tirto.id - Presiden Joko Widodo akhirnya bicara lumayan banyak soal kabinet. Saat makan siang bersama sejumlah pemimpin redaksi media massa di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (14/8/2019) kemarin, ia blak-blakan, termasuk bicara rencana membikin kementerian baru hingga melebur dua kementerian jadi satu.
Kabinet mendatang akan diisi kalangan profesional dan kader partai, katanya kemudian. Profesional dapat jatah mayoritas, 55 persen, sisanya kader partai.
Jokowi juga menegaskan Jaksa Agung tidak lagi berasal dari partai. Saat ini posisi itu dijabat H.M. Prasetyo, kader Nasdem hingga 20 November 2014 pukul 11.00 sebelum dilantik Jokowi pada hari yang sama pukul 15.30.
Semua ini, katanya, sudah disampaikan ke ketua umum partai pengusungnya di Pilpres 2019. "Partai sudah diberi tahu nama-nama anggota kabinet," katanya.
Tapi informasi tersebut dibantah, setidaknya oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh.
"Belum, mungkin saya barangkali terakhir kali [dikabari]," kata pemilik Media Group ini usai mengisi Kuliah Umum Kebangsaan di UI, Salemba, Jakarta Pusat, Rabu (14/8/2019) kemarin.
Ketua DPP PKB Jazilul Fawaid pun serupa. Dia mengaku "belum dapat informasi terkait nomenklatur, format, dan kader yang diminta [jadi menteri]."
Meski demikian, kepada reporter Tirto, Rabu (14/8/2019), dia mengaku pada prinsipnya "PKB manut Pak Jokowi."
Berkuasa?
Direktur Riset Populi Center Usep S. Ahyar menilai dengan menyampaikan ke publik saat ini dan mengaku sudah mengabarinya ke partai lain meski tidak diakui, Jokowi ingin menunjukkan bahwa ia tak bisa diganggu gugat.
Termasuk, kata Usep, oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang dianggap paling berjasa menjadikan Jokowi sebagai orang nomor satu di negara ini.
"Intervensi berlebih, ya, terutama. Usul boleh tapi ya ini hak prerogatif saya, kata Pak jokowi kira-kira begitu," jelas Usep kepada reporter Tirto, Kamis (15/8/2019).
Beberapa partai terang-terangan meminta jatah kursi ke Jokowi. PKB, misalnya, meminta jatah 10 menteri. Nasdem, yang suaranya lebih besar dari PKB, mau satu kursi lebih banyak.
"Aspirasi mereka (partai) sudah disampaikan dan keputusannya, ya, di tangan Pak Jokowi," kata Usep.
Di Bumi Perkemahan Cibubur, Rabu (14/8/2019) kemarin, Jokowi memang menegaskan kalau "kabinet itu hak prerogatif presiden." Oleh karena itu dia meminta keputusannya tak diributkah lagi, termasuk jika ada partai yang ternyata dapat kursi lebih sedikit dari yang diharapkan. "Ya saya sampaikan tadi, menteri itu adalah hak prerogatif presiden."
Pernyataan itu barangkali berlaku untuk partai koalisi non-PDIP, tapi tidak bagi PDIP. Seorang pengamat mengatakan pengaruh Megawati masih terlalu kuat.
Buktinya saat berpidato di Bali dalam kongres, Megawati terang-terangan meminta jatah menteri yang lebih banyak ke Jokowi. Dasarnya adalah kontribusi besar PDIP.
Jokowi lalu membalasnya dengan berjanji "PDIP akan dapat kursi terbanyak"--saat itu pimpinan partai koalisi lain mendengar.
Ini juga diperkuat dengan pernyataan Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah. Jokowi tidak bisa benar-benar bebas menentukan sosok yang akan membantunya karena jika yang dipilih adalah kader PDIP, maka itu harus disetujui dulu oleh Megawati.
"PDIP punya yang namanya dua instansi prerogatif. Pertama ketika akan diusulkan kepada Presiden, dia harus melalui pintu hak prerogatif Ketum PDIP," jelas Basarah di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (13/8/2019).
Penulis: Bayu Septianto
Editor: Rio Apinino
