PKB Ingatkan Ada Power Sharing Jika Demokrat Gabung Koalisi Jokowi

Oleh: Bayu Septianto - 13 Agustus 2019
Dibaca Normal 1 menit
Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding menyerahkan sepenuhnya sikap Demokrat untuk bergabung ke koalisi pendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.
tirto.id - Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding mengingatkan Partai Demokrat untuk tetap membahas kesepakatan bergabung dengan Jokowi dibawa ke Koalisi Indonesia Kerja (KIK) terlebih dulu.

"Ini kalau Pak Jokowi misalnya menghendaki harus ada tambahan koalisi ya tentu akan dibahas di partai nanti pembahasannya seperti apa, keputusannya seperti apa, tentu kami harus menunggu dulu kan," ucap Karding saat dihubungi, Selasa (13/8/2019).

Menurut Karding, kesepakatan antara Jokowi dan Partai Demokrat tetap harus dibawa ke partai-partai di KIK. Tujuannya yaitu adanya pembagian kekuasaan atau power sharing di antara partai-partai tersebut. Apalagi, kalau ada partai yang baru menyatakan untuk bergabung ke koalisi Jokowi-Ma'ruf, kata Karding, harus dilihat dulu bentuk tawarannya.

"Sudah pasti [ada power sharing]. Sudah pasti kalau itu. Makanya kan pasti akan dibahas di rapat-rapat nanti misalnya apa bentuk bargaining-nya gitu kan apakah kabinet, apakah legislatif baik di DPR/MPR tentu nanti ada pembicaraan-pembicaraannya, dan itu akan dibahas," jelasnya.

Namun, Karding membantah bila ada partai yang baru masuk akan mengurangi jatah kursi menteri di kabinet dan juga jatah posisi di lembaga legislatif. Kata Karding, bertambah atau berkurangnya posisi nanti akan ditentukan dalam rapat antara Jokowi-Ma'ruf dan partai koalisi.

"Ya nanti apakah berkurang atau bertambah tergantung kesepakatan di rapat," tutur Karding.

Kendati demikian, Karding mengatakan, idealnya dalam sebuah pemerintahan itu harus ada pihak oposisi sebagai penyeimbang. Namun, sampai saat ini, kata Karding, partai yang secara lantang menyatakan menjadi oposisi baru PKS.

"Yang lain kan kadang-kadang oposisi, kadang-kadang bergabung ya, sekali lagi belum ada yang bisa [jelas sikapnya] ini," ucap Karding.

Sebelumnya, Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean menyebut partainya telah memutuskan untuk mendukung Jokowi-Ma'ruf. Hal itu, kata dia, sudah diputuskan sejak 40 hari meninggalnya istri Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Ani Yudhoyono.

"Jadi kalau ditanya ke mana arah politik Partai Demokrat ya arahnya adalah untuk memperkuat pemerintahan Pak Jokowi ke depan," kata Ferdinand pada wartawan, Senin (12/8/2019).

Ferdinand mengklaim keputusan itu sudah resmi, tapi memang belum diumumkan partainya karena beralasan menunggu waktu yang tepat.

Partai Demokrat, kata Ferdinand, tetap menyerahkan sepenuhnya keputusan koalisi pada Jokowi. Jika diajak, Demokrat segera siap untuk merapat ke pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

"Kalau Pak Jokowi akan mengajak Partai Demokrat kita akan siap mendukung beliau," ucapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan membantah hal tersebut. Menurut Syarief, apa yang disampaikan Ferdinand merupakan pendapat pribadi dan bukan keputusan yang telah diambil partainya.

Alasan belum diambil keputusan karena memang elite partai masih melihat dinamika di internal Partai Demokrat soal perlu tidaknya bergabung dengan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

"Ya belum diputuskan sama Majelis Tinggi gitu loh. Memang kan pembicaraan kan di antara kader kan ada yang mau masuk ada yang tidak gitu loh, iya kan," ujar Syarief saat dihubungi, Selasa (13/8/2019).


Baca juga artikel terkait KOALISI JOKOWI atau tulisan menarik lainnya Bayu Septianto
(tirto.id - Politik)

Reporter: Bayu Septianto
Penulis: Bayu Septianto
Editor: Maya Saputri
DarkLight