tirto.id - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah akan mewaspadai dampak kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) terpilih, Donald Trump terhadap perekonomian dunia. Hal ini agar pemerintah bisa mengelola risiko global dengan baik untuk mengawal kinerja APBN 2017.
"Kita tetap optimistis, tapi tetap berhati-hati dalam melihat kondisi global," kata Sri saat melakukan rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI membahas evaluasi pelaksanaan APBN 2016 dan Outlook Ekonomi 2017 di Jakarta, pada Rabu (18/1/2017) seperti dikutip Antara.
Menurut Sri saat ini belum ada gambaran jelas mengenai kebijakan ekonomi AS di masa mendatang. Dunia kini sedang menunggu dengan cemas realisasi janji-janji Trump di masa kampanye tentang penerapan kebijakan perdagangan yang proteksionis.
Kondisi ini, kata Sri, menimbulkan situasi ketidakpastian karena belum jelas arah dan dampaknya kepada sektor perdagangan internasional serta negara-negara berkembang.
"Pelarangan perusahaan AS melakukan relokasi dan memberikan tarif besar bagi barang (asal) luar negeri akan mempengaruhi perekonomian AS dan juga dunia, karena pasar mereka jadi sumber negara berkembang," kata Sri.
Sri memperkirakan penerapan kebijakan proteksionis di AS juga akan berdampak serius ke ekonomi Cina dan negara-negara lain yang menjadi mitra dagang utama negara tersebut, termasuk Indonesia.
"Kalau dihubungkan dengan Cina, akan terlihat pengaruhnya di kita melalui penerimaan PPh (Pajak Penghasilan) yang berasal dari kegiatan ekspor impor maupun bea masuk. Ini kita perhatikan terus baik dari sisi volume maupun harga," ujar Sri.
Risiko lainnya, Sri menambahkan, ialah terkait rencana bank sentral AS, The Federal Reserve (The Fed), yang berencana menyesuaikan suku bunga acuan selama tiga kali pada 2017. Indonesia perlu mengantisipasi dampaknya secara ekstra hati-hati.
"Kalau The Fed melihat perekonomian AS terakselerasi, inflasi akan pick up, maka The Fed akan menaikkan bunga, seperti yang pernah disampaikan sebanyak tiga kali dalam tahun ini," kata Sri.
Sri berpendapat kombinasi kebijakan perdagangan dan fiskal AS tersebut akan meningkatkan inflasi maupun harga komoditas global sehingga secara otomatis mempengaruhi kinerja perekonomian nasional.
Dalam APBN 2017, pemerintah menetapkan asumsi pertumbuhan ekonomi 5,1 persen, inflasi 4,0 persen, tingkat bunga SPN 3 bulan 5,3 persen dan nilai tukar rupiah Rp13.300 per dolar AS. Selain itu, asumsi makro lainnya adalah harga minyak mentah $45 dolar per barel, lifting minyak 815 ribu barel per hari dan lifting gas 1.150 ribu barel per hari.
"Untuk tingkat bunga SPN (Surat Perbendaharaan Negara) 3 bulan, mungkin ini saya anggap paling berisiko, karena kondisi AS akan meningkat lebih tinggi, kita justru asumsikan lebih rendah. Jadi ini yang perlu kita lihat lagi. Kita minta DJPPR (Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko) untuk melihat ini dengan seksama," kata Sri.
Sebelumnya, pekan lalu, Bank Dunia merilis laporan yang menilai pertumbuhan AS bergantung pada format kebijakan ekonomi pemerintahan Trump. Bank Dunia berpendapat rencana pemangkasan pajak di era Trump mungkin bisa berdampak positif bagi ekonomi AS dan dunia, tapi kebijakan proteksionis akan berakibat sebaliknya.
"Ada ketidakpastian yang cukup besar di sekitar proyeksi-proyeksi pokok untuk pertumbuhan global, di mana risiko-risiko penurunan masih mendominasi," kata Bank Dunia di laporannya.
Sementara itu, di laporan lain, yakni Laporan Triwulanan Perekonomian Indonesia, Bank Dunia menilai kredibilitas kebijakan fiskal Indonesia membaik seiring dengan penetapan sasaran penerimaan yang realistis di APBN 2017.
"APBN 2017 telah memperbaiki mutu belanja pemerintah, termasuk menjaga alokasi belanja yang lebih besar untuk infrastruktur, kesehatan, dan bantuan sosial," kata Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia, Rodrigo Chaves di Jakarta pada Selasa (17/1/2017).
Penulis: Addi M Idhom
Editor: Addi M Idhom
