Hasil Pertemuan Trump & MBS, Apa Saja Kesepakatannya?

tirto.id - Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, bertemu dengan Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman (MBS), pada Selasa (18/11/2025) waktu Washington. Pertemuan Trump dan MBS itu menghasilkan beberapa kesepakatan, salah satunya normalisasi hubungan dengan Israel.

Datang ke AS dalam kapasitasnya sebagai Perdana Menteri Saudi, kunjungan MBS itu disebut jadi yang pertama bagi sang pangeran setelah namanya tercatut dalam kasus pembunuhan Jamal Khashoggi pada 2018 silam.

Pembunuhan jurnalis yang kritis terhadap Saudi itu sempat membuat hubungan diplomatik antara AS dan Saudi memanas. Hal itu lantaran Khashoggi memiliki kewarganegaraan AS.

Presiden AS sebelum Trump, Joe Biden, bahkan secara terbuka menolak bertemu dengan MBS ketika berkunjung ke negara Arab terbesar itu.

Trump yang sejak mula membela MBS dalam kasus tersebut pun menyambut kedatangan sang pangeran kali ini dengan hangat dan mewah. Karpet merah hingga upacara penyambutan secara militer dipertontonkan kepada MBS.

Banyak pihak melihatnya sebagai upaya Trump dalam mengonsolidasikan ide "Timur Tengah baru", yakni hubungan diplomatik wilayah Timur Tengah yang bertumpu pada investasi keuangan dan kemitraan AS di kawasan tersebut.

Hal itu bisa diintip dari kesepakatan Trump dan MBS yang diungkap ke publik kemudian.

Daftar Kesepakatan Hasil Pertemuan Trump & MBS

Pertemuan Trump & MBS pada Selasa menghasilkan sejumlah kesepakatan antara dua negara yang mereka representasikan.

Berikut daftar kesepakatan yang dihasilkan lewat pertemuan Trump & MBS tersebut.

1. Progres Normalisasi Hubungan Saudi-Israel

Terlebih setelah eskalasi konflik meningkat pasca peristiwa 7 Oktober 2023, Trump jadi banyak bicara tentang masa depan kawasan itu. Seperti ketika ia mengungkap ide pemindahan warga Gaza dan membangun ulang wilayah itu jadi kompleks mewah Timur Tengah.

Pada 2020 lalu, pada periode kepemimpinan pertama Trump, AS menginisiasi Perjanjian Abraham. Berisi kesepakatan sejumlah negara Arab guna menormalisasi hubungan dengan Israel.

Kala itu, Uni Emirat Arab dan Bahrain jadi negara Arab pertama yang menandatanganinya. Kemudian, Maroko dan Sudan jadi negara lain yang ikut dalam perjanjian itu belakangan.

Dalam pertemuan dengan Trump pada Selasa lalu, MBS mengungkapkan keinginan Saudi jadi anggota perjanjian itu.

"Kami ingin menjadi bagian dari Perjanjian Abraham. Namun, kami juga ingin memastikan bahwa kami bisa mengamankan jalan yang jelas menuju solusi dua negara," kata MBS di depan wartawan.

Lebih lanjut, MBS juga mengungkapkan keinginannya melihat perdamaian di kawasan tersebut, baik untuk Palestina maupun Israel.

"Kami ingin mereka hidup berdampingan secara damai di kawasan ini, dan kami akan melakukan yang terbaik untuk mencapainya," tutur MBS.

Sementara itu, Trump menyebut bahwa pertemuannya dengan MBS terkait hubungan diplomatik dengan Israel pada Selasa sebagai "pembicaraan yang positif".

"Kami bicara tentang negara tunggal, dua negara. Kami bicara tentang banyak hal. Dalam waktu dekat, kami akan mendiskusikannya lebih lanjut," kata Trump.

2. Pembelian Jet Tempur F-35

Kesepakatan militer untuk menjual jet tempur yang digadang jadi yang tercanggih di dunia itu sempat menimbulkan riak dalam hubungan AS-Israel.

Hal itu karena AS sebelumnya memiliki perjanjian dengan negara Zionis itu untuk secara eksklusif menjadikan Israel sebagai pemilik F-35 terbesar di Timur Tengah.

Dalam pertemuan pada Selasa, Trump menyebut bahwa Israel sempat tak sepakat dengan kesepakatan Trump dan Saudi tentang F-35.

"Mereka [Israel] ingin Anda [MBS] mendapatkan pesawat dengan kaliber yang lebih rendah. Saya rasa itu tidak membuat Anda terlalu senang," kata Trump.

Namun, Trump menyebut bahwa ia memiliki pandangan yang berbeda kini. Menurutnya, kini Israel dan Saudi jadi dua negara penting untuk memiliki kekuatan tempur F-35 di kawasan Timur Tengah.

"Saya pikir mereka berdua [Israel dan Saudi] berada pada level di mana mereka seharusnya menjadi yang terbaik [di Timur Tengah]," kata Trump.

3. Investasi Jumbo 1 Triliun USD

Nilai investasi yang sudah disepakati kedua pemimpin negara itu sejatinya adalah 600 miliar dolar, namun Trump menyebut bahwa nilai investasi itu bisa meningkat hingga 1 triliun dolar.

"Saya ingin berterima kasih kepada Anda [MBS] karena telah setuju berinvestasi $600 miliar di Amerika Serikat. Dan karena dia teman saya, dia mungkin bisa mencapai $1 triliun, tetapi saya harus mengusahakannya," kata Trump.

MBS menyebut dana investasi itu akan disalurkan Saudi ke banyak hal, salah satunya adalah teknologi.

“Perjanjian yang kami tandatangani hari ini di banyak bidang—-teknologi dan AI, material langka, magnet, dan sebagainya—akan menciptakan banyak peluang investasi,” ujarnya.

Menukil New York Times, kesepakatan investasi di bidang teknologi itu agaknya merupakan jalan yang ditempuh sang pangeran Arab untuk mewujudkan ambisinya menjadikan Saudi sebagai pusat pengembangan teknologi AI dunia.

Meskipun begitu, nilai investasi tersebut dinilai banyak pihak dilebih-lebihkan karena tak terlihat realistis. Terlebih, baik Trump maupun MBS, tidak memberi keterangan berapa lama waktu investasi akan diberikan.

4. Sekutu Utama non-NATO AS

Melansir Aljazeera, kesepakatan itu diumumkan Trump dalam acara makan malam yang khusus diselenggarakan Gedung Putih untuk MBS.

Pengakuan Saudi sebagai sekutu utama non-NATO AS membuat negara Timur Tengah itu dapat mengakses perdagangan perangkat militer dari AS dan kerja sama militer lain tanpa prosedur rumit.

Kesepakatan ini juga membuat Saudi bergabung dengan 19 negara berstatus serupa lainnya, yakni Argentina, Australia, Bahrain, Brasil, Kolombia, Mesir, Israel, Jepang, Yordania, Kenya, Kuwait, Maroko, Selandia Baru, Pakistan, Filipina, Qatar, Korea Selatan, Thailand, dan Tunisia.

5. Kesepakatan di Bidang Produksi Nuklir

Kendati kesepakatan ini tidak berarti bahwa AS dan Saudi sudah resmi bekerja sama dalam produksi nuklir, namun kedua pemimpin negara itu bersepakat untuk mempercepat proses negosiasi.

Dalam keterangan yang dirilis Gedung Putih, kesepakatan itu membuka proses pembuatan landasan hukum untuk "kemitraan energi nuklir bernilai miliaran dolar selama beberapa dekade".