tirto.id - Ketua Divisi Komunikasi Publik, DPP Partai Demokrat, Imelda Sari mengatakan selama Susilo Bambang Yudhoyono memimpin sebagai presiden tak pernah ada permintaan jatah menteri terbuka seperti yang terjadi di Kongres V PDIP, Bali.
Menurut Imelda, pernyataan yang diucapkan dalam pidato Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri memang boleh-boleh saja, tetapi tak seharusnya dikatakan begitu lantang.
“Yang disampaikan Bu Mega silakan saja tapi saat Pak SBY di pemerintahan waktu itu tidak ada satu pun parpol yang meminta menteri secara terbuka kepada presiden oleh koalisi. Kalau pun itu diserahkan hak prerogatif ada pada seorang presiden,” ucap Imelda dalam diskusi bertajuk "Membaca Arah Tusukan Pidato Mega" di Gado-gado Boplo, Cikini pada Sabtu (10/8/2019).
Menurut Imelda, seharusnya aspirasi untuk jatah menteri disampaikan ke presiden terpilih melalui mekanisme yang pantas.
Ia mengatakan pada tahun 2009 ketika Presiden SBY menjabat, dibentuk sekretariat gabungan (Setgab) yang menampung permintaan dan masukan partai terutama mengenai jatah menteri.
“2009 ada Setgab. Penentuan menteri itu diserahkan disampaikan pada presiden terpilih dan dibahas secara tertutup,” ucap Imelda.
Imelda mengatakan fenomena ini juga tidak pernah terjadi selama 10 tahun terakhir. Tepatnya pada periode kedua Presiden SBY dan periode pertama Presiden Joko Widodo. Karena itu, ia menilai apa yang terjadi pada kongres PDIP itu memang mengundang perhatian masyarakat karena ada sesuatu yang tidak biasanya dilakukan oleh parpol.
“Dalam 10 tahun itu setahu saya tidak pernah ada partai koalisi meminta secara terbuka menyampaikan langsung kepada seorang presiden terpilih,” ucap Imelda.
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Maya Saputri
