Masuk tirto.id
tirto.id - Sebanyak 11 kapal Global Sumud Flotilla (GSF) dilaporkan dibajak oleh pasukan Israel di tengah Laut Mediterania pada Rabu (29/4/2026) malam. Kapal-kapal yang tengah menjalankan misi menembus blokade Gaza itu kini tak diketahui keberadaanya.
Departemen komunikasi GSF menyebut militer Israel lebih dulu mengganggu komunikasi kapal, termasuk saluran darurat, sebelum mengambil alih armada dan menculik para aktivis sipil di dalamnya. “Ini adalah pembajakan. Ini adalah penyanderaan manusia secara ilegal di laut lepas,” demikian pernyataan resmi tersebut, dikutip Kamis (30/4/2026).
Sebagai informasi, armada GSF telah memasuki hari ke-18 pelayaran setelah lepas sauh di Dermaga Moll de la Fusta, Barcelona, pada Minggu (12/4/2026). Sepuluh hari kemudian, armada yang semula berjumlah 39 kapal itu bertambah menjadi 56 setelah 20 kapal lain berangkat dari Pelabuhan Syracuse, Italia, untuk bergabung dalam misi yang sama.
Jumlah armada diperkirakan terus bertambah hingga lebih dari 70 kapal, seiring rencana bergabungnya peserta dari sejumlah negara Eropa di Laut Mediterania. Mereka membawa bantuan kemanusiaan sekaligus berupaya menembus blokade Gaza.
Namun, jauh sebelum mencapai wilayah tujuan, kapal-kapal tersebut tiba-tiba dicegat di perairan internasional—lebih dari 600 mil dari Gaza—, di sekitar wilayah Kreta, Yunani.
GSF menilai tindakan pengadangan itu sebagai eskalasi tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya, sekaligus mencerminkan upaya perluasan kontrol Israel di Laut Mediterania. Bahkan, militer Israel disebut mengancam melakukan tindakan penculikan dan kekerasan terhadap kapal-kapal GSF yang dikepung.
“Mereka mengepung armada sipil secara ilegal di perairan internasional dan mengancam penculikan serta kekerasan,” tulis pernyataan tersebut.
GSF mendesak pemerintah di berbagai negara untuk segera bertindak melindungi armada tersebut dan meminta pertanggungjawaban Israel atas dugaan pelanggaran hukum internasional. Mereka juga menyoroti minimnya respons dari pemerintah dunia. Ketiadaan kecaman maupun tuntutan pembebasan para sandera dinilai sebagai bentuk pembiaran.
“Ketidakresponsifan ini bukan netralitas, melainkan izin dan keterlibatan,” tulis mereka.
Editor: Hendra Friana
