tirto.id - Pertemuan keenam partai politik dalam acara silaturahmi dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Selasa (2/5/2023) menjadi sorotan publik. Hal itu tidak lepas dari sejumlah momen-momen menarik usai pertemuan yang berlangsung selama 3 jam di Istana Negara tersebut.
Sayangnya, dalam silaturahmi partai pendukung pemerintah ini, Partai Nasdem tidak memenuhi undangan Presiden Jokowi.
Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni mengungkapkan bahwa Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tidak hadir dalam dalam acara silaturahmi ketua umum partai politik di Istana Merdeka bersama Presiden Joko Widodo. Sahroni menyebut posisi Surya Paloh masih berada di Singapura ketika pertemuan berlangsung. Silaturahmi Lebaran itu sedianya akan digelar pada pukul 19.00 WIB.
"Bapak saat ini masih berada di Singapura," kata Ahmad Sahroni saat dihubungi awak media pada Selasa (2/5/2023).
Pihak Nasdem juga belum dapat konfirmasi undangan resmi dari Istana terkait undangan partai politik. "Tadi saya sudah tanya sama sekretaris dan belum ada konfirmasi," jelasnya.
Setelah dua jam lebih pertemuan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri keluar terlebih dahulu dari pertemuan dengan kendaraan pribadinya.
Megawati meninggalkan Istana Negara bersama Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto lebih dulu daripada bersama kelima pimpinan partai lain. Mega dan Hasto keluar langsung dengan mobil tanpa bertemu dengan awak media. Mereka hanya melempar senyum kepada media usai pertemuan.
Selain itu, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar meninggalkan lokasi lebih dulu. Tiga ketua umum lain, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Plt Ketua Umum PPP Mardiono menyusul keluar dari ruang pertemuan.
Ketika memberikan pernyataan media, para ketua umum sepakat bahwa pertemuan kali ini tidak membahas soal politik. Airlangga mengatakan, pertemuan hanya sekadar silaturahmi politik partai pendukung pemerintah. Mereka juga membahas tantangan nasional ke depan. Airlangga menyebut bahwa pembahasan tidak mengarah pada Pemilu 2024.
"Kita bicara konten bicara isi pembangunan jadi kalau masalah itu masing masing partai," kata Airlangga usai pertemuan secara singkat, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/5/2023).
Hal senada juga diungkapkan Prabowo. "Intinya lebaran ya kemudian beliau menyampaikan perkembangan terakhir di bidang ekonomi, ramalan semua negara besar, ramalan World Bank, IMF, semua bahwa Indonesia benar-benar punya potensi benar-benar untuk menjadi negara maju," kata Prabowo usai pertemuan.
Prabowo mengaku tidak ada pembahasan spesifik soal koalisi. "Tadi kita enggak terlalu rinci," tambah eks Danjen Kopassus itu.
Mardiono mengaku, pertemuan tidak membahas soal Partai Nasdem dan ketidakhadirannya dalam silaturahmi parpol partai pemerintah. Ia mengatakan bahwa pembahasan lebih berkutat pada diskusi ringan kebangsaan.
"Tidak, enggak ada. Jadi ya bahasannya tidak terlalu berat, ringan-ringan tetapi yang pasti adalah untuk Indonesia ke depan," kata Mardiono usai acara di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/5/2023).
Mardiono pun menegaskan, ketidakhadiran Surya Paloh selaku Ketua Umum Partai Nasdem karena memang tidak berada di dalam negeri. Ia pun mengaku tidak tahu apakah ada undangan ke Nasdem karena bukan panitia pengundang.
"Kalau itu saya tidak tahu, karena bukan tuan rumah. Tentu yang tahu adalah tuan rumah, jadi tadi saya tidak menanyakan apakah Nasdem diundang," jelas Mardiono.
Mardiono juga menjawab sejumlah momen selama hingga usai acara silaturahmi. Ia mengatakan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto keluar lebih dulu karena para ketua umum lain, yakni dirinya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan tengah berdialog dengan presiden.
"Insyaallah ada, nanti tentu rekan-rekan media akan tahu," kata Mardiono.
Sinyal Politik Kuat Tanda Koalisi Besar?
Analis politik dari Aljabar Strategic Arifki Chaniago menilai bahwa sinyal pertemuan kemarin menandakan Megawati tidak sepakat dengan perbincangan politik saat momen silaturahmi kemarin. Hal ini tidak terlepas dari muncul upaya untuk menyandingkan Ganjar yang notabene bacapres PDIP dengan Prabowo yang selama ini didukung Jokowi dan sejumlah partai.
"Saya melihat bisa saja Megawati tidak puas dengan skema tersebut. Ketidakpuasan itu tentu didukung dengan dilemanya duet Prabowo-Ganjar atau sebaliknya. Ini juga didukung dengan keberlanjutan program Jokowi. Tarik menarik sesama anggota koalisi tentu terjadi," kata Arifki, Rabu (3/5/2023).
Arifki menilai, pertemuan besok tidak akan berdampak pada koalisi yang berjalan. Pertemuan ini hanya upaya agar PDIP mau hadir di pertemuan berikutnya.
Namun, Arifki melihat KIB besutan Golkar, PPP dan PAN dan KIR yang terdiri atas Gerindra dan PKB akan bersatu. Kedua koalisi ini akan bersatu karena tidak ada kesepakatan antara PDIP dengan dua koalisi yang berafiliasi dengan pemerintah, apalagi Prabowo tidak mungkin bersama Ganjar di Pemilu 2024.
"KIB dan KIR bakal bersatu. Soal pasangan itu masih tarik ulur. Sepertinya Prabowo enggak mungkin jadi cawapres Ganjar. Soal nama masih tarik menarik ke depannya," kata Arifki.
Di sisi lain, Arifki melihat PPP tidak akan merapat dengan Koalisi Besar KIB-KIR. Hal itu terjadi karena PPP sudah kadung deklarasi mendukung Ganjar.
Sementara itu, analis politik dari Indonesia Political Power Ikhwan Arif menilai pertemuan keenam partai justru mempertajam nominasi capres partai yang pro-pemerintah dan kontra-pemerintah. Hal itu terlihat dengan ketidakhadiran Partai Nasdem dalam pertemuan kemarin.
"Perbedaan pilihan capres ini yang menunjukkan bahwa Nasdem tidak dianggap sebagai partai koalisi pemerintah. Nasdem dianggap sebagai partai politik yang loncat pagar dari dalam koalisi pemerintah, hal ini sangat terlihat setelah PDIP mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai capres," kata Ikhwan, Rabu (3/5/2023).
Ikhwan menilai, kehadiran PDIP kemarin secara tidak langsung ingin agar partai pro-pemerintah untuk mendorong pencapresan Ganjar. Namun, koalisi besar yang ada seolah-olah pencapresan menginisiasi Ganjar sementara wacana peleburan koalisi yang ada menjadi narasi capres-cawapres Prabowo dan Airlangga.
Di sisi lain, Ikhwan juga melihat koalisi besar terbentuk, tetapi kondisi saat ini muncul dua capres-cawapres lantaran Ganjar sudah diusung sebagai capres. Ia melihat Prabowo dan Airlangga potensial membangun kekuatan.
"Keduanya (Prabowo dan Airlangga) memiliki kekuatan yang berimbang baik itu PDIP dan PPP secara terang-terangan mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres. Kemudian Golkar punya peluang berkoalisi dengan KKIR untuk mendukung proses pencapresan Prabowo dan Airlangga. Kemudian peluang ketiga ada di poros perubahan yang mendukung pencapresan Anies Baswedan dan didukung oleh Partai Nasdem, PKS dan Demokrat," kata Ikhwan.
Ikhwan yakin pertemuan kemarin membahas soal pembahasan capres. Hal itu terlihat dari senyum para ketua umum maupun sikap usai pertemuan.
"Jadi secara garis besar akan muncul pasangan capres dan cawapres dari koalisi besar yaitu PDIP yang menginginkan Ganjar Pranowo diusung oleh koalisi besar kemudian Prabowo dan Airlangga sebagai nominasi bakal capres dan cawapres dari gabungan koalisi KKIR dan KIB," kata Ikhwan.
Analis politik Universitas Padjajaran Kunto Adi Wibowo meyakini bahwa pertemuan silaturahmi partai koalisi membahas keberadaan koalisi jelang pemilu 2024. Namun, sejauh mana pembahasan mereka hanya di tangan para ketua umum partai tersebut.
"Tidak mungkin tidak pertemuan kemarin itu membahas capres-cawapres gitu kan ada koalisi besar. Pasti itu dibicarakan, tapi sedalam apa dan bagaimana akhirnya kelanjutannya ya itu yang harus kita tunggu. Kita hanya bisa menebak dari luar," kata Kunto, Rabu.
Kunto menilai, simbol yang muncul seperti senyum Mega hingga kelima ketum partai keluar terpisah tidak serta-merta simbol koalisi. Ia menilai, pertemuan kemarin membahas setidaknya opsi koalisi yang ada di depan. Kalau pun mereka membentuk koalisi besar, pembahasan kemungkinan sudah berbicara hingga soal penentuan pos.
"Problemnya sekarang problem elite bagaimana kemudian mengatur konstelasi atau mengatur formasi siapa capres, siapa cawapres, siapa duduk di kementerian apa itu, menurut saya yang harus diselesaikan oleh koalisi besar ini karena semakin besar koalisinya ya semakin kecil jatah kuenya nanti kalau menang," ujar Kunto.
Kunto yakin, narasi koalisi besar pemerintah masih mungkin terjadi. Ia melihat dari indikasi pertama adalah pengumuman nama bacapres PDIP Ganjar Pranowo tidak diikuti dengan nama cawapres. Dengan demikian, penentuan capres-cawapres berada di tangan elite politik sesuai kebutuhan logika politik. Hal ini sempat terjadi saat Pemilu 2019 lalu di mana Jokowi akhirnya bersanding dengan Ma'ruf Amin.
Kini, Kunto melihat Megawati meminta Jokowi sebagai petugas partai untuk merealisasikan koalisi besar tersebut. Hal itu terlihat jelas di mana Jokowi menjadi tuan rumah dari kegiatan silaturahmi kemarin.
"Menurut saya, ketika pertemuan ini di istana kan menunjukkan bahwa Pak Jokowi sebagai petugas partai PDIP dan yang merekatkan koalisi pemerintahan. Ini mendapat tugas untuk kemudian apa yang memuluskan bentuk koalisi besar ini mas yang diharapkan akan bisa memenangkan pemilu lagi," pungkas Kunto.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Maya Saputri
