lain diungkapkan oleh sopir lain Abdul Hakim, yang menyebut bahwa kemacetan merupakan penyebab para preman bisa leluasa menjalankan aksinya. Selain itu, Hakim juga mengakui ada pungli di sejumlah depo kontainer demi mempercepat dwelling time.
"(Mereka) itu meminta imbalan lah, kalau enggak dikasih kadang diperlambat. Itu memang benar-benar, seperti Fortune, Dwipa, hampir semua depo rata-rata. Itu Pak. Yang sekarang itu yang saya perhatikan itu yang agak-agak bersih cuma namanya Depo Seacon dan Depo Puninar, agak bersih sedikit. Lainnya hampir rata-rata ada pungli, Pak," beber pria berusia 43 tahun tersebut.
Abdul mengaku besaran uang pungli beragam, mulai dari Rp5 ribu hingga Rp20 ribu.
"Itu, kalau enggak dikasih, ya masih dikerjakan cuma diperlambat. Alasannya, 'Yang sana dulu, yang ada duitnya' katakan saya begitu, tapi kalau mereka itu enggak mau ngomong, Pak. Jadi begitu kira-kira, Pak pungli di dalam depo itu, Pak," ungkap Abdul.
Mendengar keluhan tersebut, Jokowi langsung menelpon Kapolri Jenderal Listyo Sigit. Ia lantas menyampaikan keluhan kepada Kapolri untuk menindaklanjuti keluhan berupa pungli dan premanisme.
"Enggak, ini saya di Tanjung Priok, banyak keluhan dari para driver kontainer yang berkaitan dengan pungutan liar di Fortune, di NPCT 1, kemudian di Depo Dwipa. Pertama itu," jelas Presiden.
"Siap," jawab Kapolri.
"Yang kedua, juga kalau pas macet itu banyak driver yang dipalak preman-preman. Keluhan-keluhan ini tolong bisa diselesaikan. Itu saja Kapolri," ujar Presiden,
"Siap Bapak," jawab Kapolri.
Mantan Walikota Solo ini lantas mengatakan bahwa ia sudah menangkap situasi yang ada dan apa yang diinginkan oleh para sopir kontainer. Ia pun berjanji akan terus mengikuti proses ini sehingga keluhan-keluhan yang disampaikan bisa diselesaikan.
"Kalau keluhan-keluhan seperti itu tidak diselesaikan, sudah pendapatannya sedikit, masih kena preman, masih kena pungli, itu yang saya baca di status-status di media sosial. Keluhan-keluhan seperti itu memang harus kita selesaikan dan diperhatikan," pungkas Jokowi.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Bayu Septianto