tirto.id - Megawati Soekarnoputri kembali ditetapkan sebagai Ketua Umum DPP PDI Perjuangan periode 2019-2024. Presiden RI ke-5 itu dikukuhkan setelah terpilih secara aklamasi pada Kongres V PDIP yang digelar di Hotel Grand Inna Beach, Bali, pekan lalu.
“Dari aspirasi bawah yang telah disampaikan pandangan umum yang dilakukan DPD dan DPC sebagai utusan, semua menghendaki secara aklamasi, saya diangkat lagi sebagai Ketum PDIP periode 2019-2024,” kata Megawati.
Direktur Eksekutif Pusat Studi Demokrasi dan Partai Politik, Dedi Kurnia Syah Putra menilai, posisi Megawati sebagai Ketua Umum PDIP bakal memberi pengaruh sendiri bagi pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin atau era kedua Jokowi.
Hal itu, kata Dedi, tercermin dari pernyataan Megawati yang secara terang-terangan meminta jatah menteri bagi PDIP dengan jumlah yang lebih banyak dibanding parpol lain. Saat ini, PDIP memiliki empat wakil sebagai menteri di kabinet Jokowi-JK.
Dedi berpendapat, tekanan yang diberikan Megawati dilatarbelakangi cara pandang dia yang selama ini menganggap Jokowi sebagai petugas partai. Apalagi, Dedi menilai, PDIP merasa paling berjasa atas kemenangan mantan wali kota Solo itu di Pipres 2019.
“Soal beban politik pada Jokowi, tentu akan berlangsung sama seperti 5 tahun lalu, di mana Jokowi hanya dianggap petugas partai. Megawati punya dua hal penting menekan Jokowi, pertama ia adalah ketum parpol di mana Jokowi bernaung, kedua PDIP merupakan kontributor terbesar atas kemenangan Jokowi,” kata Dedi.
Bayang-bayang Megawati ini juga tampak jelas dari pernyataan Jokowi yang mengaku bakal menyanggupi permintaan Megawati. Jokowi menjanjikan partai pemenang Pileg 2019 itu mendapat pos menteri yang lebih banyak.
“Keputusan-keputusan pembagian kekuasaan harus tunduk pada Megawati, dan Jokowi pun sudah mengkonfirmasi, bahwa PDIP dijanjikan mendapat porsi sesuai permintaan Megawati,” kata Dedi.
Meski demikian, kata Dedi, ada keuntungan tersendiri yang bakal diterima Jokowi dengan posisi Megawati sebagai ketua umum parpol. Salah satunya, Jokowi bisa mempercayakan konsolidasi antar-parpol lewat istri almarhum Taufiq Kiemas itu.
Dedi mencontohkan konsolidasi Megawati dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang jadi rival Jokowi di Pilpres 2019. Hal ini, kata Dedi, tak lepas dari sosok Megawati yang punya kedekatan khusus dengan Prabowo sehingga bisa membantu meredam gejolak di barisan koalisi Prabowo.
“Itu sudah terbaca oleh Megawati, makanya ia intens menggandeng Prabowo, dengan harapan Gerindra, meskipun tidak bergabung dalam koalisi, setidaknya mendukung dalam kebijakan parlemen. Tentu ini tawar-menawar yang saat ini sedang dilakukan,” kata dia.
Sebaliknya, Direktur Riset Charta Politika, Muslimin justru memandang pengaruh Megawati tak akan terlalu besar di periode kedua pemerintahan Jokowi.
Penilaian yang dilontarkan Muslimin ini merujuk pada posisi Jokowi yang memasuki periode kedua sebagai presiden. Hal ini, kata Muslimin, membuat Jokowi tak memiliki beban elektoral karena ia tak ada kesempatan lagi untuk kembali mencalonkan diri pada pemilu berikutnya.
Melihat fakta itu, Muslimin berpendapat, Jokowi bisa lebih leluasa mengambil keputusan di luar kepentingan partai lantaran tak ada kepentingan untuk mencalonkan diri lagi di masa mendatang. Apalagi, Jokowi sendiri sudah menegaskan bahwa di periode kedua ini ia tak memiliki beban apa pun.
“Dengan sistem presidensil, tetap Pak Jokowi yang punya wewenang penuh terhadap pemerintahan ke depan. Dari sisi kebijakan, saya kira baik itu ketua umum PDIP sebagai pemenang, saya kira juga tidak bisa kemudian terlalu berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan yang akan diambil Pak Jokowi,” kata dia.
Lebih lanjut, Muslimin berkata, keberadaan Megawati sebagai Ketua Umum PDIP memang bakal memberi warna pada perpolitikan nasional. Meski demikian, hal itu tak akan serta merta memberi pengaruh besar dalam dinamika pengambilan keputusan di tingkat parlemen.
Perlu diingat, meski menjadi partai pemenang pemilu, perolehan kursi PDIP di parlemen tak mencapai 50 persen plus 1. Artinya, dalam pengambilan keputusan, PDIP tetap butuh persetujuan partai lain.
“PDIP bukan kemudian pemilik suara mutlak di parlemen. Bahkan suaranya hanya sekitar 20% tidak 50% plus 1 gitu. Jadi bagaimanapun saya kira kebijakan kebijakan yang akan diambil di DPR tidak bisa kemudian sepenuhnya mengikuti apa yang diinginkan PDIP,” kata Muslimin.
Megawati dan PDIP
Di luar perbincangan soal itu, sosok Megawati memang selalu menarik perhatian khalayak. Pernyataannya yang kontroversial hingga pasang surut hubungannya dengan Prabowo jadi perhatian tersendiri bagi masyarakat dan juga orang-orang di sekelilingnya.
Terpilihnya lagi sebagai ketua umum PDIP, kata Muslimin, membuktikan karisma Megawati masih sangat kuat di mata kader-kader partai moncong putih. Bahkan, sosoknya dianggap sebagai kunci solidnya PDIP hingga saat ini.
“Memang harus diakui bahwa karisma Ibu Mega dan PDIP itu tidak bisa terpisahkan. Untuk saat ini saya kira PDIP kemudian memilih kembali Ibu Mega memang satu sisi bahwa soliditas PDIP akan terjaga kalau Ibu Mega jadi ketum kembali,” kata Muslimin.
Salah satu bukti kuatnya karisma Megawati di mata kader PDIP terlihat dari sejak pencalonan bakal calon ketua partai yang akan diadu dalam kongres. Dari aspirasi yang masuk, tak ada nama lain yang diusulkan sehingga Megawati menang dengan aklamasi alias tanpa penantang.
“Ketum itu ditunjuk atau dipilih berdasarkan masukan dari delegasi-delegasi yang terdiri dari pengurus kota dan provinsi. Nah kemarin itu, di Kongres secara aklamasi mereka meminta supaya Bu Mega melanjutkan untuk menjadi ketum,” kata Eva Kusuma Sundari, anggota DPR RI dari Fraksi PDIP.
“Jadi ini full aspirasi dari delegasi kongres. Apakah ada kader yang lain? Banyak kadernya. Tapi aspirasi dari bawah adalah hanya kepada ketum,” kata Eva menambahkan.
Namun, Eva hanya menjawab singkat terkait pertanyaan apa yang akan dilakukan PDIP di bawah kepemimpinan Megawati ke depan.
“Kalau mau tanya kira-kira apa yang akan dilakukan DPP? Yaitu, menjalankan keputusan keputusan kongres kemarin gitu,” kata Eva.
Jajaran Elite Tak Banyak Berubah
Kepengurusan DPP PDIP periode 2019-2024 telah dipilih Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Sejumlah nama masih dipertahankan dalam kepengurusan baru ini, seperti sekjen yang masih dijabat Hasto Kristiyanto. Sementara yang lain, seperti Ahmad Basarah dan Eriko Sotarduga hanya geser posisi.
Dua anak Megawati, Muhammad Prananda Prabowo dan Puan Maharani juga masih masuk dalam kepengurusan baru. Puan dipercaya sebagai Ketua Bidang Politik dan Keamanan dan Prananda menjabat Ketua Bidang UMKM, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital.
Dedi Kurnia menilai keputusan Megawati tidak banyak mengubah kepengurusan DPP PDIP untuk membuat situasi di internal stabil selama lima tahun ke depan.
"Megawati memiliki upaya untuk bertahan dengan tradisi lama, di mana ia tidak begitu percaya dengan perubahan dan penyegaran tokoh-tokoh baru, hal ini bisa saja karena posisi PDIP yang kuat, sehingga memunculkan keyakinan jika hasil terbaik ini dicapai karena adanya cara-cara tradisional PDIP,” kata Dedi saat dihubungi reporter Tirto, Selasa (13/8/2019).
Dedi mengatakan, dengan tidak banyaknya perubahan di dalam internal partai, maka Megawati sebagai ketua umum bisa dengan mudah mengendalikan.
“Dan tentu semakin menguatkan dominasi Megawati sebagai personal yang miliki pengaruh ideologis pada PDIP,” kata Dedi.
Menurut Dedi, hingga saat ini PDIP menang mutlak dalam targetnya memenangkan Presiden Jokowi dan parlemen. Atas capaian tersebut, Megawati semakin leluasa untuk mempertahankan posisinya yang sekarang dan tentu punya kuasa untuk mempengaruhi keputusan presiden sekaligus di legislatif.
“Harus diakui bahwa iklim politik sedang berpihak pada PDIP dan Megawati, sehingga membuatnya leluasa tidak saja menentukan arah kebijakan partai, lebih jauh dari itu mempengaruhi keputusan Presiden, bahkan parlemen jika nanti PDIP resmi memimpin,” kata Dedi.
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Abdul Aziz
