ICW Desak Jokowi Menkumham dan Menkopolhukam Tak Diisi Kader Partai

Oleh: Mohammad Bernie - 15 Agustus 2019
Dibaca Normal 1 menit
Bila Jaksa Agung dipilih bukan dari kader partai, seharusnya Menkumkam dan Menkopolhukam juga demikian. Agar kepentingan hukum tak dicampuri urusan politik.
tirto.id - Koordinator Bidang Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz merespons pernyataan Presiden Joko Widodo yang tak akan memilih Jaksa Agung berlatar partai politik.

Namun, kata dia, bila Presiden Jokowi berkomitmen terhadap netralitas dalam urusan hukum dan politik, maka pos kementerian bidang hukum dan politik seharusnya diisi bukan dari kader partai politik.

"Kalau cara pandangannya bahwa berangkat dari pengalaman 5 tahun belakang ini, proses penegakan rawan tumpang tindih dengan berbagai macam agenda politik, mestinya logika berpikir yang sama juga diterapkan kepada posisi Menkumham dan Menkopolhukam," kata Donal di kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (15/8/2019).

Donal berpandangan, proses politik dan penegakan hukum ke depan membutuhkan sosok yang mampu menjadi penengah di setiap konflik. Sosok itu pun, kata dia, juga harus mendapat kepercayaan dari publik.


Namun, menurut dia, kriteria itu tak akan mampu dipenuhi sosok dari partai atau sosok non-partai yang punya afiliasi kuat ke partai tertentu.

Contohnya, pada awal pemerintahan Joko Widodo terjadi sejumlah konflik di internal partai politik. Namun, ketika pemerintah hendak jadi penengah, ada dugaan bahwa pemerintah berpihak pada salah satu kubu.

"Akibatnya pemerintah dianggap tidak mampu menyelesaikan konflik partai karena dianggap berpihak kepada orang tertentu," ujar dia.

Proses legislasi pun sempat diduga didomplengi kepentingan politik. Donal menyebut soal rencana revisi undang-undang KPK yang ramai digaungkan pada 2014 dan rencana penghapusan Peraturan Pemerintah nomor 99 tahun 2012 yang membuka potensi obral remisi bagi terpidana koruptor dan tindak pidana khusus lainnya.

Belakangan pun ramai tudingan tebang pilih dalam penegakkan hukum di era Jokowi.

"Di situ pentingnya orang-orang yang punya akseptabilitas publik secara baik karena ketika melakukan dorongan penegakan hukum akan diterima sebagai buah penegakan hukum yang normal bukan punya agenda memberangus oposisi atau lawan politik," ujar Donal.




Baca juga artikel terkait KABINET JOKOWI-MARUF atau tulisan menarik lainnya Mohammad Bernie
(tirto.id - Hukum)

Reporter: Mohammad Bernie
Penulis: Mohammad Bernie
Editor: Zakki Amali
DarkLight