tirto.id - Dana Moneter Internasional (IMF) memberikan catatan tentang rencana hilirisasi nikel di Indonesia dalam dokumen 'IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia'. Dalam dokumen tersebut IMF mengimbau Indonesia mempertimbangkan kebijakan penghapusan bertahap terhadap pembatasan ekspor nikel.
Ketua Umum Hipmi, Akbar Himawan Buchari menuturkan pernyataan IMF terkait kebijakan Indonesia tidak pas. Selain sebagai negara berdaulat, dia menilai hilirisasi memiliki upaya yang dilakukan pemerintah untuk menjadi negara maju.
"Lihat saja ketika hilirisasi diterapkan. Realisasi investasi meningkat, dan berhasil menciptakan lapangan kerja. Neraca dagang kita juga surplus dari kebijakan ini," ujar Akbar, dalam pernyataanya kepada Tirto, Selasa (4/7/2023).
Akbar menilai kebijakan hilirisasi yang dilakukan pemerintah bermanfaat. Mulai dari peningkatan investasi, lapangan pekerjaan, dan neraca dagang Indonesia.
Sementara itu, Akbar merinci realisasi investasi di sektor industri logam dasar meningkat pesat. Pada 2019, realisasi investasi di sektor tersebut hanya Rp 61,6 triliun. Namun, ketika pemerintah terus menggalakkan hilirisasi, realisasi investasinya tembus Rp 171,2 triliun tahun lalu.
CEO Saka Group itu menambahkan dengan investasi yang meningkat pesat, lapangan pekerjaan pun otomatis terbuka, khususnya di sektor pertambangan dan industri logam dasar. Mengutip data Kementerian Investasi, terjadi pertumbuhan penciptaan lapangan kerja di sektor tersebut, sebesar 26,9 persen selama 4 tahun terakhir. Begitu pula dengan neraca dagang Indonesia.
Pada 2019 defisit 3,6 miliar dolar AS. Namun, setelah kebijakan hilirisasi digalakkan, neraca dagang menjadi surplus 54,5 miliar dolar AS.
"Artinya, kebijakan hilirisasi yang dilakukan Presiden Jokowi benar-benar bermanfaat bagi perekonomian kita. Terlihat jelas peningkatannya, sebelum dan sesudah kebijakan ini diterapkan," terang Akbar.
Berdasarkan data tersebut, dia pun tetap mendukung dan meminta kepada pemerintah untuk mengabaikan rekomendasi yang diberikan IMF. Dia menilai Indonesia berhak memutuskan aturan untuk mengelola sumber daya alamnya, termasuk nikel.
"Indonesia tidak bisa didikte. Apalagi soal urusan kebijakan yang tujuannya untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju," tegas Akbar.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan IMF berhak berpendapat. Tetapi, RI memiliki kebijakan sendiri mengenai hilirisasi.
"Indonesia punya kebijakan yang tujuannya memperkuat struktur industri kita, meningkatkan nilai tambah, dan dengan keputusan itu neraca pembayaran kita makin kuat, ya harusnya malah makin bagus, kan kayak gitu, jadi enggak ada hubungannya [dengan IMF] menurut saya," tegas Sri Mulyani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (4/7/2024).
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Intan Umbari Prihatin
