Inggris Membuat Negara Bekas Jajahannya Lebih Maju, Apa Iya?

tirto.id - “Ah, andai saja Indonesia dijajah Inggris lebih lama dan bukan Belanda... pasti akan jadi negara maju.” Ungkapan itu kerap terlontar dari mereka yang kesal terhadap kondisi serba memuakkan di Indonesia hari ini.

Korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) sudah lama menjamur. Belanda adalah aktor terlama kolonialisme di Indonesia dan dianggap paling bertanggung jawab terhadap carut-marut sistem pemerintahan Indonesia modern.

Dasar dari hipotesis tersebut adalah sebuah bentuk miskonsepsi periodisasi sejarah yang mencoba menyejajarkan semangat zaman (zeitgeist) di antara penjajahan Belanda, Inggris, dengan ironi yang terjadi di Indonesia hari ini. Padahal, menyimpulkan sejarah dengan peristiwa yang terjadi di masa ini perlu konteks yang luas dan komprehensif.

Sebagaimana pernah ditafsirkan Kuntowijoyo dalam Pengantar Ilmu Sejarah (2018: 44), zeitgeist justru dikritisi sebagai salah satu “ilusi fakta sejarah”, yang dalam uraian selanjutnya diungkapkan, “sejarah yang objektif itu tidak ada."

Hipotesis demikian justru merupakan salah satu bentuk cacat berpikir (logical fallacy) hasty generalization. Hal itu diakibatkan seseorang membuat kesimpulan umum berdasarkan sampel yang hanya segelintir. Generalisasi berpikir tanpa disertai bukti kontekstual cenderung menyesatkan dan tidak akurat. Memangnya, apakah kolonisasi Inggris selalu mendatangkan kemajuan bagi negara yang pernah dijajahnya?

Negara-Negara Jajahan Belanda dan Inggris

Dibandingkan dengan Belanda, Inggris memiliki koloni yang lebih banyak. Persemakmuran Inggris atau British Commonwealth of Nations yang telah mengakar sejak 1931 sampai hari ini, mencatat ada 56 negara yang terdaftar sebagai persekutuan negara-negara bekas jajahan Inggris. Angka ini belum termasuk negara jajahan yang tidak memutuskan tergabung sebagai anggota persemakmuran, yang jumlahnya lebih kurang 12 negara.

Belanda sempat mendirikan koloni di New Amsterdam (kini Manhattan dan New York) pada 1625 sebelum kemudian diambil alih Inggris. Lalu pada pertengahan abad ke-17, Belanda menyisir Amerika Selatan untuk menganeksasi beberapa wilayah seperti Suriname, Guyana, Venezuela, dan juga Brasil.

Mereka juga melakukan eksodus besar-besaran untuk mengeruk sumber daya di Ghana dan Senegal, Pantai Gading, Afrika Selatan, dan Namibia. Bahkan tak jarang, Belanda terlibat dalam konfrontasi perbudakan dan kerja paksa di negeri jajahannya, termasuk Indonesia.

Di puncak masa jayanya, sekitar abad ke-18 hingga 1950-an, imperium Inggris hampir menguasai sepertiga bangsa di dunia. Dari 203 negara negara yang eksis di muka bumi, 63 di antaranya pernah berada di bawah pemerintahan Inggris Raya. Lalu 20 negara lainnya juga pernah dikuasai Inggris, kendati dalam tempo yang singkat, seperti Indonesia pada 1811-1814, setelah berakhirnya jabatan Stamford Raffles lewat kesepakatan bilateral Anglo-Dutch Treaty dan Jawa secara resmi dikembalikan kepada Belanda.

Tak Semua Bekas Jajahan Inggris Menjadi Negara Maju

Pertama, yang perlu dipahami adalah menganggap kolonialisme sebagai akar kemajuan suatu negara merupakan pemahaman yang sesat dan keliru. Kolonialisme terbukti mendatangkan kapitalisme dan kemiskinan ekstrem. Justru kolonialisme datang mengubah kondisi “alami” dengan terjadinya periode dislokasi sosial dan ekonomi yang parah.

Uraian itu pernah disampaikan oleh Dylan Sullivan lewat penelitian berjudul “Capitalism and extreme poverty” dalam jurnal World Development (Vol. 161, 2023). Penelitian ini menggugat klaim yang menyatakan bahwa sebelum abad ke-19, sekitar 90 persen populasi manusia hidup dalam kemiskinan ekstrem, lantas angka kesejahteraan global meningkat setelah munculnya kapitalisme. Menurutnya, kebangkitan kapitalisme justru menyebabkan kemerosotan kesejahteraan manusia.

Beberapa untaian nostalgia untuk Kerajaan Inggris juga sempat menghiasi lembaran-lembaran buku terkenal macam Empire: How Britain Made the Modern World (2003) karya Niall Ferguson, atau The Last Imperialist (2021) karya Bruce Gilley. Buku-buku ini mengklaim bahwa kolonialisme Inggris mendatangkan kemaslahatan bagi pembangunan di India maupun koloni-koloni lainnya.

Bahkan jajak pendapat yang diinisiasi YouGov menyimpulkan, “banyak orang Inggris berpikir bahwa bekas kerajaan kita adalah sesuatu yang bisa dibanggakan, tetapi kita bukanlah bangsa yang paling mungkin merasa seperti ini.”

Jajak pendapat itu menyatakan bahwa 50 persen responden dari Belanda menganggap bentuk kolonialisme mereka—termasuk di Indonesia dan bekas jajahan di Benua Amerika dan Afrika—adalah sesuatu yang membanggakan. Hanya 6 persen yang menganggap penjajahan sebagai sesuatu yang memalukan. Sementara itu, 32 persen responden lain dari Inggris Raya menyatakan bahwa bekas jajahan mereka dinilai sebagai sumber kebanggaan masa lalu.

Penelitian Robert C. Allen dalam “Poverty and the Labor Market: Today and Yesterday” (2007) menyatakan kemiskinan ekstrem di India meningkat drastis ketika negara ini berada di bawah kekuasaan Inggris. Dari 23 persen pada 1810 menjadi lebih dari 50 persen pada pertengahan abad ke-20. Di samping itu, upah riil menurun berangsur-angsur dibanding era pemerintahan Jalaluddin Akbar Kekaisaran Mughal (1556-1605), dan mencapai titik nadir saat periode kolonial pada abad ke-19.

Argumentasi ini didukung oleh hasil penelitian Dylan Sullivan, bahwa selama periode 1870-1921, kebijakan kolonial Inggris menyebabkan kelaparan berantai yang menjadi penyebab tewasnya ratusan juta manusia, dengan harapan hidup runtuh sebesar 20 persen.

Meski angka kematian pra-kolonial India tidak diketahui secara pasti dan sulit dibandingkan, tetapi data selama periode ini menunjukkan 165 juta kematian disebabkan kolonialisme Inggris hanya dalam kurun 50 tahun. Jumlah ini bahkan melebihi angka kombinasi kematian akibat kelaparan dan krisis konflik di Uni Soviet, Maois China, Korea Utara, Pol Pot Kamboja, dan Mengistu Ethiopia.

Kolonialisme yang dilakukan Inggris di India juga tak jauh berbeda dengan negara pasca-kolonial di sekeliling Asia Selatan lainnya seperti Pakistan dan Bangladesh. Kemudian Uganda di Afrika yang termasuk kategori negara termiskin di dunia. Lalu di Asia Tenggara yakni Myanmar, yang justru masih menjadi negara berkembang selayaknya Indonesia.

Namun fenomena ini boleh jadi berbeda ketika tolok ukur negara jajahan Inggris adalah Australia, Selandia Baru, Singapura, Malaysia, Afrika Selatan, Kanada, dan bahkan Amerika Serikat.

Artikel “The Colonization of South Africa and The British Impacts on Development” (2019) yang ditulis Doganay Suveren menyebut, Afrika Selatan justru mendapat berkah ekonomi dari kolonialisme Inggris. Penemuan sumber daya tambang emas dan berlian di Afrika Selatan disebut sebagai pangkal kesejahteraan negara.

Perusahaan produksi berlian paling terkenal di sana, Diamond Corp, yang bermarkas di Johannesburg menampung cadangan 13,4 juta karat. Tambang Anglo American mampu menyuplai 659 juta ton batu bara Afrika Selatan dan Glencore yang menguasai 25 titik pertambangan dengan angka lebih dari 900 juta batu ton termal. Karena proyek inilah Afrika Selatan termasuk ke dalam anggota G20, yakni negara pasca-perang yang ditunjuk sebagai koordinator kebijakan ekonomi internasional.

Namun, kondisi kemajuan di Afrika Selatan tak bisa menjadi tolok ukur yang sama untuk menyebut kesuksesan persemakmuran Inggris di Singapura. Negara ini tak memiliki sumber daya alam sebesar Afrika Selatan atau bahkan Indonesia. Namun dalam Human Development Index (HDI), Singapura mampu meraup nilai 0,946 poin dari maksimum 1,000 poin pada 2023 sebagai representasi negara maju, tertinggi di antara negara-negara di Asia Tenggara, Timur, dan Pasifik. Tolok ukur indikator HDI ada tiga: usia harapan hidup dan kesehatan tinggi, pendidikan, dan standar kehidupan yang layak.

Di tahun yang sama, Indonesia mendapat 0,728 poin, hampir mendekati angka kecukupan minimal negara maju yakni 0,8 poin. Praktis hanya Singapura, Brunei Darussalam (0,837) dan Malaysia (0.819) yang tergolong sebagai negara maju.

Singapura mampu mengembangkan perekonomian lewat industri manufaktur dan jasa. Hasilnya, negara mampu menarik investor dan tenaga ahli untuk mencapai pendapatan PDB sebesar 5,4 persen.

Selain itu, kondisi politik di Singapura relatif stabil apabila dibandingkan dengan negara jajahan Inggris lainnya. Sejak kemenangan partai People’s Action, dan berhasil menjadikan pemimpinnya Lee Kuan Yew menjadi perdana menteri pertama pada 1959, pertumbuhan ekonomi Singapura meningkat pesat. Begitu pula dengan kasus yang terjadi di Malaysia, kemajuan negara diinisiasi oleh kepemimpinan Mahathir Mohamad sejak 1981. Bahkan berita terbaru Tirto menerangkan, Malaysia siap menyatakan deklarasi sebagai negara maju pada 2025.

Penjajahan Tak Bisa Menjadi Tolok Ukur Kemajuan Negara

Dari pemaparan di atas, penjajahan dapat menjadi faktor kedua fenomena miskonsepsi sejarah sekaligus: kemajuan dan kemerosotan suatu negara. Namun yang penting dicatat bahwa dalam skala kolonialisme, segala macam penjajahan dalam bentuk apa pun itu tentu akan berdampak pada kondisi fisik, psikis, dan berpotensi menimbulkan trauma kepada korban yang terjajah.

Kemajuan negara hari ini tidak bisa disangkutpautkan secara mentah sebagai andil kolonialisme. Faktor sumber daya alam, pengetahuan, geopolitik, dan hegemoni kuasa berdampak pada kemajuan global umat manusia. Sebagaimana tulis Laura Endler, “How British Colonialism Affects the Modern World” (2021), penjajahan bukanlah konsep masa lalu. Globalisasi yang terjadi hari ini merupakan bentuk kolonialisme baru yang menghegemoni banyak negara.

Apabila kondisi negara hari ini acakadul, yang patut dievaluasi adalah Pemerintah Indonesia, bukan lantas menyalahkan Belanda dan meromantisisme penjajahan Inggris.