Masuk tirto.id
tirto.id - Pendiri dan Chairman Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal, menegaskan Indonesia butuh lebih dari sekadar target ambisius dalam menghadapi krisis iklim. Implementasi nyata yang bisa mempercepat transisi menuju Net-Zero Emission (NZE) jauh lebih penting.
Hal tersebut disampaikan Dino dalam Indonesia Net Zero Summit (INZS) 2026 Press Briefing di Jakarta, Rabu (29/7), sebagai pengantar menuju penyelenggaraan Indonesia Net Zero Summit 2026 yang akan berlangsung pada Sabtu (1/8/2026) di Balai Kartini, Jakarta.
Menurut Dino, FPCI telah mengampanyekan pentingnya aksi iklim sejak 2020, ketika perhatian publik masih berfokus pada pandemi COVID-19. Saat itu, FPCI terus mendorong pemerintah memiliki target net-zero emissions karena dekade 2020–2030 menjadi periode paling menentukan untuk mencegah kenaikan suhu bumi mencapai 1,5 derajat celsius.
"Climate issue telah menjadi isu penting bagi policy community di Indonesia. Kami terus mendorong agar agenda keberlanjutan menjadi perhatian bersama pemerintah, dunia usaha, kampus, masyarakat sipil, hingga generasi muda," ujar Dino.
Ia menjelaskan, Indonesia Net Zero Summit yang pertama kali diselenggarakan pada 2021 dibangun sebagai forum independen yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan tanpa kepentingan politik tertentu. Melalui forum tersebut, FPCI ingin menghadirkan dialog yang konstruktif mengenai solusi perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan.
Dino menilai Indonesia memiliki momentum baru setelah pemerintah mengumumkan target pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sebesar 100 gigawatt dalam beberapa tahun ke depan. Namun, menurutnya, pengumuman tersebut harus diikuti langkah nyata.
"Karena itu tema [Indonesia Net Zero Summit] tahun ini adalah It's Time to Deliver. Banyak program pemerintah yang bagus di atas kertas, tetapi sering kali berhenti di tahap implementasi. Yang kita butuhkan sekarang bukan hanya target yang ambisius, tetapi bagaimana target itu benar-benar diwujudkan," ujarnya.
Dino menilai pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa berbagai target energi terbarukan belum tercapai karena lemahnya implementasi, minimnya investasi, dan kurangnya keberlanjutan kebijakan. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memastikan komitmen yang telah diumumkan dapat direalisasikan secara konsisten.
Selain tantangan di dalam negeri, Dino juga menyoroti situasi geopolitik global yang berpotensi menghambat agenda iklim. Meningkatnya belanja pertahanan di berbagai negara akibat konflik internasional dinilai dapat mengurangi alokasi pendanaan bagi aksi mencegah perubahan iklim.
Menurutnya, Indonesia memiliki peluang besar untuk mengambil peran sebagai salah satu negara middle power yang menjaga kerja sama internasional di bidang iklim melalui diplomasi yang lebih aktif.
"Kita tidak punya banyak waktu. Dekade ini menjadi penentu apakah dunia mampu mencapai target menjaga kenaikan suhu di bawah 1,5 derajat Celsius. Karena itu Indonesia harus mengambil peran yang lebih besar dalam diplomasi iklim," ujarnya.
Managing Director Energy Shift Institute, Putra Adhiguna, menambahkan transisi energi tidak hanya berkaitan dengan pengurangan emisi, tetapi juga menjadi peluang pembangunan ekonomi bagi Indonesia di tengah pergeseran investasi global menuju energi bersih.
"Kalau berbicara climate, kita bukan hanya berbicara risiko, tetapi juga development opportunity untuk Indonesia. Dunia sudah bergerak ke arah energi bersih dan Indonesia berada di persimpangan untuk menentukan arah pembangunan industrinya," kata Putra.
Menurut Putra, berbagai negara seperti China dan India telah mempercepat pengembangan energi terbarukan sehingga Indonesia perlu segera menyesuaikan kebijakan agar tidak tertinggal dalam persaingan global.
Sementara itu, Co-Founder Bicara Udara, Novita Natalia Kusumawardani, mengingatkan bahwa transisi menuju pembangunan hijau juga harus dibarengi dengan upaya meningkatkan kualitas udara, khususnya di kawasan perkotaan dan industri.
Ia menilai pengalaman sejumlah negara menunjukkan bahwa penerapan standar emisi yang lebih tinggi tidak hanya bisa menekan polusi udara, tetapi juga membuka peluang investasi dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
"Ketika berbicara industrialisasi, kita juga harus memikirkan manusia yang tinggal di dalamnya. Standar lingkungan yang lebih baik akan mendukung kualitas hidup masyarakat sekaligus menarik investasi yang lebih berkelanjutan," ujar Novita.
Indonesia Net Zero Summit 2026 akan digelar pada Sabtu, 1 Agustus 2026, di Balai Kartini, Jakarta, dengan mengusung tema "It's Time to Deliver!".
Konferensi iklim tahunan yang diselenggarakan FPCI tersebut akan menghadirkan unsur pemerintah, diplomat, akademisi, pelaku usaha, organisasi internasional, hingga masyarakat sipil untuk membahas berbagai isu strategis, mulai dari transisi energi, pendanaan iklim, diplomasi iklim, ketahanan energi, hingga industrialisasi hijau sebagai upaya mempercepat pencapaian target net-zero emission.
Editor: Addi M Idhom
