Hendak Rilis IKIP, KIP Persuasi BIN, Polri, Kejagung, & BSSN

Komisi Informasi Pusat (KIP) akan memulai proses penilaian indeks keterbukaan informasi publik (IKIP) 2024.

Terbit 17 May 2024 18:15 WIB,

Waktu baca ±2 menit

Pemimpin Umum BUMN Track Ahmed Kurnia (kiri) menyerahkan penghargaan kategori sektor jasa infrastruktur kepada PT Jasa Marga (Persero), Tbk yang diwakili Sekretaris Perusahaan Nixon Sitorus pada ajang Penghargaan Keterbukaan Informasi Digital 5.0 KIP BUMN Awards 2023 di Nusa dua, Badung, Bali, Jumat (27/10/2023). ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo/foc.

tirto.id - Komisi Informasi Pusat (KIP) hendak memberikan penilaian soal keterbukaan informasi publik kementerian/lembaga serta semua pemerintah provinsi di Indonesia. Hasil penilaian tersebut nantinya akan dirilis dalam bentuk indeks keterbukaan informasi publik (IKIP) 2024.

Ketua KIP, Donny Yoesgiantoro, berujar bahwa untuk keperluan itu, pihaknya telah berkoordinasi dengan beberapa kementerian/lembaga yang tergolong sulit untuk didekati. Salah satunya adalah Badan Intelijen Negara (BIN).

"Kami mendekati sektor-sektor yang kalau tidak didekati, tidak akan informatif. Contohnya apa? BIN. BIN itu enggak mungkin informatif," kata Donny di Jakarta Pusat, Jumat (17/5/2024).

Donny mengaku sempat berkunjung ke BIN beberapa waktu lalu. Berdasar kunjungan tersebut, informasi yang bisa didapatkan dari BIN hanya sedikit.

Selama ini, BIN memang dikenal sebagai institusi yang tertutup. Rapat dengar pendapat (RDP) BIN di DPR RI, misalnya, selalu digelar secara tertutup. Tak hanya itu, laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN) petinggi BIN pun tak perlu dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Saya kemarin ke BIN. BIN itu kalau RDP saja tertutup, LHKPN-nya enggak perlu disampaikan ke KPK. Nah informasi-informasinya juga tertutup," kata Donny.

Menurut Donny, selain BIN, institusi pemerintah bidang pertahanan dan kemanan lain juga tergolong tidak informatif. Misalnya, Polri, Kejaksaan Agung, hingga Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

"Kemudian sektor pertahanan keamanan lain, juga kepolisian, Kejaksaaan Agung. BSSN juga. Kami ingin bahwa lembaga-lembaga ini juga informatif. Tapi, kita sesuaikan karena desainnya lain," ucap Donny.

Berikut merupakan tahapan pelaksanaan IKIP 2024:

• 20-31 Mei 2024: Bimbingan teknis IKIP untuk kelompok kerja daerah (Pokjada) empat regional

• 14-31 Mei 2024: Penjaringan informan ahli oleh KIP

• 5 Juni 2024: Penyampaian usulan informasi ahli KIP dari Pokjada ke KIP

• 12 Juni 2024: Penetapan informan ahli oleh KIP

• 19 Juni 2024: Bimtek daring pengisian kuesioner

• 22 Juli-22 Agustus 2024: Focus group discussion (FGD) IKIP 34 provinsi

• 10 Oktober 2024: Peluncuran IKIP 2024